Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kompas.com - 03/08/2020, 19:50 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19, pasien virus corona Shutterstock/Anton27Ilustrasi virus corona, Covid-19, pasien virus corona
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, Rachmat Koesnadi mengklaim bahwa pihaknya sudah memberi bantuan pada kepala keluarga perempuan yang terdampak pandemi virus corona ( Covid-19).

Bantuan itu, kata dia, diberikan melalui program keluarga harapan (PKH).

"Penerima program keluarga harapan itu ada 10 juta keluarga penerima manfaat. dan penerima bantuan adalah ibu-ibu, istri dari suami, atau dia single parents perempuan," kata Rachmat kepada Kompas.com, Senin (3/8/2020).

Baca juga: Pandemi Covid-19, Perempuan Kepala Keluarga Disebut Kian Terpuruk

Rachmat mengatakan, nominal bantuan yang diterima diberikan berdasarkan komponen anggota keluarga yang ditanggung.

Mulai dari jumlah anak, kehamilan, hingga orang lanjut usia (lansia) yang termasuk dalam keluarga tersebut.

"Mereka menerima bantuan untuk mengurangi beban pengeluarannya dan penghasilan untuk keluarga," ujarnya.

Rachmat tidak bisa memastikan berapa banyak dan apakah semua kepala keluarga perempuan telah mendapat bantuan.

Namun, berdasarkan pengalamannya di lapangan, sudah ada juga kepala keluarga perempuan yang mendapat bantuan pemerintah melalui PKH.

"Di antara mereka kalau saya hitung banyak juga yang single parents tanpa ada suami," tuturnya.

Baca juga: Melihat Kondisi Perempuan yang Berperan Jadi Kepala Rumah Tangga...

Ia mengatakan, bisa saja ada kepala keluarga perempuan yang belum terakomodasi pemerintah melalui PKH.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 September: 3.852 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 21 September: 3.852 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Rentetan Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara yang Positif Covid-19

Rentetan Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara yang Positif Covid-19

Nasional
Menteri Agama Positif Covid-19, Akses ke Kantor Kemenag Dibatasi

Menteri Agama Positif Covid-19, Akses ke Kantor Kemenag Dibatasi

Nasional
Demi Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Demi Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Tower 4 RSD Wisma Atlet Resmi Beroperasi Hari Ini, Tersedia 1.546 Tempat Tidur

Tower 4 RSD Wisma Atlet Resmi Beroperasi Hari Ini, Tersedia 1.546 Tempat Tidur

Nasional
MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

Nasional
Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Nasional
Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Nasional
Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Nasional
KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

Nasional
Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Nasional
MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

Nasional
Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X