WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik, Anggota Komisi IX Ini Singgung Aturan Pengecualian

Kompas.com - 07/05/2021, 13:17 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo dok. DPR RIAnggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan, negara memiliki wewenang untuk mengecualikan Warga Negara Asing (WNA) yang diperbolehkan masuk Indonesia di tengah situasi pandemi.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk berpikir secara jernih menanggapi hadirnya WNA dari India dan China di tengah kebijakan larangan mudik.

"Saya mengajak semua pihak terkait dengan kedatangan WNA dari China maupun India dan negara lain, kita berpikir jernih. Artinya berpikir jernih itu ya harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan protokol penerbangan internasional maupun yang lain. Itu menjadi hak negara kita, menutup akses, membuka akses terhadap negara," kata Rahmad saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/5/2021).

Ia menilai, di tengah situasi pandemi, negara memang memiliki pengetatan dalam menjaga pintu masuknya.

Namun, menurutnya ada hal yang perlu diingat oleh semua pihak bahwa keputusan menutup pintu masuk negara untuk WNA, bukan berarti berlaku bagi semua orang dari negara tersebut.

Sehingga, ia menilai masih ada beberapa WNA yang tetap diizinkan masuk ke Tanah Air jika memenuhi syarat.

Baca juga: Pemerintah Diminta Jelaskan ke Publik Terkait WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita harus ingat, bukan berarti kita nutup (perbatasan) itu adalah menutup semuanya atau menutup total kan tidak. Pasti ada aturan, harus ada pengecualian terhadap di masa pandemi," ujarnya.

Rahmad mengingatkan beberapa syarat WNA tetap diperbolehkan masuk Indonesia di antaranya memenuhi syarat sesuai skema perjanjian diplomatik antara kedua negara.

Kemudian, WNA itu adalah orang yang telah memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan mereka pemegang visa kunjungan atau visa terbatas.

"Nah, ini juga harus kita pertimbangkan bahwa ini adalah satu dunia diplomatik yang harus kita hormati. Makanya itu perlu diberikan untuk masih bisa diizinkan keluar masuk," tuturnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah Pemerintah Cegah Pandemi Memburuk: Hapus Cuti Bersama Natal 2021 hingga Tiadakan Hak Cuti ASN

Langkah Pemerintah Cegah Pandemi Memburuk: Hapus Cuti Bersama Natal 2021 hingga Tiadakan Hak Cuti ASN

Nasional
Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Nasional
KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X