Kompas.com - 29/09/2020, 16:50 WIB
Seorang warga menjalani pengambilan spesimen lendir untuk tes polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (04/06). Antara Foto/FB AnggoroSeorang warga menjalani pengambilan spesimen lendir untuk tes polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (04/06).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengatur standar harga tes usap (swab test) untuk masyarakat.

Menurut Puan, kesadaran masyarakat untuk melakukan tes Covid-19 akan meningkat apabila pemerintah mampu menyediakan layanan dengan harga terjangkau.

"Mengimbau pada pemerintah agar pelaksanaan tes swab harganya bisa diturunkan, ada standardisasi harga. Walau disesuaikan dengan tempat atau provinsi/kabupaten tertentu, kalau harganya diturunkan, ini akan mendorong masyarakat melakukan tes swab secara mandiri," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2020).

Puan Maharani mengatakan, hal ini sejalan dengan rencana aksi pemerintah untuk terus memasifkan pelacakan dan tes Covid-19.

Baca juga: 300 Tahanan Polda Metro Lakukan Tes Swab Sebelum Pindah ke Lapas

Dia menegaskan, makin banyak masyarakat yang melakukan tes, maka penularan Covid-19 bisa dikendalikan dengan baik.

"Terkait tes swab yang saat ini sudah mulai dilakukan massal, kalau nanti harganya diturunkan, sehingga bisa membuat masyarakat punya kesadaran untuk tes mandiri, itu akan lebih baik," ujar dia.

Ia pun mendorong seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dalam penanganan Covid-19.

Selain itu, Puan mengingatkan kampanye protokol Covid-19 harus terus digaungkan pemerintah. Kesadaran masyarakat tentang bahaya penularan Covid-19 mesti terus dibangun.

"Saya minta penanganan Covid-19 punya standardisasi atau pakem yang jelas di seluruh Indonesia, sehingga penanganannya akan bermanfaat dan secara komprehensif menjadi satu kesatuan gotong royong menangani Covid-19 secara menyeluruh," ujar dia.

Pada rapat terbatas tentang penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2020), Presiden Joko Widodo meminta Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menekan kasus aktif dan angka kematian Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Walkot Bekasi Akan Tes Swab Karyawan Kafe Broker jika Ditemukan Kasus Positif Covid-19

Menurutnya, rata-rata kasus aktif di Indonesia masih sedikit lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif dunia. Namun, Presiden Jokowi meminta agar laju kasus aktif ini harus terus ditekan.

Ia kemudian mengatakan, angka kematian Covid-19 di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan angka kematian Covid-19 di dunia.

Presiden Jokowi menyebut, meskipun angka kematian Covid-19 di Indonesia terus menurun, angkanya masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata angka kematian Covid-19 dunia.

"Dari 4,33 persen menjadi 3,77 persen sekarang. Meskipun kalau kita bandingkan dengan rata-rata kematian dunia, kita masih sedikit lebih tinggi. Karena rata-rata kematian dunia mencapai 3,01 persen. Ini menjadi tugas kita besama untuk menekan lagi," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelarian Eddy Tansil dari Penjara, Kalapas Baru Tahu Sang Koruptor Kabur 2 Hari Berikutnya

Pelarian Eddy Tansil dari Penjara, Kalapas Baru Tahu Sang Koruptor Kabur 2 Hari Berikutnya

Nasional
NIK Sudah Diintegrasikan, Kemendagri Nilai Perlindungan Data Pribadi Mendesak

NIK Sudah Diintegrasikan, Kemendagri Nilai Perlindungan Data Pribadi Mendesak

Nasional
Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bisa Undang Kecurigaan Ada DOM Tersembunyi di Papua

Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bisa Undang Kecurigaan Ada DOM Tersembunyi di Papua

Nasional
Dukung Silaturahmi Virtual, Kemenkominfo Pastikan Layanan Internet Bagus Saat Lebaran

Dukung Silaturahmi Virtual, Kemenkominfo Pastikan Layanan Internet Bagus Saat Lebaran

Nasional
Menag: Kapasitas Gereja Tak Boleh Lebih 50 Persen saat Ibadah Kenaikan Isa Almasih

Menag: Kapasitas Gereja Tak Boleh Lebih 50 Persen saat Ibadah Kenaikan Isa Almasih

Nasional
GKI Yasmin: Tawaran Bima Arya Tidak Berlandaskan Hukum dan Konstitusi

GKI Yasmin: Tawaran Bima Arya Tidak Berlandaskan Hukum dan Konstitusi

Nasional
MK Kembali Terima 8 Gugatan Sengketa Hasil Pilkada 2020 setelah Pelaksanaan PSU

MK Kembali Terima 8 Gugatan Sengketa Hasil Pilkada 2020 setelah Pelaksanaan PSU

Nasional
PSHK Kritik Pertimbangan MK Saat Putus Uji Formil UU KPK, Ini Catatannya

PSHK Kritik Pertimbangan MK Saat Putus Uji Formil UU KPK, Ini Catatannya

Nasional
Heran Pegawai KPK Terancam Dipecat karena TWK, Febri Diansyah: Mereka Sudah Ditempa Kopassus, BAIS TNI, dan Akpol

Heran Pegawai KPK Terancam Dipecat karena TWK, Febri Diansyah: Mereka Sudah Ditempa Kopassus, BAIS TNI, dan Akpol

Nasional
Satgas: Sejak Awal Mudik Bentuk Apa Pun Dilarang, Termasuk di Kawasan Aglomerasi

Satgas: Sejak Awal Mudik Bentuk Apa Pun Dilarang, Termasuk di Kawasan Aglomerasi

Nasional
Panduan Ibadah Kenaikan Isa Almasih, Menag Sarankan Lansia dan yang Rentan Ibadah Virtual

Panduan Ibadah Kenaikan Isa Almasih, Menag Sarankan Lansia dan yang Rentan Ibadah Virtual

Nasional
MA Batalkan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah, Kemendikbud-Ristek: Kami Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenag

MA Batalkan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah, Kemendikbud-Ristek: Kami Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenag

Nasional
Tidak Mudik, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Berada di Istana Bogor Saat Idul Fitri

Tidak Mudik, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Berada di Istana Bogor Saat Idul Fitri

Nasional
Saat Menpan RB Tjahjo Kumolo Berubah Sikap soal TWK dan Nasib 75 Pegawai KPK...

Saat Menpan RB Tjahjo Kumolo Berubah Sikap soal TWK dan Nasib 75 Pegawai KPK...

Nasional
Ada Pertemuan Sekjen Partai Koalisi, Golkar dan Nasdem Tak Hadir

Ada Pertemuan Sekjen Partai Koalisi, Golkar dan Nasdem Tak Hadir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X