Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/08/2020, 13:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Di masa pandemi Covid-19, salah satu yang merasakan kesulitan sebagai dampak pandemi adalah perempuan yang menjadi kepala keluarga.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) sudah mengirimkan data perempuan kepala keluarga sejak akhir April 2020 berdasarkan nama dan alamat ke Kementerian Sosial.

Setidaknya ada sekitar 2.300 perempuan kepala keluarga yang datanya dikirimkan Kementerian PPPA untuk mendapat bantuan sosial yang diprogramkan pemerintah sebagai penanganan dampak Covid-19.

"Kami minta data (dari organisasi yang mengurusi perempuan kepala keluarga), nama-nama yang bisa kami fasilitasi. Karena kalau eksekusi (memberikan bantuan langsung) tidak bisa kami lakukan," ujar Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga kepada Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

Baca juga: Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Ia mengatakan, jumlah perempuan kepala keluarga sangat banyak, tetapi pihaknya baru bisa membantu mengoordinasikan sekitar 2.300 untuk mendapatkan bansos dari Kementerian Sosial.

Bintang mengatakan, sebanyak 2.300 perempuan kepala keluarga yang mendapat bansos itu terdapat di lima provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Selatan.

Sebab, khusus perempuan kepala keluarga yang terdampak pandemi, Kementerian PPPA hanya bisa bantu mendampingi dan memediasi mereka dengan instansi yang berwenang memberikan bantuannya.

"Kami koordinasi apa yang bisa kami bantu untuk dampingi. Langkah yang bisa kami lakukan hanya memediasi sebenarnya. Misalnya terkait stimulus ekonomi, kami ke KUKM mendata, tapi yang eksekusinya tidak bisa besar," kata Bintang Puspayoga.

Baca juga: Menteri PPPA Minta Dana Desa Dimanfaatkan untuk Perempuan dan Anak

Selain itu, di masa pandemi ini Kementerian PPPA juga melibatkan para perempuan kepala keluarga dalam usaha pembuatan masker dengan anggaran yang bisa dieksekusi oleh kementeriannya.

"Jadi mereka buat masker dari anggaran yang kami berikan, kemudian dibagikan juga termasuk kepada perempuan kepala keluarga dan itu disalurkan mereka sendiri," kata Bintang.

"Tapi di masa sulit ini memang terdampak, ini yang harus dicari solusinya bersama-sama tapi kami terus koordinasi dengan ketua (organisasi yang mengurusi perempuan kepala keluarga) yang mengoordinir perempuan kepala keluarga ini," tutur dia.

Baca juga: Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 yang dikutip dari Harian Kompas edisi 3 Agustus 2020 tercatat ada 10,3 juta rumah tangga dengan 15,7 persen perempuan sebagai kepala keluarga.

Adapun faktor penyebab perempuan menjadi kepala keluarga, salah satunya karena bercerai dengan suaminya.

Kemudian, suami tidak jadi pencari nafkah utama karena difabel atau kehilangan pekerjaan, suami pergi dalam waktu lama tanpa memberi nafkah serta karena belum menikah tetapi punya tanggungan keluarga.

Ada juga perempuan yang suaminya tak menjalankan fungsi sebagai kepala keluarga karena poligami, pengangguran atau sakit.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Agus Nurpatria Tuding JPU Abaikan Fakta Persidangan demi Kepuasan Publik

Pengacara Agus Nurpatria Tuding JPU Abaikan Fakta Persidangan demi Kepuasan Publik

Nasional
Polri Kirim Tim untuk Bantu Cari Korban Bencana di Turkiye dan Suriah

Polri Kirim Tim untuk Bantu Cari Korban Bencana di Turkiye dan Suriah

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Terjadi Lagi, Pakar: Memalukan dan Memprihatinkan

Kasus Gagal Ginjal Terjadi Lagi, Pakar: Memalukan dan Memprihatinkan

Nasional
Firli Bantah Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung karena Beda Pendapat soal Penanganan Perkara

Firli Bantah Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung karena Beda Pendapat soal Penanganan Perkara

Nasional
Surya Darmadi Dituntut Seumur Hidup, Mahfud: Bagus, Korupsinya Rugikan Keuangan dan Ekonomi Negara

Surya Darmadi Dituntut Seumur Hidup, Mahfud: Bagus, Korupsinya Rugikan Keuangan dan Ekonomi Negara

Nasional
Jokowi: Data adalah 'New Oil', Keamanannya Harus Jadi Perhatian

Jokowi: Data adalah "New Oil", Keamanannya Harus Jadi Perhatian

Nasional
Ketika Ketua Komisi III Minta Maaf kepada KPK...

Ketika Ketua Komisi III Minta Maaf kepada KPK...

Nasional
Garuda Usul Biaya Penerbangan Haji 2023 Turun Jadi Rp 33,4 Juta

Garuda Usul Biaya Penerbangan Haji 2023 Turun Jadi Rp 33,4 Juta

Nasional
Verrell Bramasta Gabung PAN, Bakal 'Nyaleg' di Jabar pada Pemilu 2024

Verrell Bramasta Gabung PAN, Bakal "Nyaleg" di Jabar pada Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Minta Kota-kota Besar Mulai Berpikir Bangun MRT dan LRT

Jokowi Minta Kota-kota Besar Mulai Berpikir Bangun MRT dan LRT

Nasional
Immanuel Ebenezer Sebut Sudah Izin Ganjar soal Pembubaran GP Mania, tapi Tak Direspons

Immanuel Ebenezer Sebut Sudah Izin Ganjar soal Pembubaran GP Mania, tapi Tak Direspons

Nasional
Jurnalisme Warga dan Peran Pers Nasional sebagai Penyaring Berita Hoaks

Jurnalisme Warga dan Peran Pers Nasional sebagai Penyaring Berita Hoaks

Nasional
Golkar Bakal Bertemu PKB, PAN Yakin KIB Tak Ditarik Koalisi Lain

Golkar Bakal Bertemu PKB, PAN Yakin KIB Tak Ditarik Koalisi Lain

Nasional
Imbas Gempa Jayapura, 4 Warga Meninggal Dunia

Imbas Gempa Jayapura, 4 Warga Meninggal Dunia

Nasional
Anggota Komisi III Nilai Turunnya Indeks Persepsi Korupsi karena Perilaku Pemerintah

Anggota Komisi III Nilai Turunnya Indeks Persepsi Korupsi karena Perilaku Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.