Jelang Pilkada, Pemda Harus Jujur Sampaikan Kondisi Penularan Covid-19 di Wilayahnya

Kompas.com - 26/10/2020, 09:48 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS.COM/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
Penulis Dani Prabowo
|

“Kalau bagi kami, kalau mau ditunda harusnya ketika awal ketika kami melakukan penundaan itu. Tetapi sekarang sudah dilanjutkan, sudah dalam proses, dan hanya tinggal sekitar 60 hari lagi atau kurang dari 60 hari lagi,” ucapnya.

Daerah harus jujur

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu menyampaikan secara jujur kondisi penularan virus corona di wilayah masing-masing. Terlebih, menjelang hari pemungutan suara, umumnya aktivitas relawan dan calon kepala daerah kian meningkat yang berpotensi mengakibatkan penularan virus corona.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan, ada sejumlah kepala daerah di wilayahnya yang sengaja tidak melakukan pelacakan kasus untuk mendeteksi Covid-19. Dengan cara itu, maka kepala daerah tersebut berharap wilayahnya bisa terus berada di zona hijau atau tanpa kasus.

Baca juga: KPU Gelar Debat Pilkada Kabupaten Semarang 2020 Hanya Satu Kali

“Ada yang ingin (zona) hijau, mau dapat penghargaan, tapi enggak pernah tes,” kata Ganjar dalam diskusi yang digelar Harian Kompas bersama Kagama secara virtual, Sabtu (24/10/2020).

Ia mengaku, awalnya mengapresiasi daerah tersebut karena tanpa kasus. Belakangan diketahui memang tidak ada tes dan pelacakan untuk mendeteksi Covid-19 di daerah tersebut.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 25 wilayah kabupaten/kota yang tidak ada kasus atau tidak terdampak Covid-19 di Indonesia per 26 Oktober 2020. Sedangkan, 113 daerah berada di wilayah dengan risiko penularan rendah atau zona kuning, 344 wilayah dengan risiko penularan sedang atau zona oranye, dan 32 daerah dengan risiko penularan tinggi atau zona merah.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta, agar penyelenggara pemilu tidak serta merta percaya dengan klaim daerah yang menyebut angka penularan virus coronanya telah turun.

Baca juga: Diperkirakan 40 Persen Milenial Apatis Penyelenggaraan Pilkada 2020

Menurut dia, penyelenggara pemilu perlu memperhatikan hasil temua Bada Pengawas Pemilu yang menyebut adanya tren peningkatan kasus pelanggaran protokol kesehatan pada 20 hari pertama kampanye pilkada.

“Ini yang membuat semua pihak tidak bisa kemudian melihatnya secara sempit bahwa langsung pada konlusi pilkada membuat pandemi menurun. Karena perjalanan kita cukup panjang, masih 40 hari lebih lagi,” kata Titi dalam sebuah diskusi daring, Rabu (21/10/2020).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X