Survei Litbang Kompas: 59,7 Persen Responden Anggap Pembahasan UU Cipta Kerja Tak Demokratis

Kompas.com - 26/10/2020, 09:43 WIB
Serikat Masyarakat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSerikat Masyarakat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Litbang Kompas merilis survei terbaru tentang UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020.

Dari proses pembentukan undang-undang, survei menyatakan sebanyak 59,7 persen responden menganggap pembahasan UU Cipta Kerja tidak demokratis.

Hanya 20,7 persen yang menjawab demokratis, sementara 19,6 persen tidak tahu.

Bertalian dengan itu, masyarakat menginginkan adanya ruang dialog terhadap UU Cipta Kerja.

Baca juga: Litbang Kompas: Mayoritas Responden Tak Yakin UU Cipta Kerja Menarik Investasi

Hal ini terlihat dari hasil survei yang menyatakan 39,7 persen responden ingin adanya perundingan dengan pemerintah dan DPR.

Kemudian, 29 persen melakukan demonstrasi damai dan 14,5 persen mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sementara hanya 7,8 persen yang dapat menerima UU Cipta Kerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam ranah substansi, klaster ketenagakerjaan menjadi perhatian utama dengan hampir separuh responden yaitu sebanyak 48,5 persen menaruh perhatian pada bidang ini.

Disusul klaster pendidikan 14,3 persen, lingkungan hidup 10,1 persen, dan investasi 4,7 persen.

Baca juga: Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Dari aspek kebijakan, publik cukup terbelah dalam memandang skala prioritas pengesahan UU Cipta Kerja.

Sebanyak 47 persen memandangan UU Cipta Kerja mendesak disahkan untuk membuka lapangan kerja atau mempermudah perizinan usaha.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Nasional
Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Nasional
Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Nasional
Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Nasional
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Nasional
Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Nasional
BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

Nasional
Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Nasional
Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Nasional
 Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Nasional
Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Nasional
Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri hingga BIN Turun Tangan

Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri hingga BIN Turun Tangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X