Jelang Pilkada, Pemda Harus Jujur Sampaikan Kondisi Penularan Covid-19 di Wilayahnya

JAKARTA, KOMPAS.com – Desakan publik agar penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun ini kian menguat. Hal itu didasarkan pada belum terkendalinya situasi penularan virus corona di tengah masyarakat. Ditambah, ada sejumlah kepala daerah yang diduga tidak jujur dalam menyampaikan informasi ihwal kondisi penularan Covid-19 di wilayahnya.

Berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI), 47,9 persen responden yang tinggal di wilayah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak, ingin agar perhelatan kontestasi politik daerah itu ditunda. Hanya 46,3 persen responden yang tetap ingin pilkada diselenggarakan.

Persentase permintaan penundaan lebih tinggi terlihat pada responden di wilayah yang tidak menyelenggarakan pilkada pada tahun ini yaitu sebesar 53,3 persen. Hanya 39,4 persen responden di wilayah ini yang setuju pilkada tetap dilaksanakan.

Menurut Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi, ada kekhawatiran penyelenggaraan pilkada justru hanya semakin memperparah penularan virus corona. Terutama, penyebaran di wilayah yang tidak menyelenggarakan pilkada.

“Mungkin mereka khawatir kalau ada pilkada di kabupaten sebelah, nanti potensi Covid-19 meningkat. Meningkat lalu pindah ke kabupaten saya, saya bisa kena,” ucap Burhanuddin saat memaparkan hasil survei secara daring, Minggu (25/10/2020).

Survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden ini dilaksanakan pada 24-30 September lalu. Margin of error survei ini kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pelaksana harian Ketua Komisi Pemilian Umum (KPU) Ilham Saputra sebelumnya, menyebut, belum ada keputusan yang diambil oleh pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun DPR untuk menunda penyelenggaraan Pilkada 2020.

Menurut dia, jika pilkada kembali ditunda, dikhawatirkan akan semakin muncul banyak masalah. Terlebih, sebelumnya pelaksanaan pilkada sudah ditunda hampir tiga bulan saat kasus Covid-19 pertama kali muncul di Indonesia.

“Kalau sekarang ditunda, menurut KPU ada banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan penyelenggaraan Pilkada pada masa berikutnya,” ucap Ilham dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (20/10/2020).

Selain itu, ia menambahkan, tahapan pemungutan suara akan dilaksanakan kurang dari dua bulan. Pihaknya telah mengeluarkan banyak tenaga untuk persiapan penyelenggaraan pilkada. Di samping juga anggaran yang dikeluarkan juga tidak sedikit.

“Kalau bagi kami, kalau mau ditunda harusnya ketika awal ketika kami melakukan penundaan itu. Tetapi sekarang sudah dilanjutkan, sudah dalam proses, dan hanya tinggal sekitar 60 hari lagi atau kurang dari 60 hari lagi,” ucapnya.

Daerah harus jujur

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu menyampaikan secara jujur kondisi penularan virus corona di wilayah masing-masing. Terlebih, menjelang hari pemungutan suara, umumnya aktivitas relawan dan calon kepala daerah kian meningkat yang berpotensi mengakibatkan penularan virus corona.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan, ada sejumlah kepala daerah di wilayahnya yang sengaja tidak melakukan pelacakan kasus untuk mendeteksi Covid-19. Dengan cara itu, maka kepala daerah tersebut berharap wilayahnya bisa terus berada di zona hijau atau tanpa kasus.

“Ada yang ingin (zona) hijau, mau dapat penghargaan, tapi enggak pernah tes,” kata Ganjar dalam diskusi yang digelar Harian Kompas bersama Kagama secara virtual, Sabtu (24/10/2020).

Ia mengaku, awalnya mengapresiasi daerah tersebut karena tanpa kasus. Belakangan diketahui memang tidak ada tes dan pelacakan untuk mendeteksi Covid-19 di daerah tersebut.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 25 wilayah kabupaten/kota yang tidak ada kasus atau tidak terdampak Covid-19 di Indonesia per 26 Oktober 2020. Sedangkan, 113 daerah berada di wilayah dengan risiko penularan rendah atau zona kuning, 344 wilayah dengan risiko penularan sedang atau zona oranye, dan 32 daerah dengan risiko penularan tinggi atau zona merah.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta, agar penyelenggara pemilu tidak serta merta percaya dengan klaim daerah yang menyebut angka penularan virus coronanya telah turun.

Menurut dia, penyelenggara pemilu perlu memperhatikan hasil temua Bada Pengawas Pemilu yang menyebut adanya tren peningkatan kasus pelanggaran protokol kesehatan pada 20 hari pertama kampanye pilkada.

“Ini yang membuat semua pihak tidak bisa kemudian melihatnya secara sempit bahwa langsung pada konlusi pilkada membuat pandemi menurun. Karena perjalanan kita cukup panjang, masih 40 hari lebih lagi,” kata Titi dalam sebuah diskusi daring, Rabu (21/10/2020).