Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sinyal Partai Pendukung Pemerintah Gagalkan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Kompas.com - 06/02/2020, 07:16 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai pendukung pemerintah di DPR memberikan sinyal tak mendukung rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya yang diusulkan oleh Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat.

Seperti diketahui, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat sudah menemui Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin untuk menyerahkan berkas usulan pembentukan Pansus Jiwasraya menggunakan hak angket.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, berkas usulan pembentukan Pansus sudah ditandatangani seluruh anggota Fraksi PKS sebanyak 50 orang.

"Alhamdulillah diwakili Pak Azis, kami menyampaikan berkas usulan pansus hak angket Jiwasraya, sudah lebih satu fraksi dan ditandatangani 50 anggota, secara administrasi itu terpenuhi," kata Jazuli.

Baca juga: Syarat Administrasi Terpenuhi, PKS dan Demokrat Serahkan Berkas Usulan Pembentukan Pansus Hak Angket Jiwasraya

Senanda dengan Jazuli, anggota Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, fraksinya mengajukan pembentukan Pansus, karena ingin mendalami dan menyelidiki kasus Jiwasraya.

"Supaya kasus Jiwasraya ini terkoordinasi dan tuntas. Logikanya, sudah ada tiga panja di tingkat komisi, tentu kita membentuk Pansus. Berkas Kami sudah ditandatangani 54 anggota Fraksi," kata Herman.

Adapun sesuai mekanisme, usulan PKS dan Demokrat diterima oleh pimpinan DPR dan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk dibawa ke rapat paripurna.

Fraksi partai lainnya pun ikut bereaksi atas langkah PKS dan Demokrat yang mengajukan pembentukan pansus. Sikap partai-partai di DPR mengenai rencana pembentukan Pansus bisa dikelompokkan dengan jelas sesuai peta politik di Pilpres 2019.

Partai Nasdem

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menilai, DPR belum bisa membentuk Pansus Jiwasraya, karena sudah memiliki tiga Panitia Kerja (Panja) di Komisi III, VI dan XI untuk membantu penuntasan kasus tersebut.

Oleh karenanya, ia meminta DPR fokus pada kinerja tiga Panja di tiga komisi tersebut.

"Ya yang jelas saat ini yang sudah ada adalah Panja ya, ya kita optimalkan saja dulu yang ada, kalau ada fraksi yang ingin mendorong Pansus, itu hak dari masing-masing fraksi," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: Demokrat dan PKS Desak Bentuk Pansus Jiwasraya, Nasdem: Kita Manfaatkan Dulu Panja

Taufik berpendapat, proses pengawasan Panja yang dilakukan di tiga komisi tersebut, tidak mengarah pada isu-isu politik, sehingga tugas Panja, fokus pada penuntasan kasus gagal pembayaran polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya.

"Jangan sampai ada orang yang ingin mengarahkan ini ke isu politis, akhirnya berlarut-larut, sementara tujuan kita untuk menyelesaikan masalah, malah menjadi tidak terselesaikan. Jadi kita berangkat dari niat untuk kepentingan bangsa saja lah," ujarnya.

PPP

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Nasional
Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Nasional
Tepati Janji, Jokowi Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas Sulbar

Tepati Janji, Jokowi Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas Sulbar

Nasional
Konsumsi Avtur Naik 10 Persen Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Konsumsi Avtur Naik 10 Persen Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Nasional
Kekuatan Koalisi Vs Oposisi jika PDI-P dan PKS Tak Merapat ke Prabowo-Gibran

Kekuatan Koalisi Vs Oposisi jika PDI-P dan PKS Tak Merapat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Sebut Sudah Komunikasi dengan Puan

Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Sebut Sudah Komunikasi dengan Puan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com