Wapres Minta Reformasi Birokrasi Tak Sekadar Penuhi Syarat Prosedural

Kompas.com - 16/07/2021, 12:35 WIB
Wapres Ma'ruf Amin saat memberi sambutan di acara peringatan Hari Tuberkulosis (TB) Sedunia 2021 secara virtual, Rabu (24/3/2021). Dok. KIP/SetwapresWapres Ma'ruf Amin saat memberi sambutan di acara peringatan Hari Tuberkulosis (TB) Sedunia 2021 secara virtual, Rabu (24/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tidak sekadar memenuhi syarat prosedural.

Ma'ruf menekankan, reformasi birokrasi  harus mengubah pola pikir para aparatur sipil negara (ASN) dan berorientasi pada dampak dan profesionalitas.

"Pelaksanaan kebijakan (reformasi birokrasi) jangan hanya sekedar untuk memenuhi syarat prosedural tapi harus mengubah mindset ASN agar berorientasi pada dampak atau outcome efisiensi dan profesionalisme," ujar Ma'ruf saat memimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) melalui konferensi video, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: Wapres Minta Kementerian/Lembaga dan Pemda Segera Lakukan Reformasi Birokrasi

Ma'ruf mengingatkan, penyederhanaan birokrasi harus dilakukan secara cermat, obyektif, transparan, dan adil. Selain itu, pelaksanaannya pun harus menggunakan prinsip kehati-hatian.

"Agar tidak mengganggu kinerja organisasi dan tidak merugikan ASN dari sisi penghasilan dan karirnya," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada rapat tersebut, Ma'ruf juga mengungkapkan agar penyederhanaan birokrasi dan penajaman roadmap reformasi birokrasi 2020-2024 difokuskan.

Ia mengatakan, salah satu prioritas kerja pemerintah 2019-2024 adalah penyederhanaan birokrasi.

Hal tersebut dilakukan melalui tiga strategi utama yaitu transformasi organisasi, transformasi sistem kerja, dan transformasi sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Berdasarkan arahan tentang tenggat waktu pengalihan dari jabatan administrasi ke fungsional, kata Ma'ruf, Presiden menginginkan agar reformasi birokrasi dituntaskan pada Juni 2021.

"Saat ini kita sudah memasuki minggu kedua bulan Juli, dengan demikian kita perlu evaluasi capaian dan langkah tindak lanjut yang diperlukan," kata dia.

Baca juga: Sesuai Reformasi Birokrasi, Kemendesa PDTT Berkomitmen Bentuk ASN Kompeten

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

Nasional
Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Nasional
Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Nasional
Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Nasional
Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Nasional
Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

Nasional
Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

Nasional
BNPT Kutuk Keras Tindakan KKB Serang Tenaga Kesehatan di Papua

BNPT Kutuk Keras Tindakan KKB Serang Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Lini Masa Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Lini Masa Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Total Kasus Covid-19 Tembus 4.188.529, Pemerintah Targetkan Vaksinasi 2 Juta Per Hari

Total Kasus Covid-19 Tembus 4.188.529, Pemerintah Targetkan Vaksinasi 2 Juta Per Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.