Menanti Pertemuan "Ngopi-ngopi" AHY dan Moeldoko, Akankah Terealisasi?

JAKARTA, KOMPAS.com – Perseteruan antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait kepemimpinan di Partai Demokrat diharapkan segera berakhir.

Sejak isu ini mencuat pada awal Februari lalu, isu perebutan kekuasaan di partai Demokrat mendapat sorotan dan kritik dari masyarakat.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai manuver politik yang dilakukan Moeldoko merupakan anomali politik dan demokrasi.

Baca juga: Manuver Moeldoko: Anomali Politik dan Masalah Etika Berdemokrasi

Dari perspektif demokrasi, peristiwa kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang tidak lazim.

Sebab, KLB yang digelar oleh kubu pendukung Moeldoko itu tidak sesuai AD/ART, serta memiliki pihak eksternal partai sebagai ketua umum.

Sementara, peneliti Centre for Strategis and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengkritik soal etika dalam berdemokrasi.

Belakangan, permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB ditolak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Lantas, kapan perseteruan ini akan berakhir?

Dalam wawancara ekslusif di program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (6/4/2021), AHY mengaku terbuka jika Moeldoko ingin bertemu.

AHY tak keberatan apabila Moeldoko ingin mengetahui lebih banyak tentang partai yang ia pimpin itu.

"Saya dari awal mengatakan, kalau Pak Moeldoko ingin tahu lebih banyak tentang Partai Demokrat, boleh kita ngopi-ngopi," ujar AHY.

Baca juga: AHY Persilakan Moeldoko jika Ingin Ngopi-ngopi Bahas Demokrat

Namun AHY berharap dalam pertemuan itu nantinya Moeldoko tidak membahas soal kongres luar biasa (KLB) maupun upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Artinya ngopi-ngopi yang benar, jangan ngomongin KLB, jangan ngomongin perampasan partai politik," kata AHY.

Dalam kesempatan itu, AHY menanggapi tudingan Moeldoko soal pergeseran ideologi di Partai Demokrat. AHY menilai tudingan itu sebagai pernyataan politik yang frustasi.

"Karena kebingungan, mencari alasan pembenaran bagi dirinya untuk mengambil alih, merampok, merampas kedaulatan Partai Demokrat," tutur dia.