Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pilkada 2020, KASN Terima 369 Aduan Terkait Netralitas ASN

Kompas.com - 06/07/2020, 12:58 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengatakan, menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, pihaknya menerima 369 aduan terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Hal ini disampaikan Agus dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KASN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020).

"Dan untuk Pilkada 2020 saja itu ada 369 aduan terkait netralitas ASN," kata Agus dalam rapat kerja tersebut.

Baca juga: Mayoritas ASN Langgar Netralitas Lewat Kampanye di Media Sosial

Agus tidak menyampaikan secara detail jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan ASN menjelang Pilkada serentak 2020.

Namun, ia mengatakan, saat ini KASN memperketat pengawasan netralitas ASN yang bekerja sama dengan Kemenpan-RB, BKN, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

"Kami bekerja sama dengan Menpan RB, BKN, KPU, Bawaslu, untuk netralitas ini kami membuat MoU kerja sama dengan Bawaslu," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pengawas netralitas ASN perlu diperketat karena banyak temuan ASN menjadi tim sukses calon kepala daerah.

"Karena banyak ASN yang punya jabatan, lebih baik saya ikut tim sukses, siapa tahu jadi tim sukses saya menang Pemilu kepala daerah, otomatis dia bisa dapat jabatan," kata Tjahjo.

Baca juga: Bawaslu: ASN Beri Like di Unggahan Kampanye Calon Kepala Daerah Pelanggaran Netralitas

Oleh karenanya, menurut Tjahjo, pihaknya bersama KPU, Bawaslu, KASN, dan Menteri Dalam Negeri menyiapkan format terkait pengawasan netralitas ASN.

"Dan antar Menpan RB, BKN, KASN, KPU Bawaslu, melalui SKP tentang pedoman pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara untuk Pilkada 2020 sudah kita persiapkan degan baik," ujarnya.

"Jadi siapapun kepala daerahnya dari partai manapun atau tidak ada partai, tapi ASN harus profesional," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com