Sebelum Perpanjangan PPKM Darurat, Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Lebih Dahulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Alifudin menilai, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat seharusnya dievaluasi terlebih dahulu oleh Presiden Joko Widodo sebelum diperpanjang.

Pasalnya, dia berpandangan, implementasi PPKM Darurat justru masih jauh dari harapan untuk menekan penularan Covid-19.

"Masih jauh dari harapan kita semua, karena pengelolaan satuan tugas tidak terkoordinasi dengan baik dan terlihat dari setiap daerah memiliki visi yang berbeda dalam penanganannya. PPKM Darurat harus dievaluasi langsung oleh presiden," kata Alifudin, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: PPKM Darurat Batasi Mobilitas, tetapi Belum Cukup Turunkan Kasus Positif Covid-19

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, PPKM bersifat darurat atau mendesak, maka harus dievaluasi langsung oleh Presiden Jokowi.

Ia menilai, dalam evaluasi itu, ketegasan Jokowi kepada para menterinya harus dilakukan, bukan terhadap warga.

Alifudin mengingatkan pemerintah soal kebersamaan dalam membangun solidaritas mengatasi pandemi Covid-19.

Menurutnya, kepemimpinan Presiden Jokowi akan diuji melalui pembangunan solidaritas. Ia menyarankan pemerintah menggunakan pendekatan persuasif kepada masyarakat selama PPKM darurat.

"Pendekatan persuasif untuk mengimbau masyarakat harus dilakukan. Jangan dengan cara yang keras, karena dari PPKM Darurat ini sangat berdampak terhadap rakyat kecil, buruh harian, yang pendapatannya hanya bisa dapat ketika kerja pada hari itu juga," jelasnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Bertambah 56.757 Orang dalam Sehari, PPKM Darurat Belum Berhasil Tekan Lonjakan

Alifudin kembali menegaskan, sejak awal Fraksi PKS menginginkan pemerintah menerapkan lockdown.

Namun, menurut dia, pemerintah merasa berat untuk memilih kebijakan lockdown. Maka, dengan mengikuti UU Karantina, pemerintah memilih untuk menjalankan PPKM Darurat.

"Solusinya yaitu kita semua bersatu bersama-sama, dari masyarakat, pemerintah, pengusaha, politisi, semuanya untuk bahu membahu memberikan bantuan satu sama lain, karena ini atas nama kemanusiaan," tuturnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan kemungkinan perpanjangan PPKM darurat jika kondisi Covid-19 belum terkendali.

"Pemerintah akan terus melihat efek implementasi di lapangan. Jika kondisi (Covid-19) belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan (PPKM darurat) maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tak mungkin dilakukan," kata Wiku, Selasa (13/7/2021).