Polemik Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Sempat Dicabut Lalu Kembali Dicantumkan

Huda mengaku, belum mendapatkan penjelasan dari Baleg DPR mengenai alasan pasal pendidikan tetap dicantumkan dalam UU Cipta Kerja.

Pasal 65 tersebut, menurut Huda, adalah pasal krusial yang dapat membuat sektor pendidikan dikomersialisasikan sehingga tidak sejalan dengan UUD 1945.

"Frasa itu (Pasal 65) sangat kental sekali pendidikan difungsikan sebagai entitas komersial itu yang termasuk kita tidak sepakat sejak awal karena ini tidak senafas dengan amanat UUD kita," ujar dia.

Berdasarkan hal tersebut, Huda mendukung para pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk mengajukan uji materi atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Cipta Kerja.

Baca juga: Simak Perhitungan Besaran Pesangon PHK Terbaru di UU Cipta Kerja

Jawaban Baleg DPR

Menanggapi masih dicantumkannya sektor pendidikan dalam UU Cipta Kerja, anggota Baleg dari Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno mengatakan, sudah banyak pasal-pasal terkait pendidikan yang dihapus dalam UU Cipta Kerja.

KOMPAS.com/Haryantipuspasari Ketua DPP PDI-P, Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019)

"Saya melihat sudah banyak yang dihilangkan. Pasal 65 terkait (berkaitan) dengan Bab IX Pasal 3 tentang perizinan pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (6/10/2020).

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Bab IX Kawasan Ekonomi, Pasal 1 UU Cipta Kerja menyatakan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Baca juga: Pukat UGM Nilai RUU Cipta Kerja Tak Berpihak kepada Buruh

Kemudian, Pasal 3 Ayat (1) UU Cipta Kerja disebutkan bahwa kegiatan usaha di kawasan KEK diantaranya :

a. produksi dan pengolahan;

b. logistik dan distribusi;

c. pengembangan teknologi;

d. pariwisata;

e. pendidikan;

f. kesehatan;

g. energi; dan/atau

h. ekonomi lain.

Terkait pendidikan, pada Pasal 3 Ayat (2) UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa "Pelaksanaan kegiatan usaha pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat".

Adapun Pasal 3 Ayat (6) UU Cipta Kerja disebutkan bahwa "Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan zonasi di KEK".