PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Padahal penerapan PSBB di awal masa pandemi yang ketat lebih mampu menekan laju penularan Covid-19 ketimbang lewat PPKM.

Klaim pemerintah

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Raden Pardede, menyatakan langkah pemerintah sudah tepat dengan memperpanjang PPKM hingga 8 Februari.

Ia optimistis hasil kebijakan PPKM akan terlihat pada pekan mendatang. Menurut dia apa yang terjadi saat ini merupakan imbas dari liburan Natal dan Tahun Baru.

"Target kita akan membuat grafik mendatar atau penurunan tingkat infeksi supaya bisa mengatasi tingkat kematian, kesembuhan bisa dinaikkan dan juga fasilitas kesehatan mampu menangani kalau infeksi naik," ujar Raden Pardede sebagaimana dilansir dari BBC News Indonesia.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Memburuk, DKI Tambah Ketersediaan Tempat Tidur Isolasi

Ia mengatakan pemerintah tak bisa Kembali menerapkan PSBB lantaran memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat.

Menerapkan kembali PSBB berarti Kembali melarang sebagian besar sektor usaha masyarakat seperti restoran dan ritel pakaian beroperasi.

Hal itu diprediksi kana membuat masyarakat kehilangan mata pencahariannya semasa PSBB diberlakukan.

"Kalau ditutup semuanya, kita harus menanggung semuanya. Artinya teman-teman kalangan bawah akan berat sekali, pedagang kaki lima akan dikemanakan itu semua? Kita coba seimbangkan antara kesehatan dan ekonomi,” kata Raden.

Tak ada pilihan lain

Menyikapi sikap pemerintah yang kurang tegas, pakar kesehatan masyarakat, Hermawan Saputra, mengatakan pemerintah harus berani mengambil kebijakan luar biasa untuk mengatasi persoalan di rumah sakit yakni PSBB nasional.

Baca juga: Ketersediaan Tempat Tidur Isolasi Covid-19 di Jakarta Tinggal 14 Persen

Sebab berdasarkan pengamatannya, kebijakan PPKM tahap pertama yang berlaku pada 11 hingga 25 Januari 2021 terbukti tidak efektif menekan penularan virus corona dan juga merelaksasi tingkat keterisian di rumah sakit.

PPKM masih memberi kelonggaran bagi masyarakat untuk berkumpul di ruang-ruang umum sehingga penularan masih terjadi.

"PPKM ini kebijakan parsial karena hanya menekankan pada lokus tertentu yang menjadi prioritas. Tapi dalam suasana masif transmition seperti ini, tidak bisa lagi lakukan parsial atau PPKM untuk memutus mata rantai," kata Hermawan sebagaimana dikutip dari BBC News Indonesia.

Hermawan memprediksi jika kasus harian positif virus corona terus melonjak di atas angka 10.000 maka pemerintah harus menyediakan setidaknya 1.500 tempat tidur baru setiap hari. Jumlah itu setara dengan mendirikan lima Rumah Sakit Kelas C.

"Jadi bayangkan bagaimana menciptakan lima Rumah Sakit Kelas C perhari itu? Bukan pekerjaan yang mudah dan cepat sementara kenaikan penularan mencapai puluhan ribu kasus," ujar Hermawan.

Baca juga: Kemenkes: Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Capai 64,83 Persen

"Kalau ada kasus baru dan tidak bisa tertangani, risikonya meningkatnya angka kematian," Lanjut Hermawan.