Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kompas.com - 03/08/2020, 19:50 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, Rachmat Koesnadi mengklaim bahwa pihaknya sudah memberi bantuan pada kepala keluarga perempuan yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

Bantuan itu, kata dia, diberikan melalui program keluarga harapan (PKH).

"Penerima program keluarga harapan itu ada 10 juta keluarga penerima manfaat. dan penerima bantuan adalah ibu-ibu, istri dari suami, atau dia single parents perempuan," kata Rachmat kepada Kompas.com, Senin (3/8/2020).

Baca juga: Pandemi Covid-19, Perempuan Kepala Keluarga Disebut Kian Terpuruk

Rachmat mengatakan, nominal bantuan yang diterima diberikan berdasarkan komponen anggota keluarga yang ditanggung.

Mulai dari jumlah anak, kehamilan, hingga orang lanjut usia (lansia) yang termasuk dalam keluarga tersebut.

"Mereka menerima bantuan untuk mengurangi beban pengeluarannya dan penghasilan untuk keluarga," ujarnya.

Rachmat tidak bisa memastikan berapa banyak dan apakah semua kepala keluarga perempuan telah mendapat bantuan.

Namun, berdasarkan pengalamannya di lapangan, sudah ada juga kepala keluarga perempuan yang mendapat bantuan pemerintah melalui PKH.

"Di antara mereka kalau saya hitung banyak juga yang single parents tanpa ada suami," tuturnya.

Baca juga: Melihat Kondisi Perempuan yang Berperan Jadi Kepala Rumah Tangga...

Ia mengatakan, bisa saja ada kepala keluarga perempuan yang belum terakomodasi pemerintah melalui PKH.

Sebab, lanjut Rachmat, 10 juta penerima PKH hanya berasal dari keluarga sangat miskin dan miskin.

"Namun yang rentan dan rawan tidak masuk ke situ. Mungkin di situasi Covid-19 ini yang rentan dan rawan yang di antara 20 juta miskin atau sangat rawan miskin atau rentan miskin jadi akhirnya mereka tidak terambil," kata Rachmat.

"Tapi karena parahnya Covid-19 ini mungkin mengakibatkan mereka menjadi beban pengeluarannya menjadi lebih tinggi ya," ujar dia.

Baca juga: Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Jatim Meningkat Saat Pandemi Covid-19

Kendati demikian, ia menegaskan 20 juta masyarakat yang masuk dalam golongan rentan miskin dan rawan miskin tetap mendapatkan bantuan sembako.

Selain itu, kata Rachmat pemerintah juga memiliki bantuan sosial (bansos) terkait pandemi Covid-19 yang rencananya akan diberikan hingga Desember 2020.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com