Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/06/2021, 19:05 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyarankan agar 11.000 orang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Sulawesi Barat (Sulbar) yang datang dari Malaysia, langsung dipulangkan ke daerah masing-masing

Hal tersebut disampaikan Mensos usai menerima audiensi Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar di Jakarta pada Jumat (18/6/2021).

Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar mengusulkan agar PMI dari Malaysia yang datang ditampung terlebih dahulu di penampungan.

Risma lantas menolak usulan tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan membantu masalah PMI dengan menjadi mediator.

Baca juga: Percepat Penanganan Bencana, Kemensos Gandeng Berbagai Pihak

“Saya akan menjadi mediator untuk bagaimana mereka pulang ke daerah masing-masing. Saya akan menyurati kepala daerah yang mampu untuk membiayai. Bagaimanapun itu juga warganya,” ujar Mensos Risma dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Jumat.

Kementerian Sosial (Kemensos), kata dia, siap untuk memfasilitasi penyediaan lahan hidup bagi PMI yang pulang ke kampung halaman masing-masing.

Sebagai informasi, PMI asal Sulbar akan datang dari Malaysia secara bergelombang.

Diperkirakan sebanyak 1.000 orang PMI akan tiba pada kesempatan awal. Selanjutnya, pada bulan depan, akan datang lagi sebanyak 7.500 orang. Mereka akan datang bertahap sampai mencapai 11.000 orang.

Baca juga: Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pada kesempatan yang sama, Mensos Risma mengingatkan agar Kepala Daerah Sulbar melakukan tracing dengan memetakkan potensi yang dapat dikembangkan PMI di daerah masing-masing.

Potensi tersebut, kata Mensos, harus digali dan dikembangkan demi memberdayakan PMI yang tiba di Tanah Air.

“Kami akan pikirkan dari sekarang mereka akan bekerja apa, bagaimana kemudian kami dapat melakukan treatment. Dari awal PMI diwawancarai, ditanya keinginan mereka itu apa, sehingga saat mereka datang, bisa kami tangani,” paparnya.

Menurut dia, pemetaan potensi daerah penting dilakukan. Sebab, dengan mengetahui potensi yang ada, Kemensos bisa membantu mengembangkannya.

Baca juga: Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Adapun peran Kemensos dalam pemulangan PMI dari Malaysia meliputi kegiatan rehabilitasi sosial, pemulangan, sampai reintegrasi.

Menanggapi pernyataan Risma, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar memberikan apresiasi atas kesediaan Risma untuk membantu memediatori kepulangan PMI.

“Kami sangat berterima kasih atas kesediaan Mensos membantu kami. Pemprov Sulbar akan segera menyiapkan langkah-langkah sebagaimana disampaikan Mensos, termasuk tadi melakukan tracing,” ucap Ali.

Ia pun memastikan, tracing akan berlaku dalam pemberlakuan protokol kesehatan (prokes) saat menyambut PMI yang datang ke Sulbar.

Baca juga: Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

“Kami pastikan, PMI akan dicek kesehatannya sebelum tiba di daerah, sehingga tidak menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Ali mengatakan, nantinya Pemprov Sulbar akan bersinergi dengan Kemensos untuk mengembangkan program pemberdayaan bagi PMI.

Hal tersebut dilakukan agar para PMI tidak lagi mencari nafkah sampai ke luar negeri, melainkan tetap menetap di Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com