Ketua Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, seluruh fraksi pendukung pemerintah tidak alergi terhadap pembentukan Pansus Jiwasraya.
Namun, seluruh fraksi merasa khawatir pembentukan pansus akan menimbulkan kegaduhan politik.
"Sampai hari ini, posisi fraksi-fraksi yang berkoalisi di pemerintahan tidak berubah. Bukan menutup sama sekali pintu Pansus. Tetapi khawatir jika pengawasan masalah ini dengan pansus, yang muncul kegaduhan politik itu sendiri," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Baca juga: Dukung Pembentukan Panja Jiwasraya di 3 Komisi, PPP: Pansus Tak Tepat
Arsul mengatakan, kegaduhan politik itu sudah terlihat melalui pernyataan Mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang angkat bicara terkait kasus Jiwasraya.
Sementara itu, seluruh fraksi pendukung pemerintah sepakat agar DPR fokus pada penyelematan uang nasabah dengan dibentuknya Panja.
"Sedangkan kami itu sepakat yang harus dipikirkan itu adalah bagaimana nasabah itu bisa mendapatkan pengembalian meskipun bertahap," ucap dia.
Ketua DPR Tak Permasalahkan Usul Pansus
Ketua DPR Puan Maharani tak mempermasalahkan Fraksi PKS dan Demokrat mengajukan pembentukan Pansus Jiwasraya.
Namun, Puan mengatakan, DPR sudah memutuskan membentuk Panja di tiga komisi untuk menuntaskan kasus tersebut.
"Jadi mekanisme itu (panja) tentu saja akan kami lewati melalui mekanisme lagi, kita tunggu, biar saja panja tetap berjalan sampai kemudian terkait dengan proses mekanisme pansus itu juga nanti akan kami bahas," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Baca juga: Demokrat dan PKS Desak Bentuk Pansus Jiwasraya, Ini Kata Puan Maharani
Menurut Puan, panja dan pansus tidak bisa berjalan bersamaan. Oleh karenanya, DPR harus memilih salah satu untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya.
Puan menegaskan, sebaiknya menunggu proses Panja Jiwasraya di tiga komisi menyelesaikan tugas-tugasnya.
"Tidak bisa, itu harus menjadi salah satu sesuai dengan mekanismenya, tetapi sekarang panja di tiga Komisi sedang berjalan. Jadi kita tunggu proses yang ada di tiga komisi tersebut," ujarnya.
Permintaan tak bentuk Pansus
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebutkan, secara pribadi, ia mendorong DPR membentuk pansus untuk menuntaskan kasus Jiwasraya.