Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Kompas.com - 26/10/2020, 05:40 WIB
Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebut perdebatan mengenai ditunda atau tidaknya Pilkada Serentak 2020 akibat Covid-19 justru membuat masyarakat bingung.

Hal itu diungkapkannya guna merespon hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia (IPI).

"Perdebatan dilakukan atau tidak dilakukan Pilkada dan seterusnya itu memang membuat kebingungan juga di masyarakat," ujar Hinca dalam konferensi pers virtual temuan survei IPI, Minggu (25/10/2020).

Hinca menganggap, adanya perdebatan tersebut justru membuat kualitas demokrasi itu menjadi resesi atau lesu.

Baca juga: Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Sebab, kata dia, hampir semua kota dan kabupaten di Indonesia sudah melakukan Pilkada dan itu terselenggara berulang kali.

"Jadi dia mengerti betul di mindset-nya bahwa demokrasi itu soal ramai, soal bebas menyampaikan pandangan dan pendapatnya, soal relaks untuk lepas memasang atribut-atribut demokrasi dan juga soal pertemuan yang begitu intens," terang dia.

Dalam survei IPI, dari daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020, 47,9 persen responden menginginkan Pilkada Serentak 2020 ditunda.

Kemudian 46,3 persen responden tetap menginginkan supaya Pilkada Serentak 2020 tidak ditunda dan 5,8 persen responden lainnya tidak tahu atau tidak jawab (TT/TJ).

Baca juga: Banyak Calon Kepala Daerah Petahana, Bawaslu Awasi Sejumlah Hal Ini

Sementara itu, 53,3 persen responden yang berasal dari wilayah yang tak menggelar Pilkada Serentak 2020 menginginkan pesta demokrasi tahun ini ditunda karena Covid-19 belum terkendali.

Sebanyak 39,4 responden minta tidak ditunda dan 7,3 persen responden lainnya TT/TJ.

Adapun survei ini dilaksanakan 24-30 September 2020 terhadap 1.200 responden yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara, margin of error kurang lebih 2,9 pada tingkat kepercayaan 95 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

Nasional
UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

Nasional
Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Nasional
Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Nasional
Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Nasional
Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Nasional
UPDATE 25 Februari: 157.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: 157.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 35.518 Kasus Kematian akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 35.518 Kasus Kematian akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 853.745 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Dosis Kedua, 1.461.920 Dosis Pertama

UPDATE 25 Februari: 853.745 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Dosis Kedua, 1.461.920 Dosis Pertama

Nasional
ICJR Minta Vaksinasi Covid-19 Diprioritaskan di Lapas dan Rutan Padat

ICJR Minta Vaksinasi Covid-19 Diprioritaskan di Lapas dan Rutan Padat

Nasional
UPDATE 25 Februari: Tambah 8.686 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.121.411

UPDATE 25 Februari: Tambah 8.686 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.121.411

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X