Saat Susi Pudjiastuti dan PKS Sama-sama Kritik Pemerintah soal Natuna...

Kompas.com - 21/01/2020, 07:19 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti saat menghadiri diskusi Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti saat menghadiri diskusi Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia memastikan, kapal asing sudah angkat kaki dari Natuna Utara, Kabupaten Riau, tepatnya di area Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah sempat kelimpungan lantaran kapal-kapal asing tersebut terbukti mencari ikan di wilayah berdaulat Indonesia.

Mengutip pemberitaan Harian Kompas edisi 12 Januari, para pencuri ikan ditemukan kali pertama oleh anak buah Kapal Motor Rajawali.

Para anak buah kapal itu ikut merekam puluhan kapal pencuri ikan pada Kamis (26/12/2019).

Kapal pencuri ikan itu berasal dari China hingga Vietnam. Bahkan, kapal asing dari China terbukti dikawal oleh kapal coast guard China.

Sementara itu, praktik ilegal yang dilakukan kapal-kapal asing itu langsung disikapi Pemerintah Indonesia.

Baca juga: Kritik Pemerintah Tak Tegas soal Natuna, PKS: Jangan Tafsirkan Ajak Perang

Delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) diterjunkan hingga empat unit pesawat tempur jenis F-16.

Tiga kapal KRI, yakni KRI Karel Satsuit Tubun (356), KRI Usman Harun (USH) 359, dan KRI Jhon Lie 358 berhasil mengusir kapal ikan asing milik China, Senin (13/1/2020).

Meskipun Perairan Natuna Utara sudah disterilisasi dari kapal asing, langkah pemerintah tetap jadi sorotan sejumlah pihak, mulai dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman, hingga politikus DPR.

Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai, hanya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang nampak keras dalam menyelesaikan permasalahan kapal asing di Perairan Natuna Utara, Kabupaten Riau ini. 

"Secara diplomatik standar. Kenapa sikap itu seolah menjadi super keras? Dia menjadi super keras karena (kementerian) yang lain tampak lunak," ujar Sukamta saat menghadiri diskusi "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di Jantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah KPK Hentikan Penyelidikan 36 Dugaan Korupsi Tuai Polemik

Langkah KPK Hentikan Penyelidikan 36 Dugaan Korupsi Tuai Polemik

Nasional
Dewas TVRI Sebut Pemilihan Dirut Tak Perlu Izin KASN

Dewas TVRI Sebut Pemilihan Dirut Tak Perlu Izin KASN

Nasional
Hadiri HUT Ikatan Pelajar NU, Wapres Minta Kembangkan Cara Pikir Toleran

Hadiri HUT Ikatan Pelajar NU, Wapres Minta Kembangkan Cara Pikir Toleran

Nasional
Ketua DPR Minta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Manfaatkan Medsos

Ketua DPR Minta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Manfaatkan Medsos

Nasional
Gerindra Bersyukur Elektabilitas Prabowo Tertinggi di Pilpres 2024, tetapi...

Gerindra Bersyukur Elektabilitas Prabowo Tertinggi di Pilpres 2024, tetapi...

Nasional
Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Nasional
Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

Nasional
Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

Nasional
61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Nasional
Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Nasional
Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Nasional
Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X