Kaji Program Kartu Prakerja, KPK: Belum Ada Uang Negara yang Hilang

Kompas.com - 25/06/2020, 14:52 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi melalui konferensi video bersama Ketua BPK, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP, dan Kelapa LKPP di Kantor Kemendagri, Rabu (8/4/2020) hari ini. KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi melalui konferensi video bersama Ketua BPK, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP, dan Kelapa LKPP di Kantor Kemendagri, Rabu (8/4/2020) hari ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pihaknya telah melakukan kajian terhadap program Kartu Prakerja.

Menurut Firli, hingga saat ini belum ditemukan indikasi uang negara hilang dan menimbulkan kerugian.

"Yang pasti sampai hari ini belum ada keuangan negara yang hilang dan program Kartu Prakerja belum menimbulkan kerugian negara sampai hari ini," kata Firli dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Ia mengatakan, hasil kajian KPK terhadap Kartu Prakerja telah disampaikan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca juga: Kartu Prakerja, soal Data hingga Kajian KPK

Firli menjelaskan, KPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait program tersebut.

"Selanjutnya hasil kajian tersebut kami lengkapi dengan rekomendasi, kami sampaikan dengan pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian dan dihadiri para pihak yang terkait," tuturnya.

Salah satu rekomendasi KPK untuk Kartu Prakerja yaitu perubahan mekanisme dan perbaikan regulasi.

Menurut Firli, pemerintah menerima saran KPK dengan baik dengan menunda gelombang ke-4 pendaftaran Kartu Prakerja.

Baca juga: Kajian KPK soal Kartu Prakerja: Ada Konflik Kepentingan, Rawan Fiktif, hingga Materi Tak Memadai

"Saya sangat apresiasi beliau-beliau mendengarkan kata dan suara KPK, sehingga program Kartu Prakerja sempat ditunda pelaksnaaannya sampai hari ini karena sambil menunggu perbaikan," ujar Firli.

Sejak dirilis pada Maret 2020, program Kartu Prakerja menimbulkan polemik. Pelaksanaannya dikritik karena dianggap hanya jadi pemborosan anggaran negara.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

Nasional
Survei IPI: 69,6 Persen Responden Setuju Publik Kian Takut Sampaikan Pendapat

Survei IPI: 69,6 Persen Responden Setuju Publik Kian Takut Sampaikan Pendapat

Nasional
Andalkan BPJS Kesehatan, Pria Ini Berjuang Sembuh dari Gagal Ginjal

Andalkan BPJS Kesehatan, Pria Ini Berjuang Sembuh dari Gagal Ginjal

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 313.764 Pasien Covid-19 Sembuh, Ada Penambahan 4.545

UPDATE 25 Oktober: 313.764 Pasien Covid-19 Sembuh, Ada Penambahan 4.545

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Tambah 94, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 13.299

UPDATE 25 Oktober: Tambah 94, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 13.299

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Tambah 3.732, Kasus Covid-19 di Tanah Air Capai 389.712

UPDATE 25 Oktober: Tambah 3.732, Kasus Covid-19 di Tanah Air Capai 389.712

Nasional
FSGI Nilai 80 untuk Kebijakan Nadiem Makarim yang Ini

FSGI Nilai 80 untuk Kebijakan Nadiem Makarim yang Ini

Nasional
Setahun Jadi Mendikbud, Nadiem Makarim Dapat Rapor Merah dari FSGI

Setahun Jadi Mendikbud, Nadiem Makarim Dapat Rapor Merah dari FSGI

Nasional
Menko PMK Minta Utamakan Sosialisasi dan Edukasi Protokol Kesehatan

Menko PMK Minta Utamakan Sosialisasi dan Edukasi Protokol Kesehatan

Nasional
Jusuf Kalla: Museum Nabi Muhammad SAW Akan Jadi Ikon Baru Jakarta

Jusuf Kalla: Museum Nabi Muhammad SAW Akan Jadi Ikon Baru Jakarta

Nasional
113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

Nasional
Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X