Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nusa Dua jadi pilihan

Saat ini, lokasi yang dipilih untuk work from Bali adalah Kawasan Nusa Dua. Nusa Dua merupakan kawasan yang dikelola perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC).

Fasilitas di kawasan ITDC Nusa Dua sudah mendapat sertifikasi kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan (CHSE) sebagai implementasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Nusa Dua juga dipilih menjadi pilot project work from Bali karena memiliki sistem single management yang membuatnya lebih terkendali dan terawasi. Kawasan tersebut juga memiliki layanan end-to-end yang terintegrasi yang berlaku sejak kedatangan wisatawan di bandara.

Selain itu, seluruh komunitas pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan The Nusa Dua itu sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 secara lengkap.

Baca juga: Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Pro kontra 

Niat Menko Luhut soal work from Bali lantas ramai diperbincangkan publik. Sebagian setuju dengan rencana tersebut karena dianggap bisa memulihkan perekonomian dan pariwisata di Bali.

Di sisi lain, rencana itu dinilai boros anggaran dan kontradiktif dengan imbauan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar kementerian berhemat. 

Pakar kebijakan publik, sekaligus Dosen Manajemen Kebijakan Publik (MKP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) Yogyakarta, Prof Wahyudi Kumorotomo menilai program work from Bali memiliki dua kelemahan, yakni:

Pertama, Policy Work From Bali jelas memboroskan anggaran belanja negara oleh aparatur sendiri. Hal ini dapat dikatakan menunjukkan teladan yang kurang baik kepada masyarakat luas.

Kedua, Meskipun work from Bali dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, berkumpulnya banyak orang di obyek-obyek wisata tetap berisiko penularan Covid-19.