Saat Susi Pudjiastuti dan PKS Sama-sama Kritik Pemerintah soal Natuna...

Kompas.com - 21/01/2020, 07:19 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti saat menghadiri diskusi Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti saat menghadiri diskusi Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia memastikan, kapal asing sudah angkat kaki dari Natuna Utara, Kabupaten Riau, tepatnya di area Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah sempat kelimpungan lantaran kapal-kapal asing tersebut terbukti mencari ikan di wilayah berdaulat Indonesia.

Mengutip pemberitaan Harian Kompas edisi 12 Januari, para pencuri ikan ditemukan kali pertama oleh anak buah Kapal Motor Rajawali.

Para anak buah kapal itu ikut merekam puluhan kapal pencuri ikan pada Kamis (26/12/2019).

Kapal pencuri ikan itu berasal dari China hingga Vietnam. Bahkan, kapal asing dari China terbukti dikawal oleh kapal coast guard China.

Sementara itu, praktik ilegal yang dilakukan kapal-kapal asing itu langsung disikapi Pemerintah Indonesia.

Baca juga: Kritik Pemerintah Tak Tegas soal Natuna, PKS: Jangan Tafsirkan Ajak Perang

Delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) diterjunkan hingga empat unit pesawat tempur jenis F-16.

Tiga kapal KRI, yakni KRI Karel Satsuit Tubun (356), KRI Usman Harun (USH) 359, dan KRI Jhon Lie 358 berhasil mengusir kapal ikan asing milik China, Senin (13/1/2020).

Meskipun Perairan Natuna Utara sudah disterilisasi dari kapal asing, langkah pemerintah tetap jadi sorotan sejumlah pihak, mulai dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman, hingga politikus DPR.

Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai, hanya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang nampak keras dalam menyelesaikan permasalahan kapal asing di Perairan Natuna Utara, Kabupaten Riau ini. 

"Secara diplomatik standar. Kenapa sikap itu seolah menjadi super keras? Dia menjadi super keras karena (kementerian) yang lain tampak lunak," ujar Sukamta saat menghadiri diskusi "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di Jantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Namun demikian, kata Sukamta, sepintas sikap Kemenlu juga nampak biasa saja. Menurut dia, diplomasi yang dilakukan Kemenlu juga standar.

Namun, Kemenlu berani mengambil sikap. Hal itu terbukti dengan protes yang dilayangkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat China mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Menlu sikapnya dari dulu sampai sekarang begitu, mengamankan kedaulatan dan wilayah berdaulat. Siapa pun yg mengklaim, diprotes," ujar Sukamta.

Di sisi lain, Sukamta menilai perlu ada penataan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan di Natuna.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Nasional
Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Nasional
Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Nasional
Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Nasional
Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Nasional
Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Nasional
Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Nasional
Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Nasional
Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Nasional
Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X