Saat Susi Pudjiastuti dan PKS Sama-sama Kritik Pemerintah soal Natuna...

Pemerintah sempat kelimpungan lantaran kapal-kapal asing tersebut terbukti mencari ikan di wilayah berdaulat Indonesia.

Mengutip pemberitaan Harian Kompas edisi 12 Januari, para pencuri ikan ditemukan kali pertama oleh anak buah Kapal Motor Rajawali.

Para anak buah kapal itu ikut merekam puluhan kapal pencuri ikan pada Kamis (26/12/2019).

Kapal pencuri ikan itu berasal dari China hingga Vietnam. Bahkan, kapal asing dari China terbukti dikawal oleh kapal coast guard China.

Sementara itu, praktik ilegal yang dilakukan kapal-kapal asing itu langsung disikapi Pemerintah Indonesia.

Delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) diterjunkan hingga empat unit pesawat tempur jenis F-16.

Tiga kapal KRI, yakni KRI Karel Satsuit Tubun (356), KRI Usman Harun (USH) 359, dan KRI Jhon Lie 358 berhasil mengusir kapal ikan asing milik China, Senin (13/1/2020).

Meskipun Perairan Natuna Utara sudah disterilisasi dari kapal asing, langkah pemerintah tetap jadi sorotan sejumlah pihak, mulai dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, hingga politikus DPR.

Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai, hanya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang nampak keras dalam menyelesaikan permasalahan kapal asing di Perairan Natuna Utara, Kabupaten Riau ini. 

"Secara diplomatik standar. Kenapa sikap itu seolah menjadi super keras? Dia menjadi super keras karena (kementerian) yang lain tampak lunak," ujar Sukamta saat menghadiri diskusi "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di Jantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Namun demikian, kata Sukamta, sepintas sikap Kemenlu juga nampak biasa saja. Menurut dia, diplomasi yang dilakukan Kemenlu juga standar.

Namun, Kemenlu berani mengambil sikap. Hal itu terbukti dengan protes yang dilayangkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat China mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Menlu sikapnya dari dulu sampai sekarang begitu, mengamankan kedaulatan dan wilayah berdaulat. Siapa pun yg mengklaim, diprotes," ujar Sukamta.

Di sisi lain, Sukamta menilai perlu ada penataan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan di Natuna.

Penataan itu sebagai salah satu strategi dalam mengamankan zona berdaulat Indonesia.

Pemerintah juga bisa melakukan antisipasi apabila penataan SOP pengamanan ternyata tidak didukung dengan keberadaan kapal coast guard yang cukup, yakni dengan cara meminjam kapal TNI Angkatan Laut (AL) yang dirancang layaknya kapal coast guard.

"Kalau kapal coast guard Indonesia tidak cukup, kenapa tidak pesan saja kapal gede, atau sementara kapal AL didandani kapal coast guard. Jadi ada persoalan bagaimana strategi kita mengamankan laut," kata Sukamta.

Jangan tafsirkan ajak perang

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman meminta pemerintah tak menafsirkan kritik PKS yang menyebut pemerintah tak tegas sebagai ajakan memilih perang dalam menyelesaikan permasalahan di Natuna Utara.

"Jangan kemudian ditafsirkan tuntutan pemerintah tegas itu mengajak perang. Tidak. Itu penafsiran childish," ujar Sohibul saat menghadiri diskusi yang sama. 

Sohibul menegaskan bahwa PKS tidak menginginkan terjadinya perang. PKS hanya ingin pemerintah saat itu memberikan respons yang proporsional.

Misalnya, menurut Sohibul, dengan melakukan aksi nyata saat kapal asing terbukti melanggar di zona berdaulat Indonesia.

Menurut Sohibul, langkah tegas yang dilakukan pemerintah bisa menjadi jangka panjang.

Dengan demikian, ketika kapal asing kembali memasuki ZEE Indonesia, pemerintah bisa kembali menunjukan sikap tegasnya.

"Kita percaya kita butuh investasi. Kita tidak anti asing, tetapi kalau dibarter dengan sikap tidak proporsional, tentu kita tidak setuju," kata Sohibul.

Susi Pudjiastuti tak setuju

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tak setuju akan wacana pemerintah yang akan mengirimkan banyak nelayan Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa ke Perairan Natuna.

"Saya tidak setuju kalau mau aman diisi nelayan banyak-banyak," ujar Susi dalam diskusi yang sama. 

Menurut Susi, hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjaga konsistensi dalam mengamankan perairan Natuna.

Pemerintah, kata Susi, juga harus melakukan penegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Sebab, apabila pemerintah sekadar mengusir kapal asing keluar dari area bedaulat Indonesia, dikhawatirkan kapal tersebut akan kembali lagi.

"Patroli harus menegakkan hukum. Kalau diusir saja, ya sia-sia karena mereka akan balik lagi," kata Susi.

Di sisi lain, Susi berharap para politisi Indonesia juga bisa lebih peduli dalam mengatasi permasalahan di Natuna.

Kepedulian itu dapat dilakukan dengan memecahkan pokok permasalahan perekonomian para nelayan.

"Saya berharap politisi bisa lebih punya kepedulian, punya keinginan untuk memikirkan sustainability dari ekonomi kita. Karena karakter perikanan renewable resources. Kalau diatur dengan benar, result-nya more productivity dan akan renewable terus," ucap Susi.

Boleh jalan, asal tidak sambil colong ikan

Ia menyebut, kapal asing memiliki hak untuk melewati Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna asal tidak sambil mencuri ikan.

"Kapal asing masuk, lewati wilayah Natuna Utara, kita tidak boleh melarang. Di atas teroritorial adalah hak setiap kapal untuk melewati, tapi tidak untuk lewat sambil nyolong ikan," ujar Susi.

Susi menilai, Perairan Natuna tidak saja sangat penting bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia karena posisi geografis Natuna menjadi jalur internasional yang harus dilewati.

Namun demikian, kapal-kapal asing itu tidak boleh melewati Natuna sambil mencuri ikan, termasuk melakukan riset bagi negara tertentu.

"Tapi, lewat sambil nyuri ikan, ya tegakkan hukum atas mereka. Itu dalam pandangan saya, mestinya tidak sampai menimbulkan keributan atau kehebohan," ucap Susi.

"Natuna tidak ada wilayah high seas. Tidak ada yurisdiksi high seas. Natuna jadi penting karena juga jadi daerah yang harus dilewati dari Samudera Hindia, Pasifik, semua harus melewati," ucap Susi.