ICW Nilai KPK Harus Selidiki Dugaan Korupsi Kartu Prakerja

Kompas.com - 25/06/2020, 15:58 WIB
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo saat ditemui usai membuka Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019 yang digelar ICW di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019.) KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKoordinator ICW Adnan Topan Husodo saat ditemui usai membuka Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019 yang digelar ICW di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019.)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch ( ICW) Adnan Topan Husodo mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki dugaan korupsi di balik program Kartu Prakerja.

Adnan mengatakan, hasil kajian KPK yang menunjukkan sejumlah permasalahan dalam Kartu Prakerja dapat menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menyelidiki dugaan korupsi.

"Saya kira KPK enggak punya pilihan lain untuk masuk ke level penindakan karena bau amisnya sudah sangat jelas dan tidak ada pilihan bagi KPK juga untuk menyetop untuk tidak melakukan upaya hukum," kata Adnan dalam sebuah diskusi publik, Kamis (25/6/2020).

Baca juga: Ada Konflik Kepentingan di Kartu Prakerja?

Menurut Adnan, sudah ada indikasi pelanggaran hukum dan kerugian dalam program tersebut.

Oleh karena itu, ia mendorong KPK untuk meminta auditor mengaudit anggaran Kartu Prakerja untuk mengetahui nilai kerugian negara tersebut.

"Audit itu juga termasuk apakah peserta kartu prakerja itu fiktif atau tidak, karena kita khawatir ini juga ada situasi di mana kemudian keadaan ini terjadi," kata Adnan.

Baca juga: Kaji Program Kartu Prakerja, KPK: Belum Ada Uang Negara yang Hilang

Adnan menambahkan, ketegasan KPK dalam menindak program Kartu Prakerja ini diperlukan agar tidak muncul program-program serupa yang dinilai memboroskan anggaran, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

"Kalau program Kartu Prakerja lolos, bisa jadi mangsa-mangsa baru akan bermunculan dan ini akan memakan sebagian besar anggaran yang sebenarnya dialokasikan mengatasi dampak dari pandemi," kata Adnan.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pihaknya telah melakukan kajian terhadap program Kartu Prakerja.

Menurut Firli, hingga saat ini belum ditemukan indikasi uang negara hilang dan menimbulkan kerugian.

"Yang pasti sampai hari ini belum ada keuangan negara yang hilang dan program Kartu Prakerja belum menimbulkan kerugian negara sampai hari ini," kata Firli dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Kontroversi Kartu Prakerja, dari Temuan KPK hingga Keterlibatan Perusahaan Stafsus

Ia mengatakan, hasil kajian KPK terhadap Kartu Prakerja telah disampaikan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Firli menjelaskan, KPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait program tersebut.

"Selanjutnya hasil kajian tersebut kami lengkapi dengan rekomendasi, kami sampaikan dengan pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian dan dihadiri para pihak yang terkait," tuturnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X