Kompas.com - 26/10/2020, 05:40 WIB
Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebut perdebatan mengenai ditunda atau tidaknya Pilkada Serentak 2020 akibat Covid-19 justru membuat masyarakat bingung.

Hal itu diungkapkannya guna merespon hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia (IPI).

"Perdebatan dilakukan atau tidak dilakukan Pilkada dan seterusnya itu memang membuat kebingungan juga di masyarakat," ujar Hinca dalam konferensi pers virtual temuan survei IPI, Minggu (25/10/2020).

Hinca menganggap, adanya perdebatan tersebut justru membuat kualitas demokrasi itu menjadi resesi atau lesu.

Baca juga: Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Sebab, kata dia, hampir semua kota dan kabupaten di Indonesia sudah melakukan Pilkada dan itu terselenggara berulang kali.

"Jadi dia mengerti betul di mindset-nya bahwa demokrasi itu soal ramai, soal bebas menyampaikan pandangan dan pendapatnya, soal relaks untuk lepas memasang atribut-atribut demokrasi dan juga soal pertemuan yang begitu intens," terang dia.

Dalam survei IPI, dari daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020, 47,9 persen responden menginginkan Pilkada Serentak 2020 ditunda.

Kemudian 46,3 persen responden tetap menginginkan supaya Pilkada Serentak 2020 tidak ditunda dan 5,8 persen responden lainnya tidak tahu atau tidak jawab (TT/TJ).

Baca juga: Banyak Calon Kepala Daerah Petahana, Bawaslu Awasi Sejumlah Hal Ini

Sementara itu, 53,3 persen responden yang berasal dari wilayah yang tak menggelar Pilkada Serentak 2020 menginginkan pesta demokrasi tahun ini ditunda karena Covid-19 belum terkendali.

Sebanyak 39,4 responden minta tidak ditunda dan 7,3 persen responden lainnya TT/TJ.

Adapun survei ini dilaksanakan 24-30 September 2020 terhadap 1.200 responden yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara, margin of error kurang lebih 2,9 pada tingkat kepercayaan 95 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X