Wapres Minta Reformasi Birokrasi Tak Sekadar Penuhi Syarat Prosedural

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tidak sekadar memenuhi syarat prosedural.

Ma'ruf menekankan, reformasi birokrasi  harus mengubah pola pikir para aparatur sipil negara (ASN) dan berorientasi pada dampak dan profesionalitas.

"Pelaksanaan kebijakan (reformasi birokrasi) jangan hanya sekedar untuk memenuhi syarat prosedural tapi harus mengubah mindset ASN agar berorientasi pada dampak atau outcome efisiensi dan profesionalisme," ujar Ma'ruf saat memimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) melalui konferensi video, Kamis (15/7/2021).

Ma'ruf mengingatkan, penyederhanaan birokrasi harus dilakukan secara cermat, obyektif, transparan, dan adil. Selain itu, pelaksanaannya pun harus menggunakan prinsip kehati-hatian.

"Agar tidak mengganggu kinerja organisasi dan tidak merugikan ASN dari sisi penghasilan dan karirnya," kata dia.

Pada rapat tersebut, Ma'ruf juga mengungkapkan agar penyederhanaan birokrasi dan penajaman roadmap reformasi birokrasi 2020-2024 difokuskan.

Ia mengatakan, salah satu prioritas kerja pemerintah 2019-2024 adalah penyederhanaan birokrasi.

Hal tersebut dilakukan melalui tiga strategi utama yaitu transformasi organisasi, transformasi sistem kerja, dan transformasi sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Berdasarkan arahan tentang tenggat waktu pengalihan dari jabatan administrasi ke fungsional, kata Ma'ruf, Presiden menginginkan agar reformasi birokrasi dituntaskan pada Juni 2021.

"Saat ini kita sudah memasuki minggu kedua bulan Juli, dengan demikian kita perlu evaluasi capaian dan langkah tindak lanjut yang diperlukan," kata dia.

Laporan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) pada 30 Juni 2021, terdapat 43.074 struktur organisasi yang telah disederhanakan.

Rinciannya, 87 kementerian/lembaga telah selesai, 5 kementerian/lembaga dalam proses, dan 7 kementerian/lembaga belum mengusulkan.

Tujuh kementerian/lembaga yang belum mengusulkan adalah Sekretariat Kabinet, Sekretariat Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sekretaris Jenderal DPR, MPR, Mahkamah Konstitusi (MK) serta Kementerian Pemuda dan Olahrag (Kemenpora).

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga pada 14 Juli 2021 telah menyampaikan usulan penyederhanaan struktur 32 provinsi (94 persen) untuk dimintakan pertimbangan teknis oleh Kementerian PAN-RB.

"Sedangkan untuk kabupaten kota sebanyak 342 (67 persen) sudah diberikan pertimbangan teknis penyederhanaan struktur dan segera ditindaklanjuti," kata dia.

Meskipun demikian, informasi terakhir yang diterimanya belum ada provinsi dan kabupaten/kota yang telah mengalihkan jabatan struktural ke fungsional.

Penyetaraan jabatan pun disebutkannya belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena masih menunggu penyelesaiaan penyederhanaan struktur terlebih dahulu.