Parpol Dinilai Wajar Khawatir jika Moeldoko Disahkan Negara Jadi Ketum Demokrat, Mengapa?

Kompas.com - 10/03/2021, 10:29 WIB
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).  Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. ANTARA FOTO/ENDI AHMADMoeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dan pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio menilai, apabila Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mendapatkan surat pengesahan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dari negara, maka seharusnya semua partai politik khawatir.

Sebab, menurut Hendri, dengan pengesahan itu dapat diartikan kasus serupa Moeldoko yang merupakan pejabat publik mengambil alih partai politik, bisa terjadi di partai lain.

"Case ini sebetulnya bukan hanya mengkhawatirkan ke Partai Demokrat. Kalau sampai Moeldoko dapat surat pengesahan dari negara, maka seharusnya semua partai politik juga worries, khawatir," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/3/2021).

"Bisa saja ini jadi yurisprudensi bagi partai politik mereka juga, yurisprudensi politik ya. Artinya bisa saja ada pejabat pemerintah yang tiba-tiba mengambil alih partai politik mereka," ujar dia.

Baca juga: Manuver Moeldoko: Anomali Politik dan Masalah Etika Berdemokrasi

Oleh karena itu, Hendri menilai, seharusnya negara mampu bersikap bijak untuk mengurai dan menyelesaikan kasus yang ada di Partai Demokrat.

"Sebaiknya negara bersikap bijak terhadap case ini dengan mengedepankan bukti-bukti dan aturan hukum yang berlaku baik di negara maupun partai politik yang bersangkutan," jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain, Hendri mengaku terkejut dengan terpilihnya Moeldoko secara tiba-tiba dalam Kongres Luar Biasa (KLB) versi Deli Serdang, Sumatera Utara.

Baca juga: Pengakuan Kader Peserta KLB dan Kekecewaan AHY terhadap Moeldoko

Menurut dia, kasus ini merupakan kali pertama ada pejabat pemerintah langsung menjadi ketua umum partai politik tanpa melalui proses kaderisasi sebelumnya atau bukan merupakan anggota partai.

"Yang langsung jadi ketua umum sih seingat saya baru Moeldoko. Yang langsung jadi ketua umum ya. Tapi kalau yang lain-lain mungkin ada kali ya, jadi menteri, terus tidak lama kemudian jadi kader partai, itu mungkin ada. Tapi kalau langsung jadi ketua itu sih seinget saya baru Moeldoko," ucap Hendri.

Baca juga: Kubu Kontra-AHY Mengaku Telah Serahkan Hasil KLB ke Kemenkumham

 



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar Bakal Umumkan Pimpinan DPR Pengganti Azis Syamsuddin Selasa Depan

Golkar Bakal Umumkan Pimpinan DPR Pengganti Azis Syamsuddin Selasa Depan

Nasional
Menteri PPPA Sebut Perempuan Berperan Penting Pulihkan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Menteri PPPA Sebut Perempuan Berperan Penting Pulihkan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Nasional
Mantan Anak Buah Edhy Prabowo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Mantan Anak Buah Edhy Prabowo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Menko PMK Minta Bangka Belitung Dapat Perhatian Lebih Soal Penanganan Covid-19

Menko PMK Minta Bangka Belitung Dapat Perhatian Lebih Soal Penanganan Covid-19

Nasional
PON XX Papua, BNPB Akan Bagikan 1.000 Masker Setiap Hari

PON XX Papua, BNPB Akan Bagikan 1.000 Masker Setiap Hari

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

Nasional
Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

Nasional
Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Nasional
Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Nasional
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Nasional
Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Nasional
Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Nasional
Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Nasional
UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.