Perempuan Kepala Keluarga Ikut Terdampak Pandemi, Ini Kata Menteri PPPA

Kompas.com - 04/08/2020, 13:17 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengunjungi Waingapu, Sumba awal Juli untuk membahas permasalah kawin tangkap. BBC News IndonesiaMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengunjungi Waingapu, Sumba awal Juli untuk membahas permasalah kawin tangkap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di masa pandemi Covid-19, salah satu yang merasakan kesulitan sebagai dampak pandemi adalah perempuan yang menjadi kepala keluarga.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Kementerian PPPA) sudah mengirimkan data perempuan kepala keluarga sejak akhir April 2020 berdasarkan nama dan alamat ke Kementerian Sosial.

Setidaknya ada sekitar 2.300 perempuan kepala keluarga yang datanya dikirimkan Kementerian PPPA untuk mendapat bantuan sosial yang diprogramkan pemerintah sebagai penanganan dampak Covid-19.

"Kami minta data (dari organisasi yang mengurusi perempuan kepala keluarga), nama-nama yang bisa kami fasilitasi. Karena kalau eksekusi (memberikan bantuan langsung) tidak bisa kami lakukan," ujar Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga kepada Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

Baca juga: Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Ia mengatakan, jumlah perempuan kepala keluarga sangat banyak, tetapi pihaknya baru bisa membantu mengoordinasikan sekitar 2.300 untuk mendapatkan bansos dari Kementerian Sosial.

Bintang mengatakan, sebanyak 2.300 perempuan kepala keluarga yang mendapat bansos itu terdapat di lima provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Selatan.

Sebab, khusus perempuan kepala keluarga yang terdampak pandemi, Kementerian PPPA hanya bisa bantu mendampingi dan memediasi mereka dengan instansi yang berwenang memberikan bantuannya.

"Kami koordinasi apa yang bisa kami bantu untuk dampingi. Langkah yang bisa kami lakukan hanya memediasi sebenarnya. Misalnya terkait stimulus ekonomi, kami ke KUKM mendata, tapi yang eksekusinya tidak bisa besar," kata Bintang Puspayoga.

Baca juga: Menteri PPPA Minta Dana Desa Dimanfaatkan untuk Perempuan dan Anak

Selain itu, di masa pandemi ini Kementerian PPPA juga melibatkan para perempuan kepala keluarga dalam usaha pembuatan masker dengan anggaran yang bisa dieksekusi oleh kementeriannya.

"Jadi mereka buat masker dari anggaran yang kami berikan, kemudian dibagikan juga termasuk kepada perempuan kepala keluarga dan itu disalurkan mereka sendiri," kata Bintang.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X