Kompas.com - 10/03/2021, 10:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mendesak Pemerintah tak terburu-buru mengesahkan Revisi KUHP (RKUHP) dengan alasan perlu adanya evaluasi.

Peneliti The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati menyatakan pemerintah tidak boleh asal cepat dan hanya bermodalkan sosialisasi untuk merevisi KUHP.

"Harus diingat kembali, bahwa RKUHP ditunda pengesahannya karena masalah substansi, maka pembahasan selanjutnya harus membuka ruang untuk perubahan substansial RKUHP," ujar Maidina dalam keterangan tertulis, Rabu (10/3/2021).

Dalam membuka ruang pembahasan itu, pihaknya meminta pemerintah tidak hanya melibatkan ahli hukum pidana, namun juga melibatkan multistakeholder dan ahli yang sektornya akan terdampak.

Baca juga: Selain UU ITE, KUHP Dinilai Perlu Direvisi untuk Hentikan Aksi Saling Lapor

Contohnya, ahli ekonomi atau bisnis, kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat, kriminologi dan ilmu relevan lainnya, termasuk masyarakat sipil.

"(Itu dilakukan) guna menjamin adanya evaluasi komprehensif berbasis data dan dan tidak hanya melakukan sosialisasi RKUHP yang tidak demokratis," kata Maidina.

Maidina mengatakan, pejabat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebelumnya telah menyatakan pemerintah saat ini tengah menyisir ulang terhadap 14 isu krusial dalam RKUHP.

Berdasarkan pemantauan dan catatan kritis Aliansi Nasional Reformasi KUHP mulai draft RKUHP 2015 sampai draf RKUHP 2019, masalah RKUHP bukan menyisakan 14 permasalahan yang perlu diselesaikan.

Isu krusial yang tidak masuk dalam 14 permasalahan tersebut antara lain pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat, misalnya penyimpangan asas legalitas atau kriminalisasi yang tidak jelas pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 597 RKUHP.

Selanjutnya, masalah pidana mati yang bertentangan dengan tujuan pemidanan pada Pasal 52, Pasal 67, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 RKUHP).

Lalu, pengaturan "makar" dalam Pasal 167 RKUHP yang tidak tepat. Termasuk pengaturan tindak pidana penghinaan Pasal 439-448 RKUHP yang masih memuat pidana penjara yang sejauh ini luput dari perhatian pemerintah.  

Untuk itu, kata Maidina, Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta pemerintah agar melakukan pembahasan ulang dengan tim ahli yang lebih luas.

Tak hanya itu, pemerintah juga diminta membuka seluas-luasnya perkembangan pembahasan draf RUU RKUHP terbaru dan catatan rapat terkait pembahasan substansi RKUHP sepanjang 2020-2021 yang pernah dilakukan kepada publik.

"Karena hal itu tetap harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dan DPR pada seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan pentingnya resultante baru pada KUHP yang telah digunakan sejak zaman Kolonial Belanda.

Baca juga: Mahfud Dorong Percepatan Pengesahan Revisi UU KUHP

Mantan Ketua Mahkamah kontitusi ini (MK) ini menilai, hukum berubah sesuai dengan perubahan masyarakat atau ubi societas ibi ius.

Karena itu, UU hukum pidana yang sudah berumur lebih dari 100 tahun ini perlu diubah.

"Ketika terjadi proklamasi berarti terjadi perubahan masyarakat kolonial menjadi masyarakat merdeka. Masyarakat jajahan menjadi masyarakat yang tidak terjajah lagi. Nah makanya hukumnya harus berubah seharusnya," ujar Mahfud dalam webinar "RUU KUHP dan UU ITE", dikutip dari keterangan tertulis Kemenko Polhukam, Kamis (4/3/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Koalisi Baru

Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Koalisi Baru

Nasional
Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Nasional
Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Nasional
UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

Nasional
Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Nasional
PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

Nasional
Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Nasional
BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

Nasional
UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

Nasional
KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

Nasional
Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Nasional
Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya 'Make Sense'

Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya "Make Sense"

Nasional
'Lorong Gelap' Dunia Maya, Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Siber yang Makin Masif

"Lorong Gelap" Dunia Maya, Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Siber yang Makin Masif

Nasional
Polri Sebut Sudah 202 Rekening Diblokir Terkait Judi Online

Polri Sebut Sudah 202 Rekening Diblokir Terkait Judi Online

Nasional
Kisah Spionase Pahlawan Revolusi Pierre Tendean dalam Operasi Dwikora di Malaysia

Kisah Spionase Pahlawan Revolusi Pierre Tendean dalam Operasi Dwikora di Malaysia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.