Kaji Program Kartu Prakerja, KPK: Belum Ada Uang Negara yang Hilang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pihaknya telah melakukan kajian terhadap program Kartu Prakerja.

Menurut Firli, hingga saat ini belum ditemukan indikasi uang negara hilang dan menimbulkan kerugian.

"Yang pasti sampai hari ini belum ada keuangan negara yang hilang dan program Kartu Prakerja belum menimbulkan kerugian negara sampai hari ini," kata Firli dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Ia mengatakan, hasil kajian KPK terhadap Kartu Prakerja telah disampaikan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca juga: Kartu Prakerja, soal Data hingga Kajian KPK

Firli menjelaskan, KPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait program tersebut.

"Selanjutnya hasil kajian tersebut kami lengkapi dengan rekomendasi, kami sampaikan dengan pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian dan dihadiri para pihak yang terkait," tuturnya.

Salah satu rekomendasi KPK untuk Kartu Prakerja yaitu perubahan mekanisme dan perbaikan regulasi.

Menurut Firli, pemerintah menerima saran KPK dengan baik dengan menunda gelombang ke-4 pendaftaran Kartu Prakerja.

Baca juga: Kajian KPK soal Kartu Prakerja: Ada Konflik Kepentingan, Rawan Fiktif, hingga Materi Tak Memadai

"Saya sangat apresiasi beliau-beliau mendengarkan kata dan suara KPK, sehingga program Kartu Prakerja sempat ditunda pelaksnaaannya sampai hari ini karena sambil menunggu perbaikan," ujar Firli.

Sejak dirilis pada Maret 2020, program Kartu Prakerja menimbulkan polemik. Pelaksanaannya dikritik karena dianggap hanya jadi pemborosan anggaran negara.