Jelang Pilkada, Pemda Harus Jujur Sampaikan Kondisi Penularan Covid-19 di Wilayahnya

“Kalau bagi kami, kalau mau ditunda harusnya ketika awal ketika kami melakukan penundaan itu. Tetapi sekarang sudah dilanjutkan, sudah dalam proses, dan hanya tinggal sekitar 60 hari lagi atau kurang dari 60 hari lagi,” ucapnya.

Daerah harus jujur

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu menyampaikan secara jujur kondisi penularan virus corona di wilayah masing-masing. Terlebih, menjelang hari pemungutan suara, umumnya aktivitas relawan dan calon kepala daerah kian meningkat yang berpotensi mengakibatkan penularan virus corona.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan, ada sejumlah kepala daerah di wilayahnya yang sengaja tidak melakukan pelacakan kasus untuk mendeteksi Covid-19. Dengan cara itu, maka kepala daerah tersebut berharap wilayahnya bisa terus berada di zona hijau atau tanpa kasus.

Baca juga: KPU Gelar Debat Pilkada Kabupaten Semarang 2020 Hanya Satu Kali

“Ada yang ingin (zona) hijau, mau dapat penghargaan, tapi enggak pernah tes,” kata Ganjar dalam diskusi yang digelar Harian Kompas bersama Kagama secara virtual, Sabtu (24/10/2020).

Ia mengaku, awalnya mengapresiasi daerah tersebut karena tanpa kasus. Belakangan diketahui memang tidak ada tes dan pelacakan untuk mendeteksi Covid-19 di daerah tersebut.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 25 wilayah kabupaten/kota yang tidak ada kasus atau tidak terdampak Covid-19 di Indonesia per 26 Oktober 2020. Sedangkan, 113 daerah berada di wilayah dengan risiko penularan rendah atau zona kuning, 344 wilayah dengan risiko penularan sedang atau zona oranye, dan 32 daerah dengan risiko penularan tinggi atau zona merah.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta, agar penyelenggara pemilu tidak serta merta percaya dengan klaim daerah yang menyebut angka penularan virus coronanya telah turun.

Baca juga: Diperkirakan 40 Persen Milenial Apatis Penyelenggaraan Pilkada 2020

Menurut dia, penyelenggara pemilu perlu memperhatikan hasil temua Bada Pengawas Pemilu yang menyebut adanya tren peningkatan kasus pelanggaran protokol kesehatan pada 20 hari pertama kampanye pilkada.

“Ini yang membuat semua pihak tidak bisa kemudian melihatnya secara sempit bahwa langsung pada konlusi pilkada membuat pandemi menurun. Karena perjalanan kita cukup panjang, masih 40 hari lebih lagi,” kata Titi dalam sebuah diskusi daring, Rabu (21/10/2020).