Kompas.com - 29/09/2020, 16:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahapan Pilkada Serentak 2020 telah diputuskan untuk tetap dilanjut di tengah pandemi Covid-19.

Merespons keputusan pemerintah, DPR dan KPU itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan sejumlah catatan.

"Walaupun kemudian keputusan politiknya DPR dan pemerintah serta KPU secara teknis akan tetap melaksanakan (Pilkada) 9 Desember nanti dengan protokol kesehatan, kami tetap memberi catatan-catatan penting dalam proses itu," kata Komisioner Komnas HAM Hairansyah dalam konferensi pers virtual yang digelar Selasa (29/9/2020).

Baca juga: Kalah Pilkada 2013, Calon Bupati Madiun Edarkan Uang Palsu Rp 1 M, Ini Ceritanya...

Ada tiga hal yang menjadi catatan Komnas HAM. Pertama, kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Kedua, tiap-tiap daerah penyelenggara Pilkada diminta untuk menyiapkan tenaga dan fasilitas kesehatan yang mencukupi.

Ketiga, diharapkan penyelenggara di daerah menyiapkan rencana darurat jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan dalam gelaran Pilkada ini.

"Jadi tidak hanya soal bagaimana melayani hak pilih dan dipilih dan ikut serta dalam pemerintahan sebagai bagian dari hak asasi manusia, tapi di sisi lain adalah hak atas hidup, kesehatan, dan hak atas rasa aman itu dipastikan," ujar Hairansyah.

Hairansyah mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya meminta pemangku kepentingan untuk sementara menunda Pilkada. Sebab, gelaran tersebut memicu terjadinya kerumunan massa.

Hal ini terbukti saat masa pendaftaran peserta pada 4-6 September lalu. Meski bakal calon kepala daerah telah diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan, iring-iringan massa tetap tercipta.

Di sisi lain, Komnas HAM juga mengkhawatirkan lemahnya regulasi pelaksanaan Pilkada. Hairansyah menyebut, Undang-undang tak mengatur gelaran Pilkada dalam situasi pandemi.

Baca juga: Pulang dari Jakarta, Calon Petahana Pilkada Lampung Tengah Positif Covid-19

Hal ini dinilai berpotensi memunculkan sengketa dan gugatan.

"Ini berpotensi untuk menimbulkan berbagai macam silang sengketa dan kemudian juga akan berhadapan dalam situasi gugatan-gugatan yang mungkin muncul dengan mendasarkan pada situasi pandemi yang ada," ucap dia.

Hairansyah mengatakan, sejumlah penyelenggara pemilu telah dinyatakan positif Covid-19 beberapa waktu terakhir.

Untuk itu, ia mengingatkan agar protokol kesehatan benar-benar diterapkan selama penyelenggaraan Pilkada.

"Memang keberlanjutan proses demokrasi itu tetap menjadi bagian penting juga, tapi di sisi lain kembali lagi kepada jangkarnya itu adalah asasi manusia yang tertinggi di mana kesehatan atau keselamatan publik yang harus menjadi perhatian," kata dia.

Untuk diketahui, pemerintah bersama Komisi II DPR RI dan KPU sepakat untuk tetap melanjutkan tahapan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Namun demikian, Komisi II meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsisten dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas.

Baca juga: Pencatutan Kiai di Pilkada Kabupaten Semarang, Bawaslu: Ranah Nahdlatul Ulama

Selanjutnya, Komisi II meminta KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

KPU pun sudah merevisi PKPU yang mengatur detail pelaksanaan Pilkada di masa pandemi.

Komisi II pun meminta penegakan disiplin dan sanksi hukum tegas bagi pelanggar protokol Covid-19 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP.

Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi, Komnas HAM Ingatkan Ratusan KPPS Pemilu 2019 yang Meninggal

Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye Pilkada akan berlangsung selama 71 hari, sejak 26 September hingga 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Bakal Lakukan Aksi Lebih Besar pada Selasa

Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Bakal Lakukan Aksi Lebih Besar pada Selasa

Nasional
Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Nasional
Kuat Ma'ruf Ditelepon Sambo: Ceritakan Apa Adanya, Kita Siap Dipenjara

Kuat Ma'ruf Ditelepon Sambo: Ceritakan Apa Adanya, Kita Siap Dipenjara

Nasional
UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,62 Persen

UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,62 Persen

Nasional
Jika Gerindra Bergabung Koalisi Perubahan, Nasdem Minta Prabowo Ajukan Kadernya Jadi Cawapres

Jika Gerindra Bergabung Koalisi Perubahan, Nasdem Minta Prabowo Ajukan Kadernya Jadi Cawapres

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM Minta Ada Pasal yang Dihapus dan Diperbaiki

RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM Minta Ada Pasal yang Dihapus dan Diperbaiki

Nasional
Kuat Ma'ruf Ngaku Diminta Berbohong oleh Sambo Sejak Diperiksa di Provos

Kuat Ma'ruf Ngaku Diminta Berbohong oleh Sambo Sejak Diperiksa di Provos

Nasional
Ketua Bawaslu Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Publik Pilih Calon Anggota DPD

Ketua Bawaslu Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Publik Pilih Calon Anggota DPD

Nasional
Hakim Cecar Ricky Rizal soal Putri Candrawathi Tak Semobil dengan Yosua Saat Pulang dari Magelang

Hakim Cecar Ricky Rizal soal Putri Candrawathi Tak Semobil dengan Yosua Saat Pulang dari Magelang

Nasional
KPK Tahan Kontraktor Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun 2013-2015

KPK Tahan Kontraktor Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun 2013-2015

Nasional
Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Divonis 3,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Divonis 3,5 Tahun Penjara

Nasional
PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Capresnya Mas Anies, Bukan Prabowo

PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Capresnya Mas Anies, Bukan Prabowo

Nasional
Saat Antar Undangan Pernikahan, Kaesang Sempat Ngobrol soal Sepak Bola dengan SBY

Saat Antar Undangan Pernikahan, Kaesang Sempat Ngobrol soal Sepak Bola dengan SBY

Nasional
Kuat Maruf Ikut Ngaku Tak Tahu Sambo Menembak Yosua, Hakim: Kalian Buta dan Tuli!

Kuat Maruf Ikut Ngaku Tak Tahu Sambo Menembak Yosua, Hakim: Kalian Buta dan Tuli!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.