Pemilu 2019 Dinilai Tak Adil bagi Peserta, Pemilih, dan Penyelenggara

Kompas.com - 02/02/2020, 18:16 WIB
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini saat berbicara dalam perilisan buku berjudul Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem ke Manajemen Pemilu di kawasan Jalan Sultan Agung, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirektur Eksekutif Perludem Titi Anggraini saat berbicara dalam perilisan buku berjudul Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem ke Manajemen Pemilu di kawasan Jalan Sultan Agung, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2019 belum adil baik untuk peserta, pemilih, maupun penyelenggara.

Hal tersebut disampaikan Titi saat peluncuran buku Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem ke Manajemen Pemilu di kawasan Jalan Sultan Agung, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020).

"Pemilu 2019 belum adil kepada peserta, pemilih, dan penyelenggara. Bukan hanya soal kompetisi yang setara tapi dilihat dari bobot kemampuan, beban kontestasi, rasionalitas pemilih untuk kontestan," kata dia.

Baca juga: KPU Sebut Jumlah Caleg Perempuan di Pemilu 2019 Paling Tinggi

Ketidakadilan bagi pemilih adalah kerumitan pemilu serentak. Terbukti, kata dia, pelaksanaan Pemilu 2019 menghasilkan suara tidak sah yang tinggi karena kerumitannya.

"Dari sisi beban penyelenggara, produk UU Pemilu disahkan sehari sebelum tahapan. Saat diselenggarakan tahapan, di saat yang sama seleksi KPU Kabupaten/Kota. Bebannya bertumpuk," kata dia.

Sementara bagi peserta, ketidakadilan salah satunya nampak dari ambang batas presiden yang seolah hanya menghasilkan dua pasangan kandidat pada pilpres.  

Oleh karena itu, menurut dia, seharusnya sistem dan manajemen pemilu bisa didesain dengan baik agar proses pemilu bisa adil bagi penyelenggara, pemilih, dan peserta.

Hasil penelitian yang dituangkan dalam buku Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem ke Manajemen Pemilu itu, Perludem memetakan tiga masalah manajemen yang berdampak pada sistem pemilu.

Peneliti Perludem Heroik M. Pratama mengatakan, masalah pertama adalah soal penggabungan Pemilu DPR dan DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota yang memecah konsentrasi kepentingan nasional dan lokal.

Baca juga: Ini 3 Catatan Bawaslu untuk KPU tentang Pelaksanaan Pemilu 2019

"Kedua, daerah pemilihan yang amat besar sehingga membuat kepesertaan pemilu riuh dan membingungkan," kata dia.

Adapun yang ketiga adalah dipertahankannya ambang batas pencalonan Presiden berdasarkan kepemilikan kursi atau suara dari pemilu sebelumnya.

"Hal tersebut menimbulkan polarisasi massa menyerang psikologis negatif melalui hoaks, fake news, bahkan kriminalisasi," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Nasional
Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Nasional
Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Nasional
YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Nasional
Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Nasional
Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Nasional
Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Nasional
Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Nasional
Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Nasional
Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Nasional
Epidemiolog: Data Pasien Covid-19 Meninggal Meningkat 3 Bulan Terakhir karena Kapasitas RS Sudah Penuh

Epidemiolog: Data Pasien Covid-19 Meninggal Meningkat 3 Bulan Terakhir karena Kapasitas RS Sudah Penuh

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.948 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 3.198

UPDATE: Sebaran 11.948 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 3.198

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X