Kritik Pemerintah Tak Tegas soal Natuna, PKS: Jangan Tafsirkan Ajak Perang

Kompas.com - 20/01/2020, 21:24 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman meminta pemerintah tak menafsirkan kritik PKS yang menyebut pemerintah tak tegas ditafsirkan sebagai ajakan memilih perang dalam menyelesaikan permasalahan.

"Jangan kemudian ditafsirkan tuntutan pemerintah tegas itu mengajak perang. Tidak. Itu penafsiran childish," ujar Sohibul Iman saat menghadiri diskusi "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Sohibul menegaskan bahwa PKS tidak menginginkan terjadinya perang. PKS hanya ingin pemerintah saat itu memberikan respons yang proporsional.

Baca juga: DPR Sebut Hanya Kemenlu yang Tampak Keras soal Natuna

Misalnya, menurut Sohibul, dengan melakukan aksi nyata saat kapal asing terbukti melanggar di zona berdaulat Indonesia.

Menurut Sohibul, langkah tegas yang dilakukan pemerintah bisa menjadi jangka panjang.

Sehingga, ketika kapal asing kembali memasuki ZEE Indonesia, pemerintah bisa kembali menunjukan sikap tegasnya.

"Kita percaya kita butuh investasi. Kita tidak anti asing. Tapi kalau dibarter dengan sikap tidak proporsional, tentu kita tidak setuju," kata Sohibul.

Baca juga: Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kapal ikan China diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau pada 19 Desember 2019.

Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar ZEE Indonesia dan melakukan kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF).

Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna karena China mengklaim sepihak.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersedu-sedu, Darmizal Mengaku Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum Demokrat

Tersedu-sedu, Darmizal Mengaku Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum Demokrat

Nasional
Bertemu Ketua Kompolnas Mahfud MD, Kapolri: Kami Terbuka dengan Masukan dan Koreksi

Bertemu Ketua Kompolnas Mahfud MD, Kapolri: Kami Terbuka dengan Masukan dan Koreksi

Nasional
UPDATE 9 Maret: 3.337.026 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 dari Sasaran 40,3 Juta pada Tahap Kedua

UPDATE 9 Maret: 3.337.026 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 dari Sasaran 40,3 Juta pada Tahap Kedua

Nasional
UPDATE 9 Maret: Pemerintah Telah Periksa 11.266.592 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 9 Maret: Pemerintah Telah Periksa 11.266.592 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 9 Maret: Ada 65.480 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 9 Maret: Ada 65.480 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 9 Maret: Ada 144.311 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 9 Maret: Ada 144.311 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Maret: 1.210.877 Orang Sembuh dari Covid-19

UPDATE 9 Maret: 1.210.877 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE 9 Maret: Tambah 210 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 37.757

UPDATE 9 Maret: Tambah 210 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 37.757

Nasional
UPDATE: Tambah 6.389, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia 1.392.945 Orang

UPDATE: Tambah 6.389, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia 1.392.945 Orang

Nasional
Pemerintah Akan Sediakan GeNose C19 di Gedung Bioskop

Pemerintah Akan Sediakan GeNose C19 di Gedung Bioskop

Nasional
Epidemiolog: Vaksinasi Tepat untuk Jangka Pendek, tapi Tracing Jauh Lebih Penting

Epidemiolog: Vaksinasi Tepat untuk Jangka Pendek, tapi Tracing Jauh Lebih Penting

Nasional
RUU PKS Diharapkan Dapat Perkuat Pemberian Efek Jera Kepada Pelaku Kejahatan Seksual

RUU PKS Diharapkan Dapat Perkuat Pemberian Efek Jera Kepada Pelaku Kejahatan Seksual

Nasional
KKP Investigasi Kasus Penelantaran 7 ABK Diduga Jadi Korban Kerja Paksa

KKP Investigasi Kasus Penelantaran 7 ABK Diduga Jadi Korban Kerja Paksa

Nasional
AJI Indonesia Nilai Banyak Perusahaan Media Belum Miliki SOP Tangani Kekerasan Seksual

AJI Indonesia Nilai Banyak Perusahaan Media Belum Miliki SOP Tangani Kekerasan Seksual

Nasional
Wamenkes: Tracing Kasus Covid-19 Masih Jadi PR Besar

Wamenkes: Tracing Kasus Covid-19 Masih Jadi PR Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X