Janji-janji Jokowi untuk Ibu Kota Baru…

Namun, Direktur Eksekutif Trend Asia Yuyun Indradi meragukan konsep green city akan terwujud di ibu kota baru. Pasalnya, untuk pembangunan ibu kota baru membutuhkan suplai listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga uap.

Paling tidak, dibutuhkan pasokan energi 1,5 gigawatt untuk mendukung pembangunan itu.

"Pengusaha akan sangat senang hati untuk bangunkan pusat pasokan listrik sebesar itu. Artinya smart city, green city, dan zero emission jelas tidak mungkin," kata Yuyun dalam diskusi di Kantor YLBHI, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Cerita Jokowi Tinjau Ibu Kota Baru, Nyaris Masuk Jurang hingga Sepatu Penuh Lumpur

Berdasarkan laporan yang disusun oleh Trend Asia bersama sejumlah organisasi masyarakat lainnya, sudah ada empat PLTU yang beroperasi di Kalimantan Timur dan tujuh PLTU lainnya akan menyusul beroperasi.

Menurut Yuyun, hal itu akan membuat lokasi ibu kota baru menerima kepulan asap dari PLTU-PLTU di sekitarnya selayaknya yang terjadi di Jakarta saat ini.

"Masyarakat Kaltim akan menikmati hasil pembangunan pemindahan ibu kota melalui polusi udara seperti yang dialami oleh masyarakat Jakarta," ujar Yuyun.

Bagi-bagi proyek

Jokowi menegaskan, pembangunan proyek infrastruktur di lokasi ibu kota baru tak mungkin sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Ia memastikan akan melibatkan peran swasta di dalam pembangunannya.

"Kalau pikirannya negatif tok, ya repot, bagi-bagi proyek ya harus dibagi. Masa kita kerjain sendiri, APBN habislah," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019).

Kepala Negara mengatakan, saat ini hampir semua negara melibatkan swasta dalam mengerjakan berbagai proyek besar, melalui skema Public Private Partnership (PPP), Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), atau investasi swasta.

"Artinya, keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Proyek Ibu Kota Baru Memang Harus Dibagi-bagi

Jokowi mencontohkan untuk transportasi umum, sudah ada pihak swasta yang menawarkan untuk membangun transportasi yang bebas energi fosil.

Selain itu, ada juga pihak yang menyatakan sudah tertarik membangun universitas.

"Ya silakan, ngapain kita keluar uang kalau ada dari non-APBN bisa," ujarnya.