Migrant Care: 20 Persen Pekerja Migran Indonesia Tak Digaji Sejak Pandemi

Kompas.com - 05/05/2021, 19:10 WIB
Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson menyebut, sepanjang bulan Ramadhan, terjadi peningkatan kepulangan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Menurut Harisson, dalam sehari, sebanyak 300 PMI masuk melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas dan PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau. Mereka ada yang dideportasi dan pulang sendiri. KOMPAS.COM/HENDRA CIPTAKepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson menyebut, sepanjang bulan Ramadhan, terjadi peningkatan kepulangan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Menurut Harisson, dalam sehari, sebanyak 300 PMI masuk melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas dan PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau. Mereka ada yang dideportasi dan pulang sendiri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, banyak pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan perlakuan buruk di masa pandemi Covid-19.

Anis mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini, banyak PMI yang tidak digaji, mendapatkan beban pekerjaan tambahan, hingga tidak mendapatkan waktu libur.

“Jadi berbagai survei memerlihatkan jam kerja PRT (pekerja rumah tangga) itu makin panjang. Tentu tidak ada hari libur, tidak ada insentif pengganti libur, pekerjaan makin banyak, makin rentan mengalami kekerasan berbasis gender, tingkat depresi makin tinggi,” kata Anis di diskusi virtual “Mencari Kepastian Nasib Pekerja Migran Indonesia”, Rabu (5/5/2021).

Baca juga: BP2MI: 49.682 Pekerja Migran Harus Pulang ke Indonesia pada April dan Mei

Berdasarkan survei yang dilakukan Migrant Care bersama Universitas Brawijaya, 20 persen responden PMI tidak mendapatkan gaji dan tidak bisa memberikan uang ke keluarga sejak masa pandemi Covid-19.

Survei tersebut dilakukan terhadap 2.500 PMI yang tersebar di 7 negara. Survei tersebut dilakukan sejak bulan November 2020 sampai Februari 2021.

“20 persen pekerja migran kita tidak digaji dan tidak bisa mengirimkan uang kepada keluarga sejak masa pandemic,” ucap Anis.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selanjutnya, Anis mengatakan, 16,67 persen responden PMI mengalami kekerasan. Kemudian, ada sekitar 8,33 persen responden yang tidak memiliki waku libur.

Lebih lanjut, 8,33 persen responden juga mengatakan sudah kehilangan dan 4,17 responden tidak memiliki tempat tidur sehingga rentan mengalami kekerasan seksual.

“Dan 4 persen di antara pekerja migran kita terutama yang bekerja di sektor domestik itu tidak ada tempat tidur begitu sehingga mereka makin rentan mengalami kekerasan seksual,” ujar dia.

Baca juga: Puluhan Pekerja Migran Masuk Nganjuk, 9 Boleh Pulang, Lainnya Masih Dikarantina

Selain itu, hasil survei menyatakan bahwa berkurangnya pendapatan PMI berdampak langsung dengan situasi perekonomian keluarga para PMI di Tanah Air.

Ia mengatakan, keluarga para responden banyak yang mulai terjerat hutang hingga terpaksa menjual aset yang dimiliki.

“Jadi situasinya saya kira makin ke sini akan makin meningkat mereka yang terpaksa meminjam dan menjual aset karena situasi itu,” kata dia. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Nasional
KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X