Kompas.com - 05/05/2021, 19:14 WIB
Tentara. ThinkstockTentara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan membuka pendaftar calon peserta komponen cadangan (Komcad) matra darat pada Juni 2021.

Pendaftaran komcad telah melalui pembahasan dan keputusan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan, Mayjen TNI Dadang Hendrayudha, Selasa (4/5/2021).

Rapat koordinasi ini diikuti Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, pejabat Kemendagri, pejabat Kementerian BUMN, Kabainstrahan Kemhan, pejabat Eselon II di lingkungan Kemenhan, pejabat Eselon II TNI AD, pejabat Pendidikan dan Pelatihan TNI AD, serta Komandan Rindam terkait.

Baca juga: Kemenhan: Pembentukan Komcad Sejalan dengan Modernisasi Alutsista TNI

Berdasarkan rapat koordinasi itu memutuskan pelaksanaan seleksi penerimaan sendiri akan dimulai pada minggu pertama, kedua, dan ketiga pada Juni 2021.

Setelah peserta dinyatakan lolos, mereka nantinya mulai menjalani pendidikan dasar kemiliteran pada pekan keempat di bulan yang sama selama tiga bulan ke depan, tepatnya September 2021.

"Sebagai langkah awal, pendidikan dan pelatihan akan dilaksanakan di Pulau Jawa dengan alokasi sebanyak 2.500 orang," demikian keterangan tertulis Biro Humas Kemenhan, Rabu (5/5/2021).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rencananya, lokasi pendidikan dilaksanakan di sejumlah wilayah.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR Ingatkan Rekrutmen Komcad Transparan dan Inklusif

Antara lain Rindam Jaya/Jayakarta, Rindam III/Siliwangi, Rindam IV/Diponegoro, dan Rindam V/Brawijaya.

Penerimaan tahap pertama sendiri diperuntukkan bagi kalangan mahasiswa, PNS, pegawai BUMN, BUMS, serta pembina muda Pramuka.

"Perekrutan komponen cadangan dilakukan atas dasar sukarela," tulis keterangan tertulis tersebut.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mengingatkan pemerintah agar rekrutmen komcad dan komponen pendukung (komduk) yang diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2021 dilaksanakan secara transparan dan inklusif.

Baca juga: Kemenhan: Rencana Rekrutmen Komcad Baru Tersedia di TNI Angkatan Darat

Christina mengatakan, transparasi harus dimulai sejak sosialisasi dan pendaftaran.

"Kami memberi penegasan transparansi harus dijalankan dimulai dari sosialisasi proses pendaftaran untuk memastikan peluang ini terbuka bagi segenap anak bangsa," kata Christina saat dihubungi, Selasa (26/1/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPU Ilham Saputra: DKPP Rem dan Alat Kontrol Tugas KPU

Ketua KPU Ilham Saputra: DKPP Rem dan Alat Kontrol Tugas KPU

Nasional
Arsul: Kejagung Sudah Tak Lagi Murni Lakukan Penegakan Hukum, tapi Jadi Alat Kekuasaan

Arsul: Kejagung Sudah Tak Lagi Murni Lakukan Penegakan Hukum, tapi Jadi Alat Kekuasaan

Nasional
Kemendagri Minta DKPP Tingkatkan Peran Tegakkan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Kemendagri Minta DKPP Tingkatkan Peran Tegakkan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Nasional
Anggota Fraksi Demokrat Minta Jaksa Agung Jemput Bola ke Kampus Rekrut Calon Jaksa Terbaik

Anggota Fraksi Demokrat Minta Jaksa Agung Jemput Bola ke Kampus Rekrut Calon Jaksa Terbaik

Nasional
Latihan Bersama di Pekanbaru, TNI dan AU AS Kerahkan 6 Pesawat Tempur F-16

Latihan Bersama di Pekanbaru, TNI dan AU AS Kerahkan 6 Pesawat Tempur F-16

Nasional
DPR Belum Ambil Sikap soal PPN Sembako, Dasco: Namanya Wacana, Belum Tentu Pasti

DPR Belum Ambil Sikap soal PPN Sembako, Dasco: Namanya Wacana, Belum Tentu Pasti

Nasional
Seknas Jokowi: Tentukan Sikap Nanti Dulu, Presiden Bilang Jangan Buru-buru

Seknas Jokowi: Tentukan Sikap Nanti Dulu, Presiden Bilang Jangan Buru-buru

Nasional
Sikap KPK Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM Dipertanyakan

Sikap KPK Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM Dipertanyakan

Nasional
Munir dan Wabup Sangihe Helmud Hontong, Mereka Meninggal di Udara...

Munir dan Wabup Sangihe Helmud Hontong, Mereka Meninggal di Udara...

Nasional
Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi

Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi

Nasional
Sidang dengan Komnas Kajiskan, BRSDM KKP Bahas Estimasi Stok Sumber Daya Ikan

Sidang dengan Komnas Kajiskan, BRSDM KKP Bahas Estimasi Stok Sumber Daya Ikan

Nasional
Jusuf Kalla: Plasma Konvalesen Efektif Sembuhkan Pasien Covid-19

Jusuf Kalla: Plasma Konvalesen Efektif Sembuhkan Pasien Covid-19

Nasional
Selama 9 Tahun Bertugas, DKPP Telah Memutus 1.873 Perkara terkait Penyelenggara Pemilu

Selama 9 Tahun Bertugas, DKPP Telah Memutus 1.873 Perkara terkait Penyelenggara Pemilu

Nasional
Di Rapat Kerja, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Di Rapat Kerja, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Nasional
Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X