Deklarasi Negara Papua Barat, Tuduhan Makar dan Ilusi untuk Benny Wenda

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengumuman negara Papua Barat yang dideklarasikan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda memancing reaksi keras dari pemerintah dan MPR RI.

Tindakan Benny Wenda yang mengklaim kemerdekaan Papua Barat dinilai sebagai perbuatan makar.

"Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh ULMWP dengan mendeklarasikan kesatuan republikan dengan menjadikannya Benny Wenda sebagai presiden Papua Barat, sudah sangat jelas merupakan perbuatan makar terhadap NKRI," ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Bamsoet mengungkapkan, dunia internasional selama ini telah mengakui keberadaan Papua sebagai bagian wilayah Indonesia.

Baca juga: Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Dengan adanya deklarasi ini, otomatis ULMWP telah merongrong kedaulatan NKRI melalui gerakan makar.

Menurutnya, tindakan Benny Wenda sangat menganggu. Karena itu, pemerintah wajib mengambil tindakan tegas dan terukur dengan mengerahkan aparat penegak hukum.

Selain itu, pemerintah juga perlu membuka jalur diplomasi dalam rangka menjaga marwah kedaulatan NKRI.

Bamsoet menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga perlu memanggil Dubes Inggris guna menjelaskan mengenai aktivitas Benny Wenda.

Mengingat, Benny Wenda saat ini telah mendapat suaka politik di Inggris sejak kabur dari Indonesia sejak 2003.

"Kemudian menyampaikan nota diplomatik posisi Indonesia yang tegas soal Papua, baik pada Pemerintah Inggris maupun negara Pasifik yang mendukung gerakan separatis tersebut," kata dia.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Minta Kepolisian Tindak Tegas Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat

Dilansir BBC, Benny Wenda mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia.

"Pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963," kata Benny Wenda dalam siaran persnya, Selasa (1/12/2020).

Negara ilusi

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut langkah Benny Wenda mendeklarasikan negara Papua Barat tak ubahnya tengah membangun negara ilusi.

"Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi. Negara yang tidak ada dalam faktanya," kata Mahfud.