Kompas.com - 30/11/2020, 06:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemeritah memastikan akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku teror yang membunuh empat warga di Dusun Lima Lewonu, Desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (27/11/2020).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, tindakan tegas akan menjadi respons pemerintah dalam menyikapi kasus ini.

"Jadi pemerintah akan melakukan tindakan tegas dan memburu, melalui tim atau Satgas Operasi Tinombala, para pelaku kekejian dan kebengisan terhadap satu keluarga yang menyebabkan terbunuhnya empat orang di Sigi," ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Minggu (29/11/2020).

Mahfud mengatakan, saat ini Satgas Tinombala sudah melakukan langkah pengejaran terhadap kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang diduga menjadi pelaku teror.

Baca juga: Pasca-aksi Teror di Sigi, Mahfud Minta Pimpinan Umat Beragama Tak Terprovokasi Isu SARA

Pengejaran dilakukan melalui upaya isolasi sekaligus pengepungan lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian para pelaku.

"Memang pelakunya adalah Mujahidin Indonesia Timur. Kelompok Mujahidin Timur ini adalah sisa-sisa kelompok Santoso yang sekarang tersisa beberapa orang lagi dan Operasi Tinombala atau Satgas Tinombala sedang mengejarnya sekarang," tegas Mahfud.

Atas peristiwa ini, Mahfud menyatakan pemerintah mengutuk keras dan menyampaikan duka yang mendalam bagi korban serta keluarga.

"Tentu pemerintah mengutuk keras kepada pelakunya dan menyatakan duka yang mendalam kepada korban dan keluarganya," ucap Mahfud.

Baca juga: Menyoal Teror di Sigi yang Tewaskan Satu Keluarga, Diduga Libatkan MIT dan Operasi Tinombala Diperpanjang

Kasus ini terungkap setelah seorang anggota Polsek Palolo menerima informasi adanya kasus pembunuhan di Dusun Lima Lewonu.

Saat polisi mendatang lokasi tersebut, ditemukan empat jenazah yang tewas secara mengenaskan.

Selain korban jiwa, di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) juga ditemukan tujuh rumah yang dibakar oleh Orang Tak Dikenal (OTK).

Sekitar pukul 18.00-23.00 WITA, petugas melakukan olah TKP.

Dari olah TKP itu, polsi juga mendapati keterangan dari lima saksi yang menyebut terduga pelaku kurang lebih sekitar 10 orang.

Di mana tiga di antaranya membawa senjata api laras panjang dan dua senjata api genggam.

Baca juga: Kerahkan Satgas Tinombala, Pemerintah Pastikan Tindak Tegas Pelaku Teror di Sigi

Berdasarkan keterangan mereka, terduga pelaku adalah kelompok teroris, Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Hal itu diketahui setelah kelima saksi diperlihakan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh petugas.

Karopenmas Mabes Polri Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan, aparat keamanan langsung melakukan pengejaran terhadap MIT pimpinan Ali Kalora.

"Saat ini sudah ada back-up kurang lebih 100 orang pasukan dari Satgas Tinombala, Brimob Polda Sulteng dan TNI untuk melalukan pengejaran terhadap kelompok Ali Kalora tersebut," ucap Awi.

Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) didampingi Kepala BNPT Doni Monardo memberikan keterangan pers seusai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Rakorsus tersebut membahas antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) periode puncak kemarau tahun 2020. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nzANTARA FOTO/Aprillio Akbar Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) didampingi Kepala BNPT Doni Monardo memberikan keterangan pers seusai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Rakorsus tersebut membahas antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) periode puncak kemarau tahun 2020. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

Antisipasi provokasi

Selain itu, Mahfud juga meminta pimpinan umat beragama di Sulawesi Tengah tidak mudah terprovokasi dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) usai peristiwa teror ini.

Ia mengingatkan, para pimpinan umat agama di Sulawesi supaya tetap menjalin silaturahmi.

"Diharapkan oleh pemerintah kepada seluruh pimpinan umat beragama, di Sulawesi Tengah terutama, terus melakukan silaturahim, untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu SARA," kata Mahfud.

Baca juga: Pasca-aksi Teror di Sigi, PBNU Minta Masyarakat Jangan Terprovokasi

Di samping itu, Mahfud mengungkapkan, kasus pembunuhan tersebut bukan terjadi di tempat ibadah.

Melainkan, berlangsung di tempat yang selama ini kerap dijadikan lokasi pelayanan umat bagi masyarakat setempat.

"Tetapi memang di sebuah tempat yang selama ini secara tidak rutin menjadi tempat pelayanan umat," kata Mahfud.

Buru sampai tuntas

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta TNI-Polri supaya menuntaskan pengejaran hingga menemukan pelakunya.

Komisi III meminta agar Densus 88 Polri dengan back-up sepenuhnya dari satuan-satuan khusus TNI terus memburu dan menuntaskan para teroris di kawasan-kawasan operasi mereka di Sulawesi Tengah, baik hidup atau mati," tegas Arsul kepada Kompas.com, Minggu (29/11/2020).

Baca juga: Tokoh Masyarakat Diminta Jaga Situasi Tetap Kondusif Pasca-aksi Teror di Sigi

Arsul menyebut, kelompok teroris di Sulawesi Tengah selama ini melakukan persembunyian dengan memanfaatkan hutan lebat dan area pegunungan.

Medan yang rumit dinilai membuat aparat keamanan mengalami kesulitan menumpas kelompok teroris di wilayah Sulawesi Tengah.

Arsul meyakini, kerja sama antara TNI dan Polri bisa mengakhiri eksistensi kelompok teroris di wilayah tersebut.

"Kami di DPR memahami bahwa kawasan-kawasan yang dipergunakan oleh mereka untuk bersembunyi merupakan kawasan hutan yang masih lebat, daerah pegunungan yang naik turunnya menyulitkan," kata Arsul.

"Namun dengan kolaborasi Polri-TNI yang ditingkatkan terus, maka akan bisa dituntaskan," imbuh Arsul.

Baca juga: Satu Keluarga di Sigi Dibunuh, Warga Sekitar Lari ke Hutan

Tidak manusiawi

Sementara itu, Koalisi Jaringan Masyarakat Sipil mengutuk aksi keji ini.

Koalisi menyebut kasus ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi, melanggar prinsip hak asasi manusia (HAM) dan memunculkan teror di masyarakat.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH) Muhammad Isnur mendesak, pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera mengambil tindakan cepat, agar peristiwa itu tidak digunakan oleh sekelompok orang untuk memainkan isu SARA dan memecah belah masyarakat.

Menurut Isnur, penyelesaian dan penegakan hukum terhadap pelaku akan meminimalisasi potensi provokasi dan kekerasan lanjutan di wilayah Sulawesi Tengah atau di wilayah lain di Indonesia.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Minta Polri Usut Tuntas Aksi Teror di Kabupaten Sigi

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan propaganda atau siar kebencian tentang kekerasan dapat dikendalikan.

Terutama, ketika terjadinya upaya individu atau kelompok untuk menebarkan kekerasan dengan tujuan penyebaran kebencian, permusuhan, atau diskriminasi berbasis SARA.

Ia juga menekankan, kesimpangsiuran berita terhadap situasi harus segera diatasi oleh pemerintah dengan memberikan informasi dan data obyektif.

"Mendesak agar pemerintah segera memulihkan hak-hak korban dan keluarganya, memastikan ratusan warga lain yang mengungsi diberikan jaminan keselamatan, keamanan, dan kebutuhan semetara selama di pengungsian," ucap Isnur.

Adapun Koalisi Jaringan Masyarakat Sipil ini terdiri dari Human Rights Watch Group (HRWG), YLBHI, Paritas Institute, LBH Jakarta dan Institute Titian Perdamaian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK: Istri Ferdy Sambo Ada Potensi PTSD Disertai Depresi

LPSK: Istri Ferdy Sambo Ada Potensi PTSD Disertai Depresi

Nasional
LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

Nasional
Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Nasional
LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Nasional
TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

Nasional
Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Nasional
Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Nasional
Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

Nasional
Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Nasional
Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Nasional
Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Nasional
Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Nasional
Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.