Kompas.com - 16/10/2020, 15:03 WIB
Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sekaligus eks Komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019) malam. KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sekaligus eks Komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengkritik wacana pemberian mobil dinas kepada Pimpinan, Dewan Pengawas, dan pejabat struktural KPK.

Bambang yang akrab disapa BW tersebut menilai Pimpinan KPK melakukan perbuatan tercela apabila menerima pemberian mobil dinas tersebut.

"Dengan menerima pemberian mobil dinas maka Pimpinan KPK telah melakukan perbuatan tercela yang melanggar etik dan perilaku karena menerima double pembiayaan dalam struktur gajinya," kata BW dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Rencana Pembelian Mobil Dinas bagi Petinggi KPK di Tengah Pandemi...

BW menuturkan, pemberian fasilitas kendaraan bagi Pimpinan KPK akan mubazir karena sistem penggajian di KPK menganut single salary system di mana seluruh fasilitas sudah disautkan menjadi komponen gaji.

"Seharusnya tidak boleh ada pemberian lagi fasilitas kendaraan karena akan redundant," ujar BW.

Di samping itu, BW menilai Pimpinan KPK juga tidak menunjukkan sikap yang baik apabila menerima mobil dinas tersebut.

Baca juga: Disetujui DPR, Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Akan Dapat Mobil Dinas

Sebab, sejak awal, KPK digambarkan sebagai lembaga yang efisien, efektif, serta menjunjung integritas dan kesederhanaan.

Mobil dengan CC tinggi, lanjut BW, juga tidak efisien dan efektif karena tidak berpengaruh langsung pada upaya percepatan dan peningkatan kualitas pemberantasan korupsi.

"Pimpinan KPK sedang meninggikan keburukannya dalam hal keteladanan," kata BW.

Sebelumnya Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menuturkan bahwa pimpinan, Dewan Pengawas dan pejabat struktural KPK akan mendapatkan mobil dinas.

Baca juga: Pimpinan KPK Dapat Mobil Dinas, ICW Sebut Praktik Hedonisme Tak Lagi Mengagetkan

Menurut Ali, DPR telah menyetujui anggaran pengadaan mobil dinas tersebut.

"Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk Pimpinan, Dewas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK," kata Ali, Kamis (15/10/2020).

Ali menuturkan, anggaran untuk pengadaan mobil jabatan tersebut belum final karena masih dalam pembahasan dan penelaahan bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas, khususnya terkait rincian pagu anggaran masing-masing unit mobil.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Arab Saudi Buka Izin Umrah Terbatas Saat Pandemi, Ini Penjelasan KJRI Jeddah

Arab Saudi Buka Izin Umrah Terbatas Saat Pandemi, Ini Penjelasan KJRI Jeddah

Nasional
Pimpinan DPR Minta Kemenaker Pastikan Perusahaan Bayar THR Karyawan H-7 Sebelum Lebaran

Pimpinan DPR Minta Kemenaker Pastikan Perusahaan Bayar THR Karyawan H-7 Sebelum Lebaran

Nasional
Kemendagri Cabut Hak Akses Data Kependudukan dari 153 Lembaga

Kemendagri Cabut Hak Akses Data Kependudukan dari 153 Lembaga

Nasional
Satgas Minta Lansia dengan Komorbid Konsultasi ke Dokter Sebelum Vaksinasi

Satgas Minta Lansia dengan Komorbid Konsultasi ke Dokter Sebelum Vaksinasi

Nasional
11 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Pulau Jawa Tidak Ada

11 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Pulau Jawa Tidak Ada

Nasional
Pemerintah Bentuk Satgas Awasi Pelaksanaan Pembayaran THR 2021

Pemerintah Bentuk Satgas Awasi Pelaksanaan Pembayaran THR 2021

Nasional
Cerita Ganjar Ajak Ombudsman OTT di Jateng

Cerita Ganjar Ajak Ombudsman OTT di Jateng

Nasional
Kapolri: Binasakan Saja Polisi Terlibat Narkoba jika Tak Bisa Dibina

Kapolri: Binasakan Saja Polisi Terlibat Narkoba jika Tak Bisa Dibina

Nasional
Moeldoko: Siapa Pun yang Nekat Korupsi Pasti Disikat

Moeldoko: Siapa Pun yang Nekat Korupsi Pasti Disikat

Nasional
Novel Baswedan, Tokoh Antikorupsi dengan Elektabilitas Tertinggi Versi Survei KedaiKOPI

Novel Baswedan, Tokoh Antikorupsi dengan Elektabilitas Tertinggi Versi Survei KedaiKOPI

Nasional
Tata Cara dan Syarat Daftar Nikah Selama Pandemi Covid-19

Tata Cara dan Syarat Daftar Nikah Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Nasional
Satgas: Zona Merah Covid-19 Terus Bertambah, Terbanyak di Bali

Satgas: Zona Merah Covid-19 Terus Bertambah, Terbanyak di Bali

Nasional
RI Tuan Rumah KTT G20, Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Pemberdayaan Perempuan

RI Tuan Rumah KTT G20, Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Pemberdayaan Perempuan

Nasional
Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X