Saat Susi Pudjiastuti dan PKS Sama-sama Kritik Pemerintah soal Natuna...

Kompas.com - 21/01/2020, 07:19 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti saat menghadiri diskusi Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti saat menghadiri diskusi Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia memastikan, kapal asing sudah angkat kaki dari Natuna Utara, Kabupaten Riau, tepatnya di area Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah sempat kelimpungan lantaran kapal-kapal asing tersebut terbukti mencari ikan di wilayah berdaulat Indonesia.

Mengutip pemberitaan Harian Kompas edisi 12 Januari, para pencuri ikan ditemukan kali pertama oleh anak buah Kapal Motor Rajawali.

Para anak buah kapal itu ikut merekam puluhan kapal pencuri ikan pada Kamis (26/12/2019).

Kapal pencuri ikan itu berasal dari China hingga Vietnam. Bahkan, kapal asing dari China terbukti dikawal oleh kapal coast guard China.

Sementara itu, praktik ilegal yang dilakukan kapal-kapal asing itu langsung disikapi Pemerintah Indonesia.

Baca juga: Kritik Pemerintah Tak Tegas soal Natuna, PKS: Jangan Tafsirkan Ajak Perang

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) diterjunkan hingga empat unit pesawat tempur jenis F-16.

Tiga kapal KRI, yakni KRI Karel Satsuit Tubun (356), KRI Usman Harun (USH) 359, dan KRI Jhon Lie 358 berhasil mengusir kapal ikan asing milik China, Senin (13/1/2020).

Meskipun Perairan Natuna Utara sudah disterilisasi dari kapal asing, langkah pemerintah tetap jadi sorotan sejumlah pihak, mulai dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, hingga politikus DPR.

Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai, hanya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang nampak keras dalam menyelesaikan permasalahan kapal asing di Perairan Natuna Utara, Kabupaten Riau ini. 

"Secara diplomatik standar. Kenapa sikap itu seolah menjadi super keras? Dia menjadi super keras karena (kementerian) yang lain tampak lunak," ujar Sukamta saat menghadiri diskusi "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di Jantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Namun demikian, kata Sukamta, sepintas sikap Kemenlu juga nampak biasa saja. Menurut dia, diplomasi yang dilakukan Kemenlu juga standar.

Namun, Kemenlu berani mengambil sikap. Hal itu terbukti dengan protes yang dilayangkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat China mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Menlu sikapnya dari dulu sampai sekarang begitu, mengamankan kedaulatan dan wilayah berdaulat. Siapa pun yg mengklaim, diprotes," ujar Sukamta.

Di sisi lain, Sukamta menilai perlu ada penataan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan di Natuna.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Nasional
'Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat...'

"Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat..."

Nasional
Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Nasional
IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Nasional
Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Nasional
2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

Nasional
Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Nasional
Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Nasional
Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Nasional
Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Nasional
Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Nasional
Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Nasional
RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X