Jelang Pilkada 2020, KASN Terima 369 Aduan Terkait Netralitas ASN

Kompas.com - 06/07/2020, 12:58 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN) Agus Pramusinto mengatakan, menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, pihaknya menerima 369 aduan terkait netralitas aparatur sipil negara ( ASN).

Hal ini disampaikan Agus dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KASN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020).

"Dan untuk Pilkada 2020 saja itu ada 369 aduan terkait netralitas ASN," kata Agus dalam rapat kerja tersebut.

Baca juga: Mayoritas ASN Langgar Netralitas Lewat Kampanye di Media Sosial

Agus tidak menyampaikan secara detail jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan ASN menjelang Pilkada serentak 2020.

Namun, ia mengatakan, saat ini KASN memperketat pengawasan netralitas ASN yang bekerja sama dengan Kemenpan-RB, BKN, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

"Kami bekerja sama dengan Menpan RB, BKN, KPU, Bawaslu, untuk netralitas ini kami membuat MoU kerja sama dengan Bawaslu," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pengawas netralitas ASN perlu diperketat karena banyak temuan ASN menjadi tim sukses calon kepala daerah.

"Karena banyak ASN yang punya jabatan, lebih baik saya ikut tim sukses, siapa tahu jadi tim sukses saya menang Pemilu kepala daerah, otomatis dia bisa dapat jabatan," kata Tjahjo.

Baca juga: Bawaslu: ASN Beri Like di Unggahan Kampanye Calon Kepala Daerah Pelanggaran Netralitas

Oleh karenanya, menurut Tjahjo, pihaknya bersama KPU, Bawaslu, KASN, dan Menteri Dalam Negeri menyiapkan format terkait pengawasan netralitas ASN.

"Dan antar Menpan RB, BKN, KASN, KPU Bawaslu, melalui SKP tentang pedoman pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara untuk Pilkada 2020 sudah kita persiapkan degan baik," ujarnya.

"Jadi siapapun kepala daerahnya dari partai manapun atau tidak ada partai, tapi ASN harus profesional," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Nasional
Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Nasional
Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Nasional
Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Nasional
Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Nasional
Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Nasional
Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Nasional
Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Nasional
Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Nasional
Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X