Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Ditambah lagi kondisi Covid-19 saat ini yang belum terkendali. Sehingga, epidemiolog menilai kebijakan ini tidak tepat.

"Ada kebijakan aneh juga work from Bali. Work from Bali itu menyuruh orang banyak-banyak ke Bali," kata Iwan kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Iwan mengatakan bahwa kebijakan work from Bali membuat pergerakan masyarakat semakin besar. Sehingga, ada kemungkinan penambahan kasus baru yang signifikan akibat kebijakan ini.

Terlebih, saat ini Bali masuk dalam kategori zona oranye atau daerah dengan risiko penularan sedang.

Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata (ICPI) Azril Azahari juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini kurang tepat dan bijak. Menurutnya, beberapa hal dalam kebijakan tersebut masih perlu dikritisi.

Sebab, ia menilai hal ini dapat berujung menimbulkan rasa ketimpangan sosial pada pemerintah daerah provinsi lainnya.

Ia mengatakan bahwa akan lebih baik jika konsep programnya menjadi work from destination atau dalam artian mengadakan rapat kerja dari destinasi-destinasi pariwisata di berbagai daerah.

Sehingga nantinya tidak hanya pariwisata Bali saja yang mendapatkan pertolongan dari pemerintah, tetapi pariwisata di daerah lainnya juga ikut merasakan.

Baca juga: Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Akan dievaluasi

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, akan mengevaluasi program work from Bali yang secara efektif akan dimulai pada Juli 2021.

Evaluasi itu dilakukan di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi pada sebagian besar wilayah Indonesia.

"Nanti kita evaluasi sesuai dengan perkembangan kasus yang terjadi. Ini sangat dinamis sekali, tentu nanti (hasil) evaluasi akan ditentukan pada saatnya," kata Dante saat ditemui di RSUP Sanglah Denpasar, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi