Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/01/2021, 06:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak sembilan orang perwira tinggi Polri kini menduduki jabatan penting di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah Ketua KPK Firli Bahuri melantik 38 pejabat struktural KPK, Selasa (5/1/2021).

Peneliti Indonesia Coruption Watch Kurnia Ramadhana berpendapat, pelantikan pejabat yang diisi oleh anggota Polri tersebut dapat mengikis independensi lembaga antirasuah tersebut.

"Problematika pelantikan pejabat struktural baru KPK dapat dipandang sebagai upaya dari Pimpinan untuk semakin mengikis independensi kelembagaan," kata Kurnia, Selasa.

Kurnia menuturkan, sejak Firli Bahuri dilantik sebagai Ketua KPK, terdapat tren pejabat struktural diisi oleh oknum Kepolisian.

Baca juga: Ketua KPK Lantik 38 Pejabat Pasca-perubahan Struktur Organisasi

ICW mencatat, sembilan anggota Polri tersebut mengisi jabatan-jabatan penting yakni satu kursi pimpinan, satu orang deputi, dan tujuh orang direktur.

Mereka adalah Ketua KPK Komjen Firli Bahuri, Deputi Penindakan Irjen Karyoto, Direktur Penyidikan Brigjen (Pol) Setyo Budiyanto, Direktur Penyelidikan Brigjen (Pol) Endar Priartono, Direktur Monitoring Brigjen (Pol) Agung Yudha Wibowo.

Kemudian, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Brigjen (Pol) Kuswidjanto Sudjadi, Direktur Koordinasi Supervisi I KPK Brigjen (Pol) Didik Agung Widjanarko, Direktur Koordinasi Supervisi II KPK Brigjen (Pol) Yudhiawan, dan Direktur Koordinasi Supervisi III KPK Brigjen (Pol) Bahtiar Ujang Purnama.

Baca juga: ICW Nilai Struktur Organisasi KPK Terlalu Gemuk

Adapun pelantikan 38 pejabat struktural merupakan tindak lanjut atas terbitnya Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang merombak struktur organisasi KPK.

Perombakan struktur organisasi KPK juga tak luput dari kritik karena dinilai terlalu gemuk sehingga dapat melambatkan kinerja KPK serta berimplikasi pada fungsi trigger mechanism KPK.

"Sebagai lembaga negara yang sepatutnya menjadi contoh reformasi dan efisiensi birokrasi, legitimasi KPK dalam memberikan masukan untuk perampingan kementerian dan lembaga negara lainnya, akan berkurang akibat penggemukkan struktur KPK," ujar Kurnia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.