Kompas.com - 06/07/2020, 13:08 WIB
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding Staf Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 621 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial melalui aplikasi JAGA Bansos hingga Jumat (3/7/2020) lalu.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, dari 621 laporan tersebut, keluhan yang paling banyak dilaporkan adalah belum menerima bantuan meski telah terdaftar.

"Hingga 3 Juli 2020 JAGA Bansos menerima total 621 keluhan terkait penyaluran bansos. Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 268 laporan," kata Ipi, Senin (6/7/2020).

Ipi menuturkan, terdapat enam topik lain yang paling banyak disampaikan pelapor, yaitu bantuan yang tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 66 laporan.

Baca juga: Viral Penerima Bansos di Pulo Gadung Dipungut Biaya, Ini Penjelasan Ketua RT

Kemudian, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya (47 laporan), penerima fiktif (31), mendapat bantuan lebih dari satu (7), bantuan yang diterima berkualitas buruk (6), serta warga yang seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan (5).

Ipi mengatakan, di luar itu, masih terdapat 191 laporan lain yang diterima KPK dengan topik beragam.

Adapun laporan-laporan tersebut diajukan kepada 205 pemerintah daerah yang terdiri dari 141 pemerintah provinsi dan 191 pemerintah kabupaten/kota.

Insititusi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya (24 laporan), Pemprov Jawa Barat (17), serta Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor, dan Pemkab Subang masing-masing sebanyak 16 laporan.

"Sebanyak 224 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait. Selebihnya masih dalam proses diteruskan ke pemda dan verifikasi kelengkapan informasi dari pelapor," kata Ipi.

Diberitakan sebelumnya, KPK meluncurkan aplikasi bernama JAGA Bansos yang berfungsi untuk mengawal pemberian bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Camat Pulo Gadung: Pungutan Uang Bansos Tidak Dibenarkan

Melalui aplikasi tersebut, warga dapat melaporkan dugaan penyimpangan penyaluran bansos di lingkungan masyarakat.

Kemudian, laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh KPK dengan cara diteruskan pada pejabat terkait di lokasi terjadinya penyimpangan.

"Kita punya semua alat dan perangkat dengan itu, jadi tidak usah dikhawatirkan, semua yang masuk ke Jaga Bansos ditindaklanjuti," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (29/5/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan DPR Mau Disuntik Vaksin Nusantara yang Belum Lolos Uji Klinis BPOM

Alasan DPR Mau Disuntik Vaksin Nusantara yang Belum Lolos Uji Klinis BPOM

Nasional
Jokowi Terbitkan Keppres, Cuti Bersama ASN Tahun 2021Hanya 2 Hari

Jokowi Terbitkan Keppres, Cuti Bersama ASN Tahun 2021Hanya 2 Hari

Nasional
Soal Anggota DPR Akan Suntik Vaksin Nusantara, Pengamat: Antar Lembaga Justru Saling Berkompetisi

Soal Anggota DPR Akan Suntik Vaksin Nusantara, Pengamat: Antar Lembaga Justru Saling Berkompetisi

Nasional
Arab Saudi Buka Izin Umrah Terbatas Saat Pandemi, Ini Penjelasan KJRI Jeddah

Arab Saudi Buka Izin Umrah Terbatas Saat Pandemi, Ini Penjelasan KJRI Jeddah

Nasional
Pimpinan DPR Minta Kemenaker Pastikan Perusahaan Bayar THR Karyawan H-7 Sebelum Lebaran

Pimpinan DPR Minta Kemenaker Pastikan Perusahaan Bayar THR Karyawan H-7 Sebelum Lebaran

Nasional
Kemendagri Cabut Hak Akses Data Kependudukan dari 153 Lembaga

Kemendagri Cabut Hak Akses Data Kependudukan dari 153 Lembaga

Nasional
Satgas Minta Lansia dengan Komorbid Konsultasi ke Dokter Sebelum Vaksinasi

Satgas Minta Lansia dengan Komorbid Konsultasi ke Dokter Sebelum Vaksinasi

Nasional
11 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Pulau Jawa Tidak Ada

11 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Pulau Jawa Tidak Ada

Nasional
Pemerintah Bentuk Satgas Awasi Pelaksanaan Pembayaran THR 2021

Pemerintah Bentuk Satgas Awasi Pelaksanaan Pembayaran THR 2021

Nasional
Cerita Ganjar Ajak Ombudsman OTT di Jateng

Cerita Ganjar Ajak Ombudsman OTT di Jateng

Nasional
Kapolri: Binasakan Saja Polisi Terlibat Narkoba jika Tak Bisa Dibina

Kapolri: Binasakan Saja Polisi Terlibat Narkoba jika Tak Bisa Dibina

Nasional
Moeldoko: Siapa Pun yang Nekat Korupsi Pasti Disikat

Moeldoko: Siapa Pun yang Nekat Korupsi Pasti Disikat

Nasional
Novel Baswedan, Tokoh Antikorupsi dengan Elektabilitas Tertinggi Versi Survei KedaiKOPI

Novel Baswedan, Tokoh Antikorupsi dengan Elektabilitas Tertinggi Versi Survei KedaiKOPI

Nasional
Tata Cara dan Syarat Daftar Nikah Selama Pandemi Covid-19

Tata Cara dan Syarat Daftar Nikah Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X