Berkaca dari Kasus Bawahan Nurdin Basirun, Jaksa Ingatkan Pemprov Kepri Benahi Birokrasi Perizinan

Kompas.com - 31/01/2020, 17:39 WIB
Terdakwa Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Sidang kasus suap penerbitan Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut dan lokasi proyek reklamasi di pesisir Tanjung Playu, Batam tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc. ANTARAFOTO/MUHAMMAD ADIMAJATerdakwa Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Sidang kasus suap penerbitan Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut dan lokasi proyek reklamasi di pesisir Tanjung Playu, Batam tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk membenahi birokrasi perizinan, khususnya terkait perizinan pemanfaatan ruang laut.

Hal itu disampaikan oleh jaksa KPK Yadyn, saat membacakan pengantar tuntutan untuk dua bawahan mantan Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Mereka adalah Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri dan Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri.

Keduanya merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait izin pemanfaatan ruang laut.

"Proses perizinan menjadi titik penting dalam investasi. Proses birokrasi yang tidak akuntabel, transparan dan adil dalam mendapatkan izin investasi akan berpengaruh pada ketidaklancaran pembangunan di sektor pariwisata," kata jaksa KPK Yadyn di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Baca juga: Dua Bawahan Eks Gubernur Kepri Nurdin Basirun Dituntut 5 Tahun Penjara

Yadyn mengatakan, tindakan Edy dan Budy menerima suap sejumlah Rp 45 juta dan 11.000 dollar Singapura untuk Nurdin dari pengusaha Kock Meng sangat disayangkan.

Tindakan itu membuat pejabat terkait tak lagi memerhatikan kaidah dan aturan yang berlaku. Sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam proses investasi.

"Karena para investor yang memiliki kedekatan dengan pejabat daerah dan memiliki uang pelicin yang akan mendapatkan izin dalam hal pengelolaan kawasan pantai dan laut yang diberikan tanpa memerhatikan kaidah dan aturan yang ada akan berdampak buruk bagi kondisi lingkungan dan kehidupan nelayan di sekitarnya," kata dia.

Baca juga: Dikabulkan Jaksa, Bawahan Nurdin Basirun jadi Justice Collaborator

Izin tersebut, lanjut jaksa Yadyn, juga diberikan tanpa melalui kajian yang layak. Sehingga, jaksa menganggap penegakan hukum terhadap Edy dan Budy selaku perantara suap merupakan langkah yang tepat demi mendukung pembangunan dan investasi bagi sektor pariwisata di Kepri.

"Kepulauan Riau merupakan provinsi yang terdiri dari pulau-pulau dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Atas hal ini lah Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang bisa digali dari kemaritiman, yakni dari perikanan dan kelautan. Salah satu potensi yang bisa digali adalah sektor pariwisata," katanya.

Jaksa Yadyn mengingatkan, potensi kemaritiman di Kepri merupakan hal yang patut menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Kepri untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

Nasional
Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X