KASN Temui Pimpinan KPK, Bahas Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

Kompas.com - 15/07/2020, 16:38 WIB
Ilustrasi KPK TOTO SIHONOIlustrasi KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN) Agus Pramusinto dan komisioner lainnya, Rabu (15/7/2020), bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK.

KASN menyatakan kesiapan siap membantu menyelesaikan persoalan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Iya itu ada sedikit kami bahas. Sebetulnya kami mendukung bantu bagaimana menyelesaikan persoalan alih status," kata Agus dikutip dari Tribunnews.com, Rabu.

Komisioner KASN Tasdik Kinanto menuturkan, proses alih status pegawai KPK ini sudah berjalan dan tengah merumuskan masalah penggajian.

Baca juga: 7 Pegawai KPK Positif Covid-19, 5 Dinyatakan Sembuh

Ia menambahkan, dalam proses alih status ini, nantinya pegawai KPK akan terbagi dalam dua kelompok, yaitu ASN dan non-ASN seperti para penyidik dari Polri yang ditugaskan di KPK.

"Kan penyidik kalau dia memang sudah jadi aparat kepolisian kan sudah bukan lagi ASN. Itu statusnya bisa dibebastugaskan, tapi statusnya jadi anggota kepolisian," kata Tasdik.

Ia berharap, proses alih status pegawai KPK ini dapat segera selesai paling lambat dua tahun setelah UU KPK disahkan.

"Segera dibahas apa apa yang diperlukan untuk mendorong alih status ini. Tentunya ini sudah dikoordinasikan dengan Kementerian PANRB. Karena memang kewenangan beliau untuk proses ini," ujar dia.

Posisi pegawai KPK yang beralih status menjadi ASN ini imbas dari adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Baca juga: MA Tolak Kasasi Pimpinan KPK soal Rotasi Jabatan Pegawai KPK

Pada Pasal 1 Ayat (3) berbunyi, "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini".

Kemudian, ada pula ketentuan pada Ayat (6) yang berbunyi, "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara".

Ketentuan lebih lanjut diatur di Pasal 24 yang terdiri dari tiga ayat.

Salah satu ketentuannya menyatakan bahwa pegawai KPK merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Nasional
Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Nasional
Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Nasional
Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Nasional
Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Nasional
Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Nasional
Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Nasional
Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X