Ketua DPR Minta Pemerintah Atur Harga Tes Swab

Kompas.com - 29/09/2020, 16:50 WIB
Seorang warga menjalani pengambilan spesimen lendir untuk tes polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (04/06). Antara Foto/FB AnggoroSeorang warga menjalani pengambilan spesimen lendir untuk tes polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (04/06).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengatur standar harga tes usap (swab test) untuk masyarakat.

Menurut Puan, kesadaran masyarakat untuk melakukan tes Covid-19 akan meningkat apabila pemerintah mampu menyediakan layanan dengan harga terjangkau.

"Mengimbau pada pemerintah agar pelaksanaan tes swab harganya bisa diturunkan, ada standardisasi harga. Walau disesuaikan dengan tempat atau provinsi/kabupaten tertentu, kalau harganya diturunkan, ini akan mendorong masyarakat melakukan tes swab secara mandiri," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2020).

Puan Maharani mengatakan, hal ini sejalan dengan rencana aksi pemerintah untuk terus memasifkan pelacakan dan tes Covid-19.

Baca juga: 300 Tahanan Polda Metro Lakukan Tes Swab Sebelum Pindah ke Lapas

Dia menegaskan, makin banyak masyarakat yang melakukan tes, maka penularan Covid-19 bisa dikendalikan dengan baik.

"Terkait tes swab yang saat ini sudah mulai dilakukan massal, kalau nanti harganya diturunkan, sehingga bisa membuat masyarakat punya kesadaran untuk tes mandiri, itu akan lebih baik," ujar dia.

Ia pun mendorong seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dalam penanganan Covid-19.

Selain itu, Puan mengingatkan kampanye protokol Covid-19 harus terus digaungkan pemerintah. Kesadaran masyarakat tentang bahaya penularan Covid-19 mesti terus dibangun.

"Saya minta penanganan Covid-19 punya standardisasi atau pakem yang jelas di seluruh Indonesia, sehingga penanganannya akan bermanfaat dan secara komprehensif menjadi satu kesatuan gotong royong menangani Covid-19 secara menyeluruh," ujar dia.

Pada rapat terbatas tentang penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2020), Presiden Joko Widodo meminta Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menekan kasus aktif dan angka kematian Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Walkot Bekasi Akan Tes Swab Karyawan Kafe Broker jika Ditemukan Kasus Positif Covid-19

Menurutnya, rata-rata kasus aktif di Indonesia masih sedikit lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif dunia. Namun, Presiden Jokowi meminta agar laju kasus aktif ini harus terus ditekan.

Ia kemudian mengatakan, angka kematian Covid-19 di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan angka kematian Covid-19 di dunia.

Presiden Jokowi menyebut, meskipun angka kematian Covid-19 di Indonesia terus menurun, angkanya masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata angka kematian Covid-19 dunia.

"Dari 4,33 persen menjadi 3,77 persen sekarang. Meskipun kalau kita bandingkan dengan rata-rata kematian dunia, kita masih sedikit lebih tinggi. Karena rata-rata kematian dunia mencapai 3,01 persen. Ini menjadi tugas kita besama untuk menekan lagi," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

Nasional
Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Nasional
Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Nasional
Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Nasional
Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Nasional
UPDATE 25 Februari: 157.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: 157.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 35.518 Kasus Kematian akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 35.518 Kasus Kematian akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 853.745 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Dosis Kedua, 1.461.920 Dosis Pertama

UPDATE 25 Februari: 853.745 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Dosis Kedua, 1.461.920 Dosis Pertama

Nasional
ICJR Minta Vaksinasi Covid-19 Diprioritaskan di Lapas dan Rutan Padat

ICJR Minta Vaksinasi Covid-19 Diprioritaskan di Lapas dan Rutan Padat

Nasional
UPDATE 25 Februari: Tambah 8.686 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.121.411

UPDATE 25 Februari: Tambah 8.686 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.121.411

Nasional
KSPI: Aturan Turunan UU Cipta Kerja Bentuk Perbudakan Modern

KSPI: Aturan Turunan UU Cipta Kerja Bentuk Perbudakan Modern

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X