Pengiriman Vaksin AstraZeneca Terkendala, Apa Strategi Pemerintah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengiriman 100 juta dosis vaksin Covid-19 asal AstraZeneca ke Indonesia mengalami kendala. Kendala pengiriman terjadi pada dua mekanisme.

Pertama, kerja sama multilateral dengan Covax/GAVI sebanyak 54 juta dosis vaksin secara gratis.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kendala pengiriman dari kerja sama Covax/Gavi ini akibat embargo yang diterapkan India selaku negara produsen vaksin.

Baca juga: Dampak Embargo, Indonesia Gagal Dapatkan 10 Juta Dosis Vaksin Gratis

Akibatnya, vaksin AstraZeneca yang diterima Indonesia baru 1,1 juta dosis

"Sehingga GAVI merealokasi vaksin yang harusnya kita terima 11 juta di Maret dan April ditunda semuanya di bulan Mei," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (8/4/2021).

Pembatasan ekspor

Kedua, kendala terjadi pada mekanisme kerja sama bilateral antara AstraZeneca dan PT Bio Farma karena pembatasan ekspor.

Budi mengatakan, sebelumnya pemerintah dan pihak AstraZeneca sepakat sebanyak 50 juta dosis vaksin dikirim ke Indonesia pada tahun ini.

Namun, pihak AstraZeneca mengubah jatah pengiriman dosis vaksin tersebut menjadi sebanyak 20 juta dosis dikirim tahun ini.

Baca juga: Upayakan Vaksin AstraZeneca, Menkes Sudah Bersurat ke Covax dan Bertemu dengan Menlu Inggris

Sementara, 30 juta dosis vaksin sisanya baru akan dikirim pada tahun 2022.

"Ya terus terang hal itu bukan sesuatu yang bisa kita terima, dan kita langsung melakukan komunikasi dengan pihak AstraZeneca," ujarnya.

Pemerintah pun menyiapkan empat strategi agar pasokan vaksin di Tanah Air tidak kosong selama terjadinya embargo dan pembatasan ekspor tersebut.

Langkah pemerintah

Budi mengatakan, pemerintah tengah melakukan diskusi awal dengan pemerintah China untuk menambah jumlah dosis vaksin Sinovac. Bahkan, ia akan meminta Presiden Joko Widodo ikut bernegosiasi dengan pemerintah China.

"Sekarang diskusinya sedang berjalan (dengan Sinovac), mereka membuka oportunity tapi harus dilakukan di level lebih tinggi, jadi level menteri sudah dilakukan, kami merencanakan kalau bisa Bapak Presiden juga melakukan pembicaraan di level yang lebih tinggi," tutur Budi.

Baca juga: Menkes Sebut Akan Minta Presiden Jokowi Negosiasi ke China Tambah Dosis Vaksin Sinovac

Tak hanya menjajaki vaksin Sinovac, Budi mengatakan, pemerintah mencari sumber vaksin Covid-19 dari negara lain seperti Amerika Serikat.

Ia mengatakan, pemerintah Amerika Serikat sempat menyampaikan akan membuka distribusi vaksin apabila vaksinasi di negara tersebut tuntas.

"Indonesia sudah melakukan lobi sehingga ketika AS (Amerika Serikat) buka, Indonesia sudah ada di list paling atas, kita sudah lobi ke AS untuk memastikan hal tersebut," ucapnya.

Selain itu, Budi mengatakan, pemerintah tetap memproteksi stok vaksin AstraZeneca yang dijanjikan Covax/GAVI dan bilateral antara AstraZeneca dan PT Bio Farma meski terdapat penundaan pengiriman.

Bahkan, Budi mengaku sudah meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melobi Covax AMC Engagement Group selaku badan yang mengatur pembagian vaksin, menyurati presiden Covax/GAVI dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris.

"(Agar) ia (Menlu Inggris) bisa mencarikan sumber lain di luar yang India untuk kita," ujar Budi.

Baca juga: Bio Farma: Sinopharm, Sputnik V, dan CanSino Digunakan untuk Vaksinasi Gotong Royong

Terakhir, pemerintah akan mengejar pelaksanaan vaksinasi gotong royong yang akan memiliki stok vaksin Covid-19 yang cukup banyak.

Adapun jenis vaksin covid-19 yang digunakan untuk vaksinasi gotong royong adalah Sinopharm dari China, Sputnik V dari Rusia, dan CanSino dari China.

Direktur PT Bio Farma Honesti Basyur mengatakan, vaksin Covid-19 asal Sinopharm dijadwalkan akan dikirim ke Indonesia pada minggu keempat April sebanyak 500.000 dosis vaksin.

Kemudian, vaksin Covid-19 CanSino akan dilakukan pengiriman awal sebanyak 3 juta dosis vaksin antara bulan Juli hingga September 2021.

Sementara itu, vaksin Sputnik V dari Rusia masih menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).