Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengiriman Vaksin AstraZeneca Terkendala, Apa Strategi Pemerintah?

Kompas.com - 09/04/2021, 07:39 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengiriman 100 juta dosis vaksin Covid-19 asal AstraZeneca ke Indonesia mengalami kendala. Kendala pengiriman terjadi pada dua mekanisme.

 

Pertama, kerja sama multilateral dengan Covax/GAVI sebanyak 54 juta dosis vaksin secara gratis.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kendala pengiriman dari kerja sama Covax/Gavi ini akibat embargo yang diterapkan India selaku negara produsen vaksin.

Baca juga: Dampak Embargo, Indonesia Gagal Dapatkan 10 Juta Dosis Vaksin Gratis

 

Akibatnya, vaksin AstraZeneca yang diterima Indonesia baru 1,1 juta dosis

"Sehingga GAVI merealokasi vaksin yang harusnya kita terima 11 juta di Maret dan April ditunda semuanya di bulan Mei," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (8/4/2021).

Pembatasan ekspor

Kedua, kendala terjadi pada mekanisme kerja sama bilateral antara AstraZeneca dan PT Bio Farma karena pembatasan ekspor.

Budi mengatakan, sebelumnya pemerintah dan pihak AstraZeneca sepakat sebanyak 50 juta dosis vaksin dikirim ke Indonesia pada tahun ini.

Namun, pihak AstraZeneca mengubah jatah pengiriman dosis vaksin tersebut menjadi sebanyak 20 juta dosis dikirim tahun ini.

Baca juga: Upayakan Vaksin AstraZeneca, Menkes Sudah Bersurat ke Covax dan Bertemu dengan Menlu Inggris

 

Sementara, 30 juta dosis vaksin sisanya baru akan dikirim pada tahun 2022.

"Ya terus terang hal itu bukan sesuatu yang bisa kita terima, dan kita langsung melakukan komunikasi dengan pihak AstraZeneca," ujarnya.

Pemerintah pun menyiapkan empat strategi agar pasokan vaksin di Tanah Air tidak kosong selama terjadinya embargo dan pembatasan ekspor tersebut.

Langkah pemerintah

Budi mengatakan, pemerintah tengah melakukan diskusi awal dengan pemerintah China untuk menambah jumlah dosis vaksin Sinovac. Bahkan, ia akan meminta Presiden Joko Widodo ikut bernegosiasi dengan pemerintah China.

"Sekarang diskusinya sedang berjalan (dengan Sinovac), mereka membuka oportunity tapi harus dilakukan di level lebih tinggi, jadi level menteri sudah dilakukan, kami merencanakan kalau bisa Bapak Presiden juga melakukan pembicaraan di level yang lebih tinggi," tutur Budi.

Baca juga: Menkes Sebut Akan Minta Presiden Jokowi Negosiasi ke China Tambah Dosis Vaksin Sinovac

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com