Ketua DPR Minta Pemerintah Atur Harga Tes Swab

Kompas.com - 29/09/2020, 16:50 WIB
Seorang warga menjalani pengambilan spesimen lendir untuk tes polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (04/06). Antara Foto/FB AnggoroSeorang warga menjalani pengambilan spesimen lendir untuk tes polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (04/06).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengatur standar harga tes usap (swab test) untuk masyarakat.

Menurut Puan, kesadaran masyarakat untuk melakukan tes Covid-19 akan meningkat apabila pemerintah mampu menyediakan layanan dengan harga terjangkau.

"Mengimbau pada pemerintah agar pelaksanaan tes swab harganya bisa diturunkan, ada standardisasi harga. Walau disesuaikan dengan tempat atau provinsi/kabupaten tertentu, kalau harganya diturunkan, ini akan mendorong masyarakat melakukan tes swab secara mandiri," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2020).

Puan Maharani mengatakan, hal ini sejalan dengan rencana aksi pemerintah untuk terus memasifkan pelacakan dan tes Covid-19.

Baca juga: 300 Tahanan Polda Metro Lakukan Tes Swab Sebelum Pindah ke Lapas

Dia menegaskan, makin banyak masyarakat yang melakukan tes, maka penularan Covid-19 bisa dikendalikan dengan baik.

"Terkait tes swab yang saat ini sudah mulai dilakukan massal, kalau nanti harganya diturunkan, sehingga bisa membuat masyarakat punya kesadaran untuk tes mandiri, itu akan lebih baik," ujar dia.

Ia pun mendorong seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dalam penanganan Covid-19.

Selain itu, Puan mengingatkan kampanye protokol Covid-19 harus terus digaungkan pemerintah. Kesadaran masyarakat tentang bahaya penularan Covid-19 mesti terus dibangun.

"Saya minta penanganan Covid-19 punya standardisasi atau pakem yang jelas di seluruh Indonesia, sehingga penanganannya akan bermanfaat dan secara komprehensif menjadi satu kesatuan gotong royong menangani Covid-19 secara menyeluruh," ujar dia.

Pada rapat terbatas tentang penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2020), Presiden Joko Widodo meminta Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menekan kasus aktif dan angka kematian Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Walkot Bekasi Akan Tes Swab Karyawan Kafe Broker jika Ditemukan Kasus Positif Covid-19

Menurutnya, rata-rata kasus aktif di Indonesia masih sedikit lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif dunia. Namun, Presiden Jokowi meminta agar laju kasus aktif ini harus terus ditekan.

Ia kemudian mengatakan, angka kematian Covid-19 di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan angka kematian Covid-19 di dunia.

Presiden Jokowi menyebut, meskipun angka kematian Covid-19 di Indonesia terus menurun, angkanya masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata angka kematian Covid-19 dunia.

"Dari 4,33 persen menjadi 3,77 persen sekarang. Meskipun kalau kita bandingkan dengan rata-rata kematian dunia, kita masih sedikit lebih tinggi. Karena rata-rata kematian dunia mencapai 3,01 persen. Ini menjadi tugas kita besama untuk menekan lagi," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Februari 2021

Luhut Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Februari 2021

Nasional
Kepala BNPT: Satgas Tinombala Perluas Lokasi Pengejaran Kelompok Teroris MIT

Kepala BNPT: Satgas Tinombala Perluas Lokasi Pengejaran Kelompok Teroris MIT

Nasional
Berkenalan dengan Chika dan Vika, Inovasi Layanan Digital dari BPJS Kesehatan

Berkenalan dengan Chika dan Vika, Inovasi Layanan Digital dari BPJS Kesehatan

BrandzView
Pemerintah Luncurkan Pedoman Perubahan Perilaku Pencegahan Covid-19 dalam 77 Bahasa Daerah

Pemerintah Luncurkan Pedoman Perubahan Perilaku Pencegahan Covid-19 dalam 77 Bahasa Daerah

Nasional
Moeldoko Sebut Nasib Cuti dan Libur Akhir Tahun Diputuskan Sore Ini

Moeldoko Sebut Nasib Cuti dan Libur Akhir Tahun Diputuskan Sore Ini

Nasional
Gubernur dan Wagub DKI Positif Covid-19, Istana Belum Rilis Instruksi Khusus

Gubernur dan Wagub DKI Positif Covid-19, Istana Belum Rilis Instruksi Khusus

Nasional
Jokowi Ingatkan Satgas Covid-19 Jangan Kendor dan Tingkatkan Kewaspadaan

Jokowi Ingatkan Satgas Covid-19 Jangan Kendor dan Tingkatkan Kewaspadaan

Nasional
Calon Kapolri Diharapkan Tegas dan Tegakkan Hukum Berkeadilan Restoratif

Calon Kapolri Diharapkan Tegas dan Tegakkan Hukum Berkeadilan Restoratif

Nasional
Kemenkes Sebut Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Tak Alami Kendala yang Berarti

Kemenkes Sebut Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Tak Alami Kendala yang Berarti

Nasional
Pimpinan Komisi III: Rekam Jejak Calon Kapolri Harus Bagus

Pimpinan Komisi III: Rekam Jejak Calon Kapolri Harus Bagus

Nasional
Jubir Sebut Ma'ruf Amin Tak Kontak Intens dengan Anies Baswedan di Munas MUI

Jubir Sebut Ma'ruf Amin Tak Kontak Intens dengan Anies Baswedan di Munas MUI

Nasional
Pasca-teror di Sigi, Pemerintah Diminta Evaluasi Satgas Tinombala

Pasca-teror di Sigi, Pemerintah Diminta Evaluasi Satgas Tinombala

Nasional
PGI: Perlu Langkah Konkret Pemerintah dalam Pemberantasan Terorisme

PGI: Perlu Langkah Konkret Pemerintah dalam Pemberantasan Terorisme

Nasional
KSP Sebut Presiden Jokowi Segera Menunjuk Pengganti Edhy Prabowo

KSP Sebut Presiden Jokowi Segera Menunjuk Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Profil Suharjito, Calon Besan Ketua MPR yang Jadi Tersangka Kasus Edhy Prabowo

Profil Suharjito, Calon Besan Ketua MPR yang Jadi Tersangka Kasus Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X