Kompas.com - 06/01/2021, 08:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menutup tahun 2020 dengan mendatangkan sebanyak 3 juta vaksin Covid-19 asal perusahaan China yaitu Sinovac.

Kedatangan vaksin yang pertama pada Minggu (6/12/2020) sebanyak 1,2 juta dosis. Kedatangan keduanya yaitu pada Kamis (31/12/2020) sebanyak 1,8 juta dosis.

Bergerak cepat, pemerintah mulai mendistribusikan vaksin ke sejumlah daerah.

Tak sampai di situ, pemerintah juga tengah menyiapkan rencana vaksinasi yang dikabarkan akan berlangsung pekan depan tepatnya pada 13 Januari 2021.

Baca juga: Satgas Covid-19: Vaksin Lebih Efektif jika Laju Penularan Virus Terkendali

Berikut sejumlah fakta yang Kompas.com rangkum mengenai distribusi vaksin Covid-19 Sinovac tersebut.

1. Vaksin sudah didistribusikan ke 12 wilayah

Tercatat sudah 12 wilayah yang menerima vaksin corona hingga Senin (4/1/2021).

Pertama yaitu Banten telah menerima 14.560 dosis vaksin Sinovac. Vaksin itu disimpan di Labkesda Provinsi Banten.

Kedua, Pemprov Jawa Tengah yang menerima 62.560 dosis vaksin corona pada Senin dini hari. Vaksin disimpan di kawasan industri Tambakaji Semarang.

Selain Jawa Tengah dan Banten, vaksin Sinovac juga telah diterima Pemprov Jambi sebanyak 20.000 dosis.

Ada sembilan provinsi lainnya yang juga sudah menerima vaksin Covid-19 di antaranya Sumatera Barat (36.920 dosis) Sumatera Selatan (30.000 dosis) Bengkulu (20.280 dosis) Lampung (40.520 dosis), Jawa Timur (77.760 dosis), Bali (31.000 dosis), Kalimantan Utara (10.680 dosis). Sulawesi Barat (5.960 dosis), dan Papua (14.680 dosis).

2. Distribusi vaksin menggunakan kendaraan berbeda

Terkait mobilisasi vaksin, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Budi Setiyadi menyebut, distribusi vaksin ke sejumlah daerah dilakukan secara khusus.

Ia mengatakan, Kemenhub telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19 dan Menteri Komunikasi dan Informatika perihal mobilisasi vaksin.

"Kita sudah rapat koordinasi kesiapan kita, dalam mobilisasi. Termasuk juga dalam perlakuan saat barang ini sampai ke tempat masing-masing," ucapnya, Minggu (3/1/2021).

Baca juga: Jubir Vaksin Bantah Terbitnya Izin Darurat BPOM Bakal Disesuaikan dengan Jadwal Vaksinasi

Distribusi vaksin tersebut, lanjutnya, perlu dilakukan secara khusus hingga sampai ke tempat tujuan.

Oleh karenanya, kendaraan pun harus berbeda di antaranya memiliki pendingin sesuai kebutuhan.

Kabag Binopsdit II Polda Jabar Kompol Bayu Catur mengatakan, pergeseran vaksin dilakukan secara khusus, di antaranya jalur tol pun dikosongkan sementara untuk kelancaran pergeseran vaksin dan demi keselamatan pengendara lainnya.

Selain itu, petugas juga mengenakan senjata lengkap sesuai prosedur pengawalan.

"Pengawalannya karena bersifat khusus, maka kami berlakukan khusus," ucapnya.

3. Tunggu izin penggunaan meski sudah didistribusikan

Meski sudah didistribusikan, vaksinasi Covid-19 tidak bisa langsung dilakukan.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Lucia Rizka Andalusia mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus menunggu terbitnya izin penggunaan vaksin dari BPOM atau emergency use authorization (EUA) meski vaksin sudah didistribusikan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

"Vaksinasi baru dapat dilaksanakan jika vaksin telah mendapatkan izin penggunaan, emergency use authorization dari Badan POM," kata Rizka dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/1/2021).

Baca juga: Pemerintah Jamin Distribusi Vaksin Covid-19 ke Daerah Tak Rusak Kualitas

Secara terpisah, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi memprediksi izin penggunaan vaksin dari BPOM akan terbit pada pekan kedua Januari.

Hal tersebut sejalan dengan rencana awal pemerintah yang menjadwalkan vaksinasi Covid-19 dimulai pada pertengahan Januari.

"Sesuai rencana diperkirakan minggu kedua Januari (terbit izin). Doakan lancar," kata Nadia.

4. Alasan vaksin didistribusikan sebelum izin edar keluar

Vaksin Covid-19 yang mulai didistribusikan menimbulkan pertanyaan ke publik mengenai izin edar dari BPOM.

Lucia menjelaskan, distribusi tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi.

"Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dan tentunya dibutuhkan suatu usaha yang besar untuk dapat mendistribusikan vaksin sampai ke titik-titik penyuntikan," kata Rizka.

Menurut Rizka, distribusi vaksin ini telah sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan.

Ia ingin petugas vaksinasi di daerah punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan penyelenggaraan vaksinasi.

5. Vaksinasi mulai pekan depan

Sementara itu, berkaitan dengan tahapan vaksinasi rencananya akan dimulai pada 13 Januari 2021.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia mengatakan, penyuntikan vaksin perdana dilakukan kepada Presiden Joko Widodo beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju dan pejabat di tingkat pusat.

Baca juga: Menkes Pastikan Proses Vaksinasi Covid-19 Dimulai Rabu Pekan Depan

Minister of Health Budi Gunadi Sadikin.DOK BNPB Minister of Health Budi Gunadi Sadikin.

Hal itu dikatakan Budi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2021).

"Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan, di Jakarta, oleh Bapak Presiden," kata Budi.

Kemudian, vaksinasi dilanjutkan di daerah pada hari berikutnya secara serentak. Penyuntikan itu, diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.

Ia berharap, kepala daerah ikut memantau proses vaksinasi secara langsung untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

"Kemudian pada saat penyuntikan tenaga kesehatan, tolong kepala daerah, Bapak, Ibu Gubernur, turun untuk membangkitkan confidence ke masyarakat," kata Menkes Budi.

6. Vaksinasi dilakukan bertahap

Budi melanjutkan, proses vaksinasi tersebut akan dilakukan secara bertahap, diawali terhadap tiga kelompok yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan sektor kesehatan di daerah, serta tokoh agama.

"Arahan Bapak Presiden jelas, akan dilakukan secara serentak, diawali di pusat, kemudian dilanjutkan di daerah, melibatkan tokoh masyarakat dan kalau ada tokoh kesehatan atau figur dokter yang berpengaruh, misalnya, untuk diikutsertakan," papar Budi.

Baca juga: Menkes Belum bisa Pastikan Vaksin Covid-19 untuk Lansia, Apa Alasannya?

Ia juga meminta kepala daerah untuk memastikan fasilitas kesehatan terdaftar dalam aplikasi P-care BPJS agar dapat memberikan pelayanan penyuntikan vaksin.

"Pastikan semua layanan kesehatan sudah terdaftar di BPJS, aplikasi P-care itu ya, karena kalau tidak terdaftar, maka faskes tidak dapat memberikan pelayanan vaksinasi Covid-19," tutur Menkes.

7. Presiden minta masyarakat tetap waspada

Kendati vaksinasi Covid-19 akan dilakukan pekan depan, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap penularan virus corona dengan berdisiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Saya tetap titip pada kita semuanya untuk menyampaikan juga ke saudara dan tetangga-tetangga kita, rekan-rekan kita, kawan-kawan kita, meskipun vaksinasi minggu depan sudah dimulai, saya minta untuk tetap kita waspada," kata Jokowi dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Ia meminta masyarakat tak sedikit pun lengah dan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

"Kuncinya ada di situ, sampai nanti vaksinasi ini selesai," ujarnya.

8. Satgas minta masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan meski vaksin sudah tersedia.

"Meski sudah ada vaksin, masyarakat tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak," kata Doni dalam Rakor Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2021).

Ia juga meminta narasi vaksin yang dibangun jangan sampai membuat masyarakat lengah terhadap penerapan protokol kesehatan serta abai terhadap bahaya Covid-19.

Baca juga: Saat Publik Pertanyakan Kesiapan Jokowi Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19

"Narasi tentang vaksin ini, jangan sampai nantinya membuat masyarakat menganggap setelah ada vaksin, itu semuanya akan selesai, tidak. Vaksin tidak akan bisa membuat orang yang tidak divaksin, itu juga luput dari Covid," imbuh dia.

Pada tahap pertama, Doni menyebutkan, vaksinasi akan diberikan pada golongan umur 18-59 tahun.

Sementara usia lebih dari 60 tahun bisa divaksinasi setelah dikeluarkannya informasi keamanan vaksin dan persetujuan dari BPOM untuk pemberian vaksin pada golongan umur tersebut.

"Penekanan Bapak Presiden setiap rapat, beliau selalu menyampaikan, 'Pak Doni, sampaikan, jangan sampai nanti masyarakat menganggap ada vaksin kita bebas, apalagi tidak semua orang bisa mendapatkan vaksin sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Bapak Menkes'," tutur Doni.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Telusuri Dugaan Pengumpulan Uang oleh Rektor Unila Terkait Calon Mahasiswa 'Titipan'

KPK Telusuri Dugaan Pengumpulan Uang oleh Rektor Unila Terkait Calon Mahasiswa "Titipan"

Nasional
DPR Diharap Tanyakan 7 Poin Persoalan di Uji Kelayakan Calon Panglima TNI

DPR Diharap Tanyakan 7 Poin Persoalan di Uji Kelayakan Calon Panglima TNI

Nasional
KPK Duga Kas BUMD Sumsel PT SMS Mengalir Keluar Tanpa Bukti Jelas

KPK Duga Kas BUMD Sumsel PT SMS Mengalir Keluar Tanpa Bukti Jelas

Nasional
Soal Sprin Penyelidikan Kasus Yosua, Hendra Kurniawan: Itu Langsung dari Ferdy Sambo

Soal Sprin Penyelidikan Kasus Yosua, Hendra Kurniawan: Itu Langsung dari Ferdy Sambo

Nasional
Survei Indikator Politik, Hanya 1,9 Persen Pemilih Golkar yang Dukung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Survei Indikator Politik, Hanya 1,9 Persen Pemilih Golkar yang Dukung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Nasional
Soal Penjodohan Prabowo-Ganjar, Fadli Zon: Semua Kemungkinan Masih Terbuka

Soal Penjodohan Prabowo-Ganjar, Fadli Zon: Semua Kemungkinan Masih Terbuka

Nasional
Yudo Margono Jalani 'Fit and Proper Test' Calon Panglima TNI Besok, Komisi I: Digelar Terbuka

Yudo Margono Jalani "Fit and Proper Test" Calon Panglima TNI Besok, Komisi I: Digelar Terbuka

Nasional
Survei Indikator: Pendukung AHY Lebih Banyak Pilih Anies Baswedan sebagai Capres

Survei Indikator: Pendukung AHY Lebih Banyak Pilih Anies Baswedan sebagai Capres

Nasional
Partai Republik Gugat KPU ke PTUN, Buntut Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Partai Republik Gugat KPU ke PTUN, Buntut Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Nasional
Menkes: 50 Persen Pasien Covid-19 yang Meninggal Belum Divaksin Sama Sekali

Menkes: 50 Persen Pasien Covid-19 yang Meninggal Belum Divaksin Sama Sekali

Nasional
Suara Korban Pencabulan: Vonis 7 Tahun untuk Bechi Tak Penuhi Rasa Keadilan

Suara Korban Pencabulan: Vonis 7 Tahun untuk Bechi Tak Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Takut Tolak Perintah Sambo Tembak Brigadir J, Bharada E: Pangkat Kami bagai Bumi dan Langit

Takut Tolak Perintah Sambo Tembak Brigadir J, Bharada E: Pangkat Kami bagai Bumi dan Langit

Nasional
Nadiem Beberkan Postur Anggaran Kemendikbud Ristek, Paling Banyak untuk KIP hingga Tunjangan Guru

Nadiem Beberkan Postur Anggaran Kemendikbud Ristek, Paling Banyak untuk KIP hingga Tunjangan Guru

Nasional
Pemerintah Anggarkan Rp 392,1 Triliun untuk Infrastruktur, Rp 316,9 Triliun untuk Hankam

Pemerintah Anggarkan Rp 392,1 Triliun untuk Infrastruktur, Rp 316,9 Triliun untuk Hankam

Nasional
Menangis, Korban Pencabulan Anak Kiai Jombang Mas Bechi: Jangan Takut Bersuara, walau Berat

Menangis, Korban Pencabulan Anak Kiai Jombang Mas Bechi: Jangan Takut Bersuara, walau Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.