Pemerintah Diminta Jelaskan ke Publik Terkait WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik

Kompas.com - 07/05/2021, 11:17 WIB
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) RZ Panca Putra Simanjuntak bersama Panglima Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan Mayor Jenderal (Mayjend) TNI Hasanuddin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Bandara Kualanamu untuk memastikan tidak ada warga negara India yang masuk ke Sumatera Utara melalui jalur udara, . IstimewaKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) RZ Panca Putra Simanjuntak bersama Panglima Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan Mayor Jenderal (Mayjend) TNI Hasanuddin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Bandara Kualanamu untuk memastikan tidak ada warga negara India yang masuk ke Sumatera Utara melalui jalur udara, .

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pemerintah menjelaskan kepada publik terkait masuknya warga negara asing (WNA) asal India dan China di tengah kebijakan larangan mudik Lebaran.

Menurut dia, penjelasan perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga terkait, seperti Imigrasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Pemerintah mesti menjelaskan kepada masyarakat luas terkait berita masih datangnya WNA dari India dan China, terutama yang perlu menjelaskan adalah pihak imigrasi, pihak KKP Kemenkes, dan juga dari pihak kementerian tenaga kerja atau pihak lain yang berhubungan langsung dengan kedatangan para WNA India dan China tersebut," kata Melki saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: Imigrasi: 85 WN China Masuk ke Indonesia dengan Pesawat Sewaan

Adapun hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi kedatangan 85 WNA asal China melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa (4/5/2021).

Politikus Partai Golkar itu menilai, penjelasan dari pemerintah sangat diperlukan agar publik tidak berspekulasi yang menimbulkan polemik di tengah kebijakan larangan mudik.

Ia mengatakan, penjelasan dari pemerintah dapat berguna bagi masyarakat dalam memberikan kepastian informasi terkait kedatangan WNA tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini penting agar publik tidak menduga-duga apa yang terjadi dan memberikan kepastian informasi. Kepastian berita yang sebenarnya karena jangan sampai yang berkembang hari ini, kan kita melarang mudik, tapi dari luar masih bisa masuk," ujarnya.

Melki pun menyinggung kebijakan larangan mudik sendiri merupakan keputusan yang diambil pemerintah dan telah berlaku sejak kemarin, Kamis (6/5/2021).

Baca juga: Warga China Berhasil Lolos ke Taiwan Modal Perahu Karet

Dia mengatakan, kebijakan itu diputuskan oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang mana merupakan bagian dari pemerintah.

Untuk itu, Melki mendorong agar pemerintah mendudukkan perkara terkait masih datangnya WNA ke Indonesia di tengah berbagai kebijakan ketat bagi masyarakat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X