Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengiriman Vaksin AstraZeneca Terkendala, Apa Strategi Pemerintah?

Kompas.com - 09/04/2021, 07:39 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengiriman 100 juta dosis vaksin Covid-19 asal AstraZeneca ke Indonesia mengalami kendala. Kendala pengiriman terjadi pada dua mekanisme.

 

Pertama, kerja sama multilateral dengan Covax/GAVI sebanyak 54 juta dosis vaksin secara gratis.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kendala pengiriman dari kerja sama Covax/Gavi ini akibat embargo yang diterapkan India selaku negara produsen vaksin.

Baca juga: Dampak Embargo, Indonesia Gagal Dapatkan 10 Juta Dosis Vaksin Gratis

 

Akibatnya, vaksin AstraZeneca yang diterima Indonesia baru 1,1 juta dosis

"Sehingga GAVI merealokasi vaksin yang harusnya kita terima 11 juta di Maret dan April ditunda semuanya di bulan Mei," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (8/4/2021).

Pembatasan ekspor

Kedua, kendala terjadi pada mekanisme kerja sama bilateral antara AstraZeneca dan PT Bio Farma karena pembatasan ekspor.

Budi mengatakan, sebelumnya pemerintah dan pihak AstraZeneca sepakat sebanyak 50 juta dosis vaksin dikirim ke Indonesia pada tahun ini.

Namun, pihak AstraZeneca mengubah jatah pengiriman dosis vaksin tersebut menjadi sebanyak 20 juta dosis dikirim tahun ini.

Baca juga: Upayakan Vaksin AstraZeneca, Menkes Sudah Bersurat ke Covax dan Bertemu dengan Menlu Inggris

 

Sementara, 30 juta dosis vaksin sisanya baru akan dikirim pada tahun 2022.

"Ya terus terang hal itu bukan sesuatu yang bisa kita terima, dan kita langsung melakukan komunikasi dengan pihak AstraZeneca," ujarnya.

Pemerintah pun menyiapkan empat strategi agar pasokan vaksin di Tanah Air tidak kosong selama terjadinya embargo dan pembatasan ekspor tersebut.

Langkah pemerintah

Budi mengatakan, pemerintah tengah melakukan diskusi awal dengan pemerintah China untuk menambah jumlah dosis vaksin Sinovac. Bahkan, ia akan meminta Presiden Joko Widodo ikut bernegosiasi dengan pemerintah China.

"Sekarang diskusinya sedang berjalan (dengan Sinovac), mereka membuka oportunity tapi harus dilakukan di level lebih tinggi, jadi level menteri sudah dilakukan, kami merencanakan kalau bisa Bapak Presiden juga melakukan pembicaraan di level yang lebih tinggi," tutur Budi.

Baca juga: Menkes Sebut Akan Minta Presiden Jokowi Negosiasi ke China Tambah Dosis Vaksin Sinovac

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com