KASN Temui Pimpinan KPK, Bahas Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

Kompas.com - 15/07/2020, 16:38 WIB
Ilustrasi KPK TOTO SIHONOIlustrasi KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN) Agus Pramusinto dan komisioner lainnya, Rabu (15/7/2020), bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK.

KASN menyatakan kesiapan siap membantu menyelesaikan persoalan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Iya itu ada sedikit kami bahas. Sebetulnya kami mendukung bantu bagaimana menyelesaikan persoalan alih status," kata Agus dikutip dari Tribunnews.com, Rabu.

Komisioner KASN Tasdik Kinanto menuturkan, proses alih status pegawai KPK ini sudah berjalan dan tengah merumuskan masalah penggajian.

Baca juga: 7 Pegawai KPK Positif Covid-19, 5 Dinyatakan Sembuh

Ia menambahkan, dalam proses alih status ini, nantinya pegawai KPK akan terbagi dalam dua kelompok, yaitu ASN dan non-ASN seperti para penyidik dari Polri yang ditugaskan di KPK.

"Kan penyidik kalau dia memang sudah jadi aparat kepolisian kan sudah bukan lagi ASN. Itu statusnya bisa dibebastugaskan, tapi statusnya jadi anggota kepolisian," kata Tasdik.

Ia berharap, proses alih status pegawai KPK ini dapat segera selesai paling lambat dua tahun setelah UU KPK disahkan.

"Segera dibahas apa apa yang diperlukan untuk mendorong alih status ini. Tentunya ini sudah dikoordinasikan dengan Kementerian PANRB. Karena memang kewenangan beliau untuk proses ini," ujar dia.

Posisi pegawai KPK yang beralih status menjadi ASN ini imbas dari adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Baca juga: MA Tolak Kasasi Pimpinan KPK soal Rotasi Jabatan Pegawai KPK

Pada Pasal 1 Ayat (3) berbunyi, "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini".

Kemudian, ada pula ketentuan pada Ayat (6) yang berbunyi, "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara".

Ketentuan lebih lanjut diatur di Pasal 24 yang terdiri dari tiga ayat.

Salah satu ketentuannya menyatakan bahwa pegawai KPK merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X