Penataan itu sebagai salah satu strategi dalam mengamankan zona berdaulat Indonesia.
Baca juga: DPR Sebut Hanya Kemenlu yang Tampak Keras soal Natuna
Pemerintah juga bisa melakukan antisipasi apabila penataan SOP pengamanan ternyata tidak didukung dengan keberadaan kapal coast guard yang cukup, yakni dengan cara meminjam kapal TNI Angkatan Laut (AL) yang dirancang layaknya kapal coast guard.
"Kalau kapal coast guard Indonesia tidak cukup, kenapa tidak pesan saja kapal gede, atau sementara kapal AL didandani kapal coast guard. Jadi ada persoalan bagaimana strategi kita mengamankan laut," kata Sukamta.
Jangan tafsirkan ajak perang
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman meminta pemerintah tak menafsirkan kritik PKS yang menyebut pemerintah tak tegas sebagai ajakan memilih perang dalam menyelesaikan permasalahan di Natuna Utara.
"Jangan kemudian ditafsirkan tuntutan pemerintah tegas itu mengajak perang. Tidak. Itu penafsiran childish," ujar Sohibul saat menghadiri diskusi yang sama.
Sohibul menegaskan bahwa PKS tidak menginginkan terjadinya perang. PKS hanya ingin pemerintah saat itu memberikan respons yang proporsional.
Misalnya, menurut Sohibul, dengan melakukan aksi nyata saat kapal asing terbukti melanggar di zona berdaulat Indonesia.
Baca juga: Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan
Menurut Sohibul, langkah tegas yang dilakukan pemerintah bisa menjadi jangka panjang.
Dengan demikian, ketika kapal asing kembali memasuki ZEE Indonesia, pemerintah bisa kembali menunjukan sikap tegasnya.
"Kita percaya kita butuh investasi. Kita tidak anti asing, tetapi kalau dibarter dengan sikap tidak proporsional, tentu kita tidak setuju," kata Sohibul.
Susi Pudjiastuti tak setuju
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tak setuju akan wacana pemerintah yang akan mengirimkan banyak nelayan Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa ke Perairan Natuna.
"Saya tidak setuju kalau mau aman diisi nelayan banyak-banyak," ujar Susi dalam diskusi yang sama.
Menurut Susi, hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjaga konsistensi dalam mengamankan perairan Natuna.