Ratusan Petugas Wafat, Parpol Nonparlemen Sarankan Pemilu Tak Digelar Serentak

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan dari tujuh partai nonparlemen menyarankan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legistatif (pileg) digelar tidak secara serentak.

Hal itu disampaikan mereka dalam pertemuan perwakilan tujuh partai nonparlemen dengan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Rabu (29/1/2020). 

"Tadi rata-rata dari kami bertujuh mengusulkan agar pemilu serentak untuk pilpres dan pileg ke depannya ditiadakan alias dipisah," ujar Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso selepas bertemu Mendagri.

Baca juga: Soal Usulan Pileg dan Pilpres Dipisah, PKS Masih Lakukan Kajian

Artinya, menurut Priyo, mereka mengusulkan agar pilpres dilaksanakan pada hari tertentu, sedangkan pileg digelar pada hari lain. 

Pertimbangannya, kata dia, pilpres dan pileg yang digelar pada hari yang sama seperti pada Pemilu 2019 menimbulkan sejumlah persoalan, salah satunya menyebabkan ratusan petugas pemilu wafat karena diduga mengalami kelelahan saat bertugas. 

"Jadi jangan-jangan wafatnya para penyelenggara pemilu kita di lapangan yang dimulai dari sistem semacam itu (pemilu serentak). Dengan waktu yang begitu mepet dan terjadi kelelahan. Meskipun ada juga dugaan penyebab lain," tutur Priyo.

Dia mengatakan, dengan masuknya usulan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020, pihaknya berharap Mendagri bisa membawa aspirasi dan menghasilkan produk UU yang berkualitas bersama DPR.

Sebelumnya, jumlah penyelenggara pemilu ad hoc yang meninggal dunia mencapai lebih dari 400 orang.

Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri Ingatkan Prajurit Netral Hadapi Pilkada Serentak

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (10/5/2019) lalu, jumlah petugas yang meninggal tercatat sebanyak 469 orang.

Selain itu, sebanyak 4.602 lainnya dilaporkan sakit.

"Yang meninggal dunia 469, yang sakit 4.602. Total 5071," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).

Penyelenggara yang dimaksud meliputi panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).