Pemilu Serentak Justru Dianggap Lahirkan Pengelompokan Suara

Kompas.com - 02/02/2020, 21:22 WIB
Peneliti LIPI Moch. Nurhasim saat menyampaikan keterangannya dalam perilisan buku Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem ke Manajemen Pemilu oleh Perludem di kawasan Jalan Sultan Agung, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariPeneliti LIPI Moch. Nurhasim saat menyampaikan keterangannya dalam perilisan buku Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem ke Manajemen Pemilu oleh Perludem di kawasan Jalan Sultan Agung, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020).

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Politik LIPI Mochammad Nurhasim menyebutkan, pemilu serentak yang dilaksanakan pada 2019 lalu telah melahirkan pengelompokan suara di sejumlah wilayah.

Salah satu contohnya adalah wilayah Bali yang diketahui dikuasai PDI-P sebanyak 60 persen.

Baca juga: Perludem Sebut Persoalan Pemilu 2019 Sangat Kompleks

" Pemilu serentak kemarin, di tengah kompleksitasnya, di sejumlah wilayah terjadi pengelompokan suara. Di Bali, 60 persen PDI-P," kata Hasim saat peluncuran buku 'Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem ke Manajemen Pemilu' di kawasan Jalan Sultan Agung, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020).

Formula keserentakan dalam pemilu tersebut diasumsikan akan menambah upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan di tingkat nasional dan lokal.

Tujuannya, kata dia, supaya tidak ada proses politik yang panjang.

Namun, dengan proses-proses yang terjadi itulah ada pengelompokan-pengelompokan suara.

"Tapi sistem pemilu mana yang lebih efektif, kami tidak bisa memberi jaminan secara otomatis (akan jadi baik)," kata dia.

Baca juga: Pemilu 2019 Dinilai Tak Adil bagi Peserta, Pemilih, dan Penyelenggara

Namun paling tidak, kata dia, apabila dari sisi manajemen pemilu pelaksanaannya dipecah, maka pemilu tidak akan serumit 2019 meski formatnya tetap serentak.

"Ini bukan problem keserentakan tapi problem untuk mendorong agar pemilih lebih rasional dan parpol lebih bagus," kata dia.

Ia mengatakan, dalam mengevaluasi pemilu harus dilakukan secara simultan. Mulai dari sistem, penyelenggara, peserta, hingga pemilihnya sendiri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Nasional
Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Nasional
Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Nasional
Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Nasional
Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Nasional
 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X