Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dituding Tak Demokratis, Andi Mallarangeng: Justru KLB Abal-abal yang Begitu

Kompas.com - 07/04/2021, 08:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menuding balik bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan di Deli Serdang justru tidak demokratis.

Hal tersebut ia sampaikan untuk merespons tudingan salah satu penggagas KLB Hencky Luntungan yang menilai, situasi Partai Demokrat saat ini tidak demokratis bahkan cenderung menganut sistem dinasti keluarga.

"Kalau bicara soal demokratis, KLB abal-abal itu yang tidak demokratis," kata Andi kepada Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Hadapi Gugatan Kubu Moeldoko soal AD/ART, Demokrat Yakin Menang

Menurut Andi, justru terpilihnya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang tidak demokratis karena mantan Panglima TNI itu bukan kader partai.

"Saya sudah baca buku-buku tentang demokrasi, enggak ada yang membenarkan bagaimana seseorang bukan kader partai, yang merupakan elemen kekuasaan, bisa mengambil alih dan membegal partai orang lain begitu saja. Bahkan untuk menjadi ketua kelas saja harus menjadi murid di kelas tersebut," jelasnya.

Ia pun menjelaskan situasi dan peran tugas dari setiap posisi di Partai Demokrat.

Adapun hal ini ia jelaskan lantaran Partai Demokrat juga dituding Hencky Luntungan, cenderung menganut sistem dinasti keluarga.

Baca juga: Kubu Moeldoko Ajukan Gugatan ke PN Jakpus Terkait AD/ART Partai Demokrat

Pertama, Ketua Umum ex officio adalah juga Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP).

"Ini untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antara MTP dan DPP Partai Demokrat. Apapun yang diputuskan oleh MTP segera bisa dijalankan oleh DPP yang dipimpin oleh Ketum," terangnya.

Sementara itu, lanjut Andi, ada enam Wakil Ketua Umum (Waketum) di Demokrat.

Mereka adalah Benny K Harman, Vera Febiyanti, Willem Wandik, Marwan Cik Hasan, Yansen Tipa Padan, dan Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

"Jadi, Mas Ibas hanyalah salah satu dari enam Waketum. Sebelumnya dia juga pernah menjadi Sekjen PD ketika Ketumnya Anas Urbaningrum," ucapnya.

Lebih lanjut, Andi juga membantah bahwa Partai Demokrat cenderung menganut sistem dinasti keluarga.

Ia pun membantah tudingan Hencky Luntungan dengan cara menjelaskan sejarah berdirinya Partai Demokrat dan bagaimana Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dapat terpilih.

"Ketum pertama adalah Profesor Budhi Santoso, kemudian Pak Hadi Utomo, lalu kompetisi antara saya, saudara Marzuki Alie dan saudara Anas Urbaningrum. Anas yang menjadi Ketum. Setelah itu dia terkena masalah hukum, maka Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat melakukan penyelamatan partai dengan menjadi Ketum," jelas dia.

"Pada Kongres 2020, AHY terpilih sebagai Ketum secara aklamasi. Dan itu juga demokratis. Memang hanya ada satu calon yang mendaftar," tambah Andi.

Andi mengungkapkan, AHY juga terpilih karena dinilai merupakan kader terbaik yang bisa menjadi lokomotif baru Partai Demokrat.

Menguatkan hal tersebut, Andi pun membeberkan bahwa AHY memiliki polling paling tinggi di antara semua kader Demokrat.

Baca juga: Hikmah Terbesar KLB Demokrat bagi AHY: Kami Semakin Solid, Mesin Partai Selalu Menghangat

Bahkan, Andi mengatakan bahwa sosok-sosok di kubu KLB juga kalah dalam polling di Partai Demokrat.

"Silakan dilihat semua survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Bandingkan juga dengan angka pollingnya Pak Moeldoko yang nol koma. Bandingkan juga dengan Marzuki Alie, Jhonny Allen Marbun, atau Max Sopacua, atau juga Hencky Luntungan," kata Andi.

"Mereka semua bahkan tidak masuk radar semua survei," sambungnya.

Di sisi lain, Andi juga meminta Hencky Luntungan membandingkan situasi partai lain yang jabatan ketua umumnya, tidak pernah berganti.

Namun Andi tak menyebutkan partai mana yang dimaksud tersebut. Hanya saja, ia meminta agar Hencky juga membandingkan situasi dengan partai lainnya.

"Bandingkan juga dengan partai lain yang sejak awal hingga sekarang, Ketumnya tidak pernah berganti," tegasnya.

Baca juga: Partai Demokrat Dinilai Tak Demokratis, Kubu KLB: Ayah-Anak Majelis Tinggi, Anaknya Juga Ketum dan Waketum

Sebelumnya diberitakan, penggagas KLB Hencky Luntungan menilai, situasi Partai Demokrat saat ini tidak demokratis bahkan cenderung menganut sistem dinasti keluarga.

Hencky mengungkit jabatan yang diemban keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Partai Demokrat karena mendapat posisi strategis di partai.

"Tidak elok apabila demokrasi dalam 1 parpol dikuasai oleh keluarga dan ini terjadi di Partai Demokrat. Ayahnya majelis tinggi, anaknya wakil ketua majelis tinggi, anaknya ketua umum, anaknya wakil ketum," kata Hencky dalam diskusi Quo Vadis Demokratisasi Parpol yang disiarkan secara virtual, Selasa (6/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com