Sudah Didistribusikan ke Sejumlah Daerah, Ini Fakta dan Rencana Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 06/01/2021, 08:00 WIB
Satuan Brimob Polda Jawa Barat melakukan pengawalan ketat saat pengiriman 30.000 vaksin Covid-19 produksi Sinovac di gudang penyimpanan milik Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Senin (4/1/2020). Untuk tahap awal dari 58.000 vaksin yang diajukan, 30.000 vaksin yang diterima itu akan dibagikan ke tujuh kabupaten/kota di Sumatera Selatan. KOMPAS.com/AJI YK PUTRASatuan Brimob Polda Jawa Barat melakukan pengawalan ketat saat pengiriman 30.000 vaksin Covid-19 produksi Sinovac di gudang penyimpanan milik Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Senin (4/1/2020). Untuk tahap awal dari 58.000 vaksin yang diajukan, 30.000 vaksin yang diterima itu akan dibagikan ke tujuh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menutup tahun 2020 dengan mendatangkan sebanyak 3 juta vaksin Covid-19 asal perusahaan China yaitu Sinovac.

Kedatangan vaksin yang pertama pada Minggu (6/12/2020) sebanyak 1,2 juta dosis. Kedatangan keduanya yaitu pada Kamis (31/12/2020) sebanyak 1,8 juta dosis.

Bergerak cepat, pemerintah mulai mendistribusikan vaksin ke sejumlah daerah.

Tak sampai di situ, pemerintah juga tengah menyiapkan rencana vaksinasi yang dikabarkan akan berlangsung pekan depan tepatnya pada 13 Januari 2021.

Baca juga: Satgas Covid-19: Vaksin Lebih Efektif jika Laju Penularan Virus Terkendali

Berikut sejumlah fakta yang Kompas.com rangkum mengenai distribusi vaksin Covid-19 Sinovac tersebut.

1. Vaksin sudah didistribusikan ke 12 wilayah

Tercatat sudah 12 wilayah yang menerima vaksin corona hingga Senin (4/1/2021).

Pertama yaitu Banten telah menerima 14.560 dosis vaksin Sinovac. Vaksin itu disimpan di Labkesda Provinsi Banten.

Kedua, Pemprov Jawa Tengah yang menerima 62.560 dosis vaksin corona pada Senin dini hari. Vaksin disimpan di kawasan industri Tambakaji Semarang.

Selain Jawa Tengah dan Banten, vaksin Sinovac juga telah diterima Pemprov Jambi sebanyak 20.000 dosis.

Ada sembilan provinsi lainnya yang juga sudah menerima vaksin Covid-19 di antaranya Sumatera Barat (36.920 dosis) Sumatera Selatan (30.000 dosis) Bengkulu (20.280 dosis) Lampung (40.520 dosis), Jawa Timur (77.760 dosis), Bali (31.000 dosis), Kalimantan Utara (10.680 dosis). Sulawesi Barat (5.960 dosis), dan Papua (14.680 dosis).

2. Distribusi vaksin menggunakan kendaraan berbeda

Terkait mobilisasi vaksin, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Budi Setiyadi menyebut, distribusi vaksin ke sejumlah daerah dilakukan secara khusus.

Ia mengatakan, Kemenhub telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19 dan Menteri Komunikasi dan Informatika perihal mobilisasi vaksin.

"Kita sudah rapat koordinasi kesiapan kita, dalam mobilisasi. Termasuk juga dalam perlakuan saat barang ini sampai ke tempat masing-masing," ucapnya, Minggu (3/1/2021).

Baca juga: Jubir Vaksin Bantah Terbitnya Izin Darurat BPOM Bakal Disesuaikan dengan Jadwal Vaksinasi

Distribusi vaksin tersebut, lanjutnya, perlu dilakukan secara khusus hingga sampai ke tempat tujuan.

Oleh karenanya, kendaraan pun harus berbeda di antaranya memiliki pendingin sesuai kebutuhan.

Kabag Binopsdit II Polda Jabar Kompol Bayu Catur mengatakan, pergeseran vaksin dilakukan secara khusus, di antaranya jalur tol pun dikosongkan sementara untuk kelancaran pergeseran vaksin dan demi keselamatan pengendara lainnya.

Selain itu, petugas juga mengenakan senjata lengkap sesuai prosedur pengawalan.

"Pengawalannya karena bersifat khusus, maka kami berlakukan khusus," ucapnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Nasional
Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X